Follow
Menteri Sri Mulyani Diminta Perbaiki Mekanisme Penyusunan Anggaran
Merdeka.com - Fraksi PDIP mengimbau Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk memperbaiki mekanisme perencanaan dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini menyusul Menkeu Sri Mulyani Indrawati yang sudah dua kali melakukan perubahan pada tahun ini.
Hal tersebut diungkapkan oleh perwakilan Fraksi PDIP, Bambang Wuryanto, saat menyampaikan pandangan fraksi terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2022 di Rapat Paripurna.
Berdasarkan catatan PDIP, setidaknya ada dua surat yang dikirimkan oleh Menteri Sri Mulyani kepada kementerian/lembaga (K/L) mengenai refocusing anggaran. Masing-masing pada 12 Januari dan 18 Mei 221.
-
Apa saja yang diusulkan ke Kemenpan-RB? Anas menyebut proses pengumuman sempat tertunda karena beberapa kementerian dan lembaga belum menyampaikan formasi yang diperlukan.
-
Siapa yang mengingatkan Prabowo-Gibran soal APBN? Direktur Kolaborasi Internasional, Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Imaduddin Abdullah mengingatkan agar pemerintah baru mendatang tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara ugal-ugalan.
-
Mengapa DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mengajak kepala desa memperbaiki pengelolaan Dana Desa? 'Pastinya, kami ikut senang akan capaian ini dan semoga bisa memotivasi desa-desa lainnya. Sehingga, nantinya 179 desa yang ada di Bekasi bisa mendapat tambahan Dana Desa. Karenanya, kita perlu memperbaiki kinerja dalam pencapaian output dan outcome dari Dana Desa supaya bisa mendapatkan insentif tambahan,' ujar Puteri dalam Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Bekasi, Rabu (24/10).
-
Siapa yang ditugaskan PDIP untuk melobi PKB? Pada tanggal 8 Juni 2024 itu, saya ditugaskan oleh DPP PDIP untuk menjalin komunikasi dengan PKB. Saya lalu bertemu dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. PDIP dan PKB lalu bersepakat menjalin kerja sama di Pilkada Jakarta. PKB akan mendukung Anies Baswedan sebagai calon gubernur, kami meminta posisi wakil gubernur,' kata Basarah dalam keterangannya diterima di Jakarta, Minggu (17/11).
-
Kenapa Kemendag revisi Permendag? Terdapat beberapa evaluasi terhadap peraturan sebelumnya berdasarkan masukan dari pelaku usaha maupun kementerian dan lembaga teknis terkait. Oleh karena itu, Kemendag membuat sejumlah perubahan agar peraturan di bidang ekspor dapat lebih implementatif.
-
Mengapa KKP mengajukan anggaran tambahan? Jika disetujui, anggaran KKP pada tahun depan mencapai Rp 7,62 triliun, meningkat dari anggaran sebelumnya sebesar Rp 6,9 triliun.
"Hanya dengan selembar surat dari ibu menteri, postur belanja anggaran negara berubah," kata Wakil Ketua Komisi VII DPR RI tersebut dalam Rapat Paripurna pada Selasa (25/5).
Menurutnya, Fraksi PDIP tidak mempersoalkan rencana anggaran pemerintah untuk program vaksinasi nasional, penanganan pandemi Covid-19, dukungan kepada masyarakat hingga program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Itu semua akan didukung.
"Yang dipersoalkan oleh PDIP adalah mekanisme perencanaan dan penyusunan APBN di Kemenkeu ketika terjadi perubahan. Dengan keluarnya dua surat tersebut, ada indikasi kuat, perencanaan di Kemenkeu rasanya perlu perbaikan," ungkap Bambang.
Bikin Bingung Daerah
Dia menjelaskan, surat Menkeu tersebut menimbulkan masalah terutama di daerah. "Tanpa bermaksud menggurui, fakta di lapangan, kawan-kawan di daerah ketika dilakukan refocusing di lapangan itu bikin pusing kepala daerah. Jadi mohon izin ini hanya soal perbaikan, karena temanya adalah tema reformasi struktural," tutur Bambang.
Rapat Paripurna ini dihadiri oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Suharso Monoarfa. Selain PDIP, seluruh fraksi DPR RI juga menyampaikan pandangannya.
Reporter: Andina Librianty
Sumber: Liputan6
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Penyusunan APBN 2025 telah dilakukan melalui konsultasi langsung dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Baca Selengkapnya
Restrukturisasi anggaran itu menjadi pekerjaan rumah besar bagi K/L saat ini yang perlu diselesaikan dalam waktu singkat.
Baca Selengkapnya
Sri Mulyani kembali akan menjadi Menteri Keuangan di kabinet Prabowo.
Baca Selengkapnya
Sri Mulyani dinilai memiliki kemampuan dalam menjaga disiplin fiskal APBN.
Baca Selengkapnya
Sri selalu menjadi pendengar yang baik jika kementerian dan lembaga (K/L) meminta anggaran.
Baca Selengkapnya
Momen Menkeu Sri Mulyani temui Prabowo Subianto sampaikan laporan penting.
Baca Selengkapnya
Fraksi PDIP menyatakan sikap setuju dengan beberapa catatan.
Baca Selengkapnya
Melalui BAS, Pemerintah pusat dan Daerah bisa mengkonsolidasikan program nasional seperti, program di sektor ketahanan pangan, hingga program ketahanan energi.
Baca Selengkapnya
Padahal, sebelumnya jumlah kabinet dibatasi hanya 34 menteri.
Baca Selengkapnya
Pada tahun ketiga pemerintahan Jokowi, Sri Mulyani ditarik kembali ke Indonesia untuk menduduki lagi posisi Menteri Keuangan.
Baca Selengkapnya
Ketua Banggar DPR, Said Abdullah berharap agar Sri Mulyani kembali didapuk sebagai Bendahara Negara pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca Selengkapnya