Menteri Sri Mulyani Blak-blakan Tentang Fungsi Utang Selama Pandemi

Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menolak, adanya wacana usulan perpanjangan pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Memang pemulihan ekonomi nasional masih membutuhkan waktu untuk kembali ke fase normal, namun hal tersebut tidak lantas mengabaikan sisi kesehatan keuangan negara.

"Kita beroperasi dengan UU No. 2 tahun 2020, kita menjalani masa transisi menghadapi pandemi dan instrumen ini bukan tujuannya. Instrumen fiskal masuk untuk menyediakan sarana countercyclical dan menjaga momentum pertumbuhan agar bisa pulih," ungkap Menteri Sri Mulyani dalam Mandiri Invesment Indonesia, Jakarta, Rabu (9/2).

Dia melanjutkan instrumen fiskal ini memiliki tujuan penting dari sisi distribusinya terkait dengan ekonomi. Fiskal harus bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara merata. Di masa pandemi ini tidak boleh ada masyarakat yang tertinggal, tak peduli dia semiskin apapun dan berada di wilayah terluar dari Indonesia.

Instrumen fiskal ini juga untuk mewujudkan efisiensi alokasi. Mengurangi distorsi dalam ekonomi agar bisa tumbuh dengan cara yang sehat, produktif dan berkelanjutan. "Makanya saya tekankan instrumen fiskal ini menjaga level defisit dan utang," kata dia.

Selama ini masyarakat hanya fokus melihat pemerintah selalu mencetak utang dan menyebabkan APBN mengalami defisit. Padahal keputusan tersebut merupakan bagian dari desain dan postur kebijakan yang bertujuan untuk perekonomian nasional.

Hasilnya pun saat ini sudah mulai bisa dirasakan lewat pemulihan ekonomi yang sudah pulih cukup kuat. Hampir semua sektor telah bergerak menuju pemulihan, meskipun masih ada beberapa yang tertatih.

Tak Korbankan Kesehatan Keuangan Negara

Pemerintah memang menginginkan momentum ini terus berlanjut dengan berbagai dukungan kebijakan. Namun di sisi lain, hal tersebut tidak boleh sampai mengorbankan keuangan negara di masa depan.

"Ketika momentum pertumbuhan tetap kuat di lintas sektor maka kebijakan fiskal ini bukan yang dominan lagi karena kegiatan ekonomi ini sudah bangkit," kata dia.

Di sisi lain, pemerintah juga harus bersiap dengan berbagai syok ekonomi yang mungkin akan terjadi di masa depan. Maka dari itu, sudah saatnya APBN kembali disehatkan lagi setelah 3 tahun berjuang untuk menjaga stabilitas ekonomi.

Terlebih berbagai negara di dunia saat ini sudah mulai bergerak menyiapkan diri untuk mengakhiri pandemi dengan hidup bersama endemi. "Kesehatan anggaran harus dijaga, kita tidak pernah tahu ini berapa lama akan berlangsung dan syok apa lagi yang akan muncul dimasa depan," kata dia.

"Ketika ada syok ini anggaran harus sehat kembali, sehingga tidak akan jadi masalah. Ini disiplin yang harus kita terapkan," sambungnya.