Menteri Sri Mulyani: Kemiskinan dan inflasi saat ini terendah sepanjang sejarah

Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyebut bahwa pemerintah telah berhasil mengelola kebijakan ekonomi yang mencerminkan kesejahteraan bagi masyarakat. Hal itu dapat dilihat dari jumlah pengangguran di Tanah Air yang berhasil turun hingga berada di level 5,15 persen.

"Jumlah pengangguran kita berada di 5,15 persen adalah terendah semenjak 20 tahun terakhir," kata Menteri Sri Mulyani saat memberikan arahan dalam seminar Dharma Wanita Persatuan (DWP), di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (4/10)

Selain pengangguran, kesejahteraan masyarakat Indonesia juga kian menunjukan perbaikan. Ini ditandai dengan angka kemiskinan yang pada tahun ini berhasil ditekan pemerintah hingga berada di bawah sepuluh persen.

"Karena kita sedang berbicara kesejahteraan dan keadilan jumlah orang miskin dari prosentase penduduk adalah 9,8 persen itu terendah dalam sejarah republik Indonesia," kata Menteri Sri Mulyani.

Selain itu, dalam pertumbuhan ekonomi, Menteri Sri Mulyani juga membanggakan capaian pemerintah yang dinilai mampu menjaga inflasi secara terus menurus berada di bawah 3,5 persen.

"Kalau bicara tentang pertumbuhan ekonomi tentang kestabilan harga. Karena biasanya kan ibu ibu biasanya urusannya dengan harga. Maka inflasi kita 2,2 persen sampai dengan September ini dan Pemerintah bersama Bank Indonesia menjaga hampir 4 tahun terakhir dengan inflasi sekitar 3,5 persen ini terendah dalam sejarah perekonomian Indonesia," bebernya.

Namun Menteri Sri Mulyani menyayangkan, banyak pemahaman terhadap ibu-ibu yang justru salah menafsirkan pertumbuhan terhadap inflasi. "Namun saya juga paham ibu-ibu sama seperti saya bahkan seperti almarhum ibu saya. Dulu kalau kita dikatakan peremonomian kita tumbuh, inflasi kita hanya 3 persen biasanya nanti langsung muncul kaya almarhum ibu saya. Kemarin saya pergi ke pasar harga bawang ternyata naik dari yang tadinya 2 ribu sekarang menjadi 3 ribu itu artinya naik 50 persen kok katanya inflasi cuma 2 persen itu kan berarti bohong gitu kan," bebernya.

Oleh karena itu, dalam mengukur sebuaah indikator seperti pertumbuhan ekonomi mesti melihat dalam cakupan yang luas. Sebab, Indonesia terbagi dalam cakupan wilayah yang luas. "Jadi kita bicara seluruh nasional. Oleh karena itu di dalam mengukur berbagai yang disebut indikator kita tidak boleh hanya disempitkan dengan hanya masalah satu orang, satu tempat, satu lokasi, satu komoditas," pungkasnya.