Menteri Sri Mulyani Harap Opini WTP Bangun Kepercayaan Masyarakat pada Pemerintah

Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2020 mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini ini menjadi yang kelima sejak 2016.

"Dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian, Publik diharapkan, semakin terbangun kepercayaannya bahwa keuangan negara dikelola dengan baik dan dioptimalkan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh masyarakat Indonesia," katanya, Jakarta, Senin (6/9).

Menteri Sri Mulyani juga berharap opini WTP dapat menunjukkan suatu upaya maksimal di dalam menjaga akuntabilitas dan kualitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Meski begitu, masih ada ruang perbaikan yang harus terus diperhatikan, karena BPK masih memberi catatan dan rekomendasi.

"Baik yang disampaikan melalui laporan hasil pemeriksaan LKPP maupun melalui beberapa laporan hasil kajian ulang BPK. Mengenai pelaksanaan transparansi fiskal, kesinambungan fiskal, dan kemandirian fiskal pemerintah daerah," kata Menteri Sri Mulyani.

Pemerintah terus berkomitmen untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK secara optimal dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, diharapkan pengelolaan APBN dapat terus terjaga kualitasnya pada masa sekarang dan yang akan datang.

"Opini WTP merupakan hasil akhir dari semua upaya mempertahankan akuntabilitas APBN yang telah bekerja luar biasa keras di tengah badai pandemi Covid-19. Di mana pendapatan negara mengalami penurunan drastis, namun belanja negara justru meningkat di dalam memenuhi kewajiban dan kehadiran negara untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia," tandasnya.

Menteri Sri Mulyani Tegaskan Telah Minimalkan Potensi Korupsi APBN Saat Pandemi

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah berupaya keras meminimalkan risiko penyimpangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) 2020. Sebab, tantangan APBN 2020 tidak hanya pandemi namun juga akuntabilitas.

"Tantangan pada 2020 yang tidak kalah pentingnya adalah aspek akuntabilitas dari berbagai langkah yang diambil pemerintah dalam suasana luar biasa," kata Menteri Sri Mulyani dalam rapat bersama Banggar, Jakarta, Senin (6/9).

"Pemerintah berupaya keras menjaga akuntalibitas dan meminimalkan resiko dari penyimpangan APBN pada 2020 tidak terkecuali bagi transaksi Penanganan Covid dan Pemulihan Ekonomi Nasional atau PC PEN," sambungnya.

Pemerintah sejak awal, kata Menkeu Sri Mulyani, menjalankan berbagai program pengawasan dan memperkuat pengawasan bahkan saat membahas perencanaan dari sisi desain program serta alokasi anggaran.

"Pemerintah telah berupaya secara serius menindaklajuti catatan dan rekomendasi BPK sehingga akuntabilitas PCPEN dan pelaksanaan APBN 2020 dapat dipertahankan kualitasnya," katanya.