Menteri Sri Mulyani buka opsi proyek LRT dibiayai APBN
Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani belum memberi keputusan terhadap usulan pembiayaan pembangunan Light Rail Transit (LRT) menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ani, sapaan Menteri Sri Mulyani, mengaku masih harus mengkaji lebih dalam usulan ini.
"Kita akan liat dari seluruh aspek, baik dari sisi pembiayaan, mekanisme pembiayaan yang sesuai UU APBN dan keuangan negara," ucap Ani di Jakarta, Selasa (7/2).
Selain itu, Ani masih akan mengkaji apakah proyek ini mendesak diselesaikan menggunakan dana APBN. "(Syaratnya) Dari sisi korporat memungkinkan, dan dari sisi urgensi menyelesaikan proyek cepat tapi tetap accountable, kita akan kaji," ucap Menteri Sri singkat.
-
Apa yang disampaikan Sri Mulyani tentang anggaran perlinsos Kemensos? 'Apabila dilihat pada chart tersebut, realisasi anggaran perlinsos dan bansos dari Kemensos 6 tahun terakhir, 2019—2024 periode yang sama Januari—Februari, tidak terdapat perbedaan pola realisasi belanja perlinsos kecuali pada tahun 2023,' ucap Sri Mulyani di Mahkamah Konstitusi RI, Jumat (5/4).
-
Apa solusi Pemprov DKI menutup kerugian LRT? Begitu juga dengan moda Lintas Raya terpadu (LRT) Jakarta yang dikalkulasikan menimbulkan kerugian bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jokowi menilai sistem jalan berbayar elektronik atau 'electronic road pricing' (ERP) dapat menjadi sumber penerimaan daerah yang dapat menutup kerugian tersebut.
-
Apa profesi Sri Mulyani saat ini? Hingga saat ini, Ia mesih menjabat sebagai menkeu selama dua periode kepemimpinan Jokowi di Kabinet Kerja dan Kabinet Indonesia Maju.
-
Apa yang diungkapkan Sri Mulyani tentang bukber Kabinet Jokowi? Sangat terbatas, tidak semua menteri hadir termasuk dari PDIP, PKB dan NasDem.
-
Kenapa BRI mendukung rencana pemerintah? Terkait dengan kebijakan tersebut, BRI menyambut baik dan mendukung kebijakan pemerintah tersebut. Bahkan sejak 2021, Perseroan telah mengusulkan kepada regulator untuk me-review soal ketentuan terkait hapus buku kredit dan tagih piutang (write-off) bagi UMKM.
-
Apa yang dilakukan Sri Mulyani setelah bertemu Jokowi? Namun, Sri Mulyani enggan bicara banyak setelah rapat bersama Jokowi. Dia menolak memberikan pernyataan dan enggan tanya jawab dengan awak media. Sembari menjawab singkat, ia cuma menunjukkan gestur minta maaf dengan tangannya.
Sebelumnya, proyek Light Rail Transit (LRT) Bandung Raya diharapkan bisa diambil alih oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang dibiayai dari APBN. Alasan biar murah, transportasi modern itu bisa tetap terjangkau masyarakat.
Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ahmad Heryawan mengaku ada kekhawatiran jika pembiayaan dilakukan pihak ketiga atau swasta.
"Kita sih cenderungnya LRT itu dibiayai oleh APBN, kalau swasta khawatirnya tarifnya mahal," ungkapnya di Bandung, Selasa (16/2).
Sebagai proyek besar, LRT tentu harus sukses baik dari segi pembangunan, dan pelaksanaan. "Nanti takut kalau beres tapi enggak ada yang naik gimana coba?," terang Aher. Dia pun membandingkan dengan LRT Jakarta yang akan dibangun. "Masa tarif LRT Bandung lebih mahal dibanding Jakarta, jangan dong."
Hitung-hitungannya itu menurutnya, jika melibatkan APBN tidak akan ada perhitungan BEP atau pay back period atau memikirkan keuntungan. Sehingga dia yakin LRT akan cepat juga penyelesaiannya.
Saat pemprov meminta APBN untuk LRT, bukan berarti beberapa daerah yang terdampak tidak berkontribusi. Tentu lanjut dia, akan ada pelibatan melalui APBD atau urunan.
"Kalau diserahkan ke pusat, tentu nanti daerah baik provinsi maupun kabupaten kota diminta kontribusinya lewat APBD. Ya harus bersedia," katanya.
Namun dia belum bisa menyampaikan berapa dana yang dibutuhkan untuk LRT yang diperkirakan akan ada delapan trase.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menko AHY tidak menjawab secara gamblang terkait kelanjutan pembangunan Kereta Cepat Jakarta - Surabaya.
Baca SelengkapnyaPemerintah perlu menyampaikan roadmap perkeretaapian Indonesia tentang kebutuhan transportasi penduduk.
Baca SelengkapnyaKomite Kereta Cepat Jakarta-Bandung tetap meminta Kementerian BUMN untuk membuat skema pengawasan keuangan di tubuh PT KAI.
Baca SelengkapnyaKementerian Perhubungan sedang melakukan studi kelayakan atau feasibility study untuk memastikan apakah proyek ini dapat membawa manfaat untuk rakyat.
Baca SelengkapnyaSecara garis besar, pembangunan LRT Bali rencananya akan dimulai di 2024 dengan masa pengerjaan sekitar 3 tahun.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani kembali akan menjadi Menteri Keuangan di kabinet Prabowo.
Baca SelengkapnyaMomen Menkeu Sri Mulyani temui Prabowo Subianto sampaikan laporan penting.
Baca SelengkapnyaMeski begitu, Sri Mulyani memastikan pembahasan RAPBN 2025 harus dalam postur yang terjaga dengan batas toleransi.
Baca SelengkapnyaUsai rapat bersama Presiden Joko Widodo, Sri Mulyani menyampaikan pemerintah telah menargetkan defisit APBN 2025 maksimal di angka 2,8 persen.
Baca SelengkapnyaStudi Kelayakan Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Tak Bisa Rampung Tahun Ini, Jadi PR Kabinet Prabowo-Gibran?
Baca SelengkapnyaSaat dikonfirmasi kembali apakah rencana tarif KRL berbasis NIK tersebut akan dirapatkan, Presiden juga mengaku belum mengetahui kondisi di lapangan.
Baca SelengkapnyaAnggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati mengusulkan jika LPEI ini segera dibubarkan. Menyusul, tidak adanya perbaikan kinerja.
Baca Selengkapnya