Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Menteri Sri Mulyani buka opsi proyek LRT dibiayai APBN

Menteri Sri Mulyani buka opsi proyek LRT dibiayai APBN lrt. ©2015 wikimedia.org

Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani belum memberi keputusan terhadap usulan pembiayaan pembangunan Light Rail Transit (LRT) menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ani, sapaan Menteri Sri Mulyani, mengaku masih harus mengkaji lebih dalam usulan ini.

"Kita akan liat dari seluruh aspek, baik dari sisi pembiayaan, mekanisme pembiayaan yang sesuai UU APBN dan keuangan negara," ucap Ani di Jakarta, Selasa (7/2).

Selain itu, Ani masih akan mengkaji apakah proyek ini mendesak diselesaikan menggunakan dana APBN. "(Syaratnya) Dari sisi korporat memungkinkan, dan dari sisi urgensi menyelesaikan proyek cepat tapi tetap accountable, kita akan kaji," ucap Menteri Sri singkat.

Orang lain juga bertanya?

Sebelumnya, proyek Light Rail Transit (LRT) Bandung Raya diharapkan bisa diambil alih oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang dibiayai dari APBN. Alasan biar murah, transportasi modern itu bisa tetap terjangkau masyarakat.

Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ahmad Heryawan mengaku ada kekhawatiran jika pembiayaan dilakukan pihak ketiga atau swasta.

"Kita sih cenderungnya LRT itu dibiayai oleh APBN, kalau swasta khawatirnya tarifnya mahal," ungkapnya di Bandung, Selasa (16/2).

Sebagai proyek besar, LRT tentu harus sukses baik dari segi pembangunan, dan pelaksanaan. "Nanti takut kalau beres tapi enggak ada yang naik gimana coba?," terang Aher. Dia pun membandingkan dengan LRT Jakarta yang akan dibangun. "Masa tarif LRT Bandung lebih mahal dibanding Jakarta, jangan dong."

Hitung-hitungannya itu menurutnya, jika melibatkan APBN tidak akan ada perhitungan BEP atau pay back period atau memikirkan keuntungan. Sehingga dia yakin LRT akan cepat juga penyelesaiannya.

Saat pemprov meminta APBN untuk LRT, bukan berarti beberapa daerah yang terdampak tidak berkontribusi. Tentu lanjut dia, akan ada pelibatan melalui APBD atau urunan.

"Kalau diserahkan ke pusat, tentu nanti daerah baik provinsi maupun kabupaten kota diminta kontribusinya lewat APBD. Ya harus bersedia," katanya.

Namun dia belum bisa menyampaikan berapa dana yang dibutuhkan untuk LRT yang diperkirakan akan ada delapan trase.

(mdk/bim)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Dikeluarkan dari PSN, Proyek Kereta Cepat Jakarta - Surabaya Tak Jadi Dibangun Prabowo?
Dikeluarkan dari PSN, Proyek Kereta Cepat Jakarta - Surabaya Tak Jadi Dibangun Prabowo?

Menko AHY tidak menjawab secara gamblang terkait kelanjutan pembangunan Kereta Cepat Jakarta - Surabaya.

Baca Selengkapnya
KAI Dapat Suntikan Modal Rp2 Triliun tapi DPR Minta Ini
KAI Dapat Suntikan Modal Rp2 Triliun tapi DPR Minta Ini

Pemerintah perlu menyampaikan roadmap perkeretaapian Indonesia tentang kebutuhan transportasi penduduk.

Baca Selengkapnya
AHY Bocorkan Progres Terbaru Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya
AHY Bocorkan Progres Terbaru Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya

Pemerintah telah menyuarakan kepada publik global soal rencana proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya.

Baca Selengkapnya
Sempat Ditolak, Kini Pemerintah Jadikan APBN Sebagai Jaminan Utang Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Sempat Ditolak, Kini Pemerintah Jadikan APBN Sebagai Jaminan Utang Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung tetap meminta Kementerian BUMN untuk membuat skema pengawasan keuangan di tubuh PT KAI.

Baca Selengkapnya
Kemenhub soal Kereta Cepat Jakarta-Surabaya: Sedang Dikaji, Membebani Anggaran Negara atau Tidak
Kemenhub soal Kereta Cepat Jakarta-Surabaya: Sedang Dikaji, Membebani Anggaran Negara atau Tidak

Kementerian Perhubungan sedang melakukan studi kelayakan atau feasibility study untuk memastikan apakah proyek ini dapat membawa manfaat untuk rakyat.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Bungkam Ditanya soal PPN 12 Persen 1 Januari 2025
Sri Mulyani Bungkam Ditanya soal PPN 12 Persen 1 Januari 2025

Sikap bungkam Sri Mulyani terkait isu kenaikan PPN 12 persen bukan hal yang baru. Sejak isu ini mencuat, ia cenderung memilih diam ketika ditanya.

Baca Selengkapnya
Bukan Dana Asing, Bappenas Usul Proyek LRT Bali Pakai Pinjaman Ini
Bukan Dana Asing, Bappenas Usul Proyek LRT Bali Pakai Pinjaman Ini

Secara garis besar, pembangunan LRT Bali rencananya akan dimulai di 2024 dengan masa pengerjaan sekitar 3 tahun.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Diminta Prabowo Kembali Jadi Menteri Keuangan
Sri Mulyani Diminta Prabowo Kembali Jadi Menteri Keuangan

Sri Mulyani kembali akan menjadi Menteri Keuangan di kabinet Prabowo.

Baca Selengkapnya
Pertemuan Penting Prabowo dengan Sri Mulyani, Terpampang Foto Jenderal TNI Adik Ipar Soeharto
Pertemuan Penting Prabowo dengan Sri Mulyani, Terpampang Foto Jenderal TNI Adik Ipar Soeharto

Momen Menkeu Sri Mulyani temui Prabowo Subianto sampaikan laporan penting.

Baca Selengkapnya
Ternyata, Sri Mulyani Sudah Siapkan Ruang Fiskal untuk Program Makan Siang Gratis di APBN 2025
Ternyata, Sri Mulyani Sudah Siapkan Ruang Fiskal untuk Program Makan Siang Gratis di APBN 2025

Meski begitu, Sri Mulyani memastikan pembahasan RAPBN 2025 harus dalam postur yang terjaga dengan batas toleransi.

Baca Selengkapnya
Kumpulan Komentar Sri Mulyani soal Program Makan Siang Gratis Diusung Prabowo-Gibran
Kumpulan Komentar Sri Mulyani soal Program Makan Siang Gratis Diusung Prabowo-Gibran

Usai rapat bersama Presiden Joko Widodo, Sri Mulyani menyampaikan pemerintah telah menargetkan defisit APBN 2025 maksimal di angka 2,8 persen.

Baca Selengkapnya
Studi Kelayakan Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Tak Bisa Rampung Tahun Ini, Jadi PR Prabowo-Gibran?
Studi Kelayakan Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Tak Bisa Rampung Tahun Ini, Jadi PR Prabowo-Gibran?

Studi Kelayakan Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Tak Bisa Rampung Tahun Ini, Jadi PR Kabinet Prabowo-Gibran?

Baca Selengkapnya