Menteri Sri Mulyani Minta Kementerian Lembaga Mulai Susun Perencanaan Anggaran 2021

Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, meminta agar Kementerian atau Lembaga (KL) mulai melakukan persiapan perencanaan anggaran untuk di 2021. Sebab, perencanaan anggaran yang baik dari masing-masing KL akan sangat membantu dalam menghitung sekaligus pertimbangan pemerintah untuk alokasikan dana Program Pemulihan Ekonomi (PEN) di tahun depan.

"Sebenarnya salah satu yang dianggap harus dilakukan adalah supaya sebetulnya KL dari sekarang sudah mulai bisa memiliki perencanaan penganggaran. Sehingga tidak terjadi situasi hari ini di mana kita beri alokasi untuk PEN, namun banyak KL memang belum siap betul," kata dia di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (2/9).

Ketidaksiapan KL biasanya terhadap langkah-langkah di bidang kesehatan. Kemudian juga mengenai data Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dan belanja sosial atau bansos. "Perlu discale up itu masih bisa jalan seperti di tempat pak mensos itu PKH ditambahkan, kemudian sembako diberi 500 karena sudah by name by address," kata dia.

Bendahara Negara ini mengakui, yang sulit adalah jika nama-nama dan alamat belum ada. Hal itu terjadi pada program-program pemerintah yang menyangkut dukungan terhadap UMKM. Apalagi UMKM, perlu ada database untuk KUR, Mekaar, dan Umi.

"Tapi kalau bicara lainnya, itu masih tidak ada by name by adress. Seperti bank wakaf kita ada bank, tapi nama individu dan alamat dan nomor akun tidak selalu ada. Inilah yang harus tindakan cepat, masalahnya databasenya sudah ada atau belum sehingga target lebih cepat," kata dia.

Pemerintah Tetap Gunakan Data Penerima Bansos 2020 di Tahun Depan

Menteri Sri Mulyani melanjutkan, mengenai Program PEN, ke depan pemerintah akan tetap menggunakan data belanja sosial atau bansos tahun ini. Pemerintah sendiri tidak menurunkan target sampai tahun depan yakni tetap mencapai 20 juta orang penerima bantuan sosial.

"Sampai saat ini angkanya 18,8 juta, kami tidak turunkan. Patokan anggaran sampai 20 juta. Tapi targetnya 18,8. Yang lain masuk ke BLT yang cash, yang untuk DKI Jakarta dan non DKI dan sekitarnya. Itu makanya sebetulnya kita tidak turunkan target. Yang sudah ada nama alamat di Kemensos DTKS itu kita pertahankan, tidak kurangi," tandas dia.