Menteri Sri Mulyani Nilai Robot Bukan Tak Mungkin Menjadi Obyek Pajak di Masa Depan
Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan bahwa pengenaan pajak pada robot bukan sesuatu yang tidak mungkin. Apalagi dengan perkembangan teknologi, di mana sejumlah negara mampu menciptakan robot menyerupai manusia dan memiliki kewarganegaraan.
"Jadi ketika Anda berbicara mengenai pajak untuk robot, saya pikir itu merupakan sesuatu yang nyata, karena Sophia memiliki kewarganegaraan," kata dia di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (17/9).
Seperti diketahui kehadiran Robot Sophia, yang dikembangkan oleh perusahaan berbasis di Hong Kong, Hanson Robotics mendapatkan kewarganegaraan Arab Saudi pada 2017. Sekaligus menjadi robot pertama yang memperoleh kewarganegaraan.
-
Siapa pelopor pajak penjualan? Romawi Kuno disebut sebagai pelopor aturan pajak penjualan (kini PPN di Indonesia). Aturan ini diterapkan oleh penguasa Romawi Kuno saat itu, Julius Caesar yang menerapkan pajak penjualan dengan tarif tetap 1% di seluruh wilayah kekaisaran.
-
Apa itu pajak? Pungutan Wajib KBBI mendefinisikan pajak sebagai pungutan wajib untuk penduduk kepada negara atas pendapatan, pemilikan, dan lainnya.
-
Siapa yang mendorong penerapan cukai? Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah lama mendorong upaya pemerintah untuk menekan konsumsi gula.
-
Siapa yang bilang melahirkan kena pajak? 'REZIM GAGAL? Harap hati-hati bagi para ibu-ibu kalau lagi hubungan sama suami yak, jangan sampai hamil-melahirkan ada pajak juga bagi ibu yang melahirkan,' tulis akun TikTok tersebut dalam video.
-
Apa itu Pajak Progresif? Sementara itu, pajak progresif adalah biaya yang harus dibayarkan jika seseorang memiliki lebih dari satu kendaraan, dimana total pajak akan bertambah seiring dengan jumlah kendaraan yang semakin banyak.
-
Kenapa pajak tanah dan tenaga kerja diterapkan? Alasannya karena sejak dulu nusantara merupakan negara agraris dan sektor pertanian menjadi aset penting yang bisa dijadikan objek pajak.
Menteri Sri Mulyani mengatakan kehadiran Sophia bisa menjadi salah satu penguat untuk robot agar bisa dikenakan pajak oleh negara yang memberikan kewarganegaraan. Sehingga, ketika robot telah memiliki kewarganegaraan, maka kewajiban untuk membayar pajak pun sudah berlaku.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu pun bertanya-tanya terkait kehadiran Sophia di Indonesia. Sebab, sebagai robot yang memiliki kewarganegaraan, seharusnya Sophia juga memiliki passport dan diperiksa oleh petugas imigrasi.
"Saya membayangkan ketika Sophia masuk ke Indonesia, apakah dia memiliki paspor atau tidak. Dan pihak keimigrasian seharusnya sudah memproses paspornya. Jadi, ya, welcome Sophia and welcome to the new world," klakar Menteri Sri Mulyani.
Kecewa Tak Bisa Selfie Bareng Sophia
Robot tercerdas di dunia, Sophia tampil memukau dan telah banyak berdialog dengan para pejabat pemerintah. Menteri Sri Mulyani mengaku menyesal lantaran tidak bisa berinteraksi langsung dengan robot tersebut.
Saat menjadi pembicara dalam acara Youth Dialogue 2019, Menteri Sri Mulyani bahkan menduga para peserta yang hadir lebih ingin melihat robot ketimbang mendengarkan diskusi secara interaktif.
"Saya sangat menyesal tidak bisa melihatnya, tapi saya yakin banyak dari kalian yang memperoleh kesempatan untuk selfie dengan dia. Saya juga sangat berharap sebenernya mempunyai kesempatan yang sama," kata dia.
Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara berkesempatan mengajak robot Sophia berinteraksi dalam acara Youth Dialogue 2019 di Jakarta. Dalam perbincangan itu, Menteri Rudiantara menguji kapabilitas robot tercerdas di dunia tersebut.
Pada awalnya, Menteri Rudiantara iseng bertanya soal hubungan asmara antara robot-manusia. Sophia menjawab itu memungkinkan dan zaman sekarang sudah ada orang yang menikahi smartphone bahkan hologram, meski Sophia sendiri tak tertarik pacaran karena masih muda.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dengan pajak, masyarakat dapat memperoleh hak dasar pendidikan. Khususnya, bagi masyarakat yang tinggal di wilayah terluar dan terpencil dari kawasan Indonesia
Baca SelengkapnyaProses mencapai target penerimaan pajak tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani menekankan pajak merupakan kewajiban seluruh warga negara.
Baca SelengkapnyaAturan ini untuk memberikan kewenangan Ditjen Pajak memantau keuangan masyarakat yang menghindari pajak.
Baca SelengkapnyaTotal pendapatan negara pada tahun 2025 terdiri dari penerimaan perpajakan yaitu dari pajak dan cukai sebesar Rp2.490,9 triliun.
Baca SelengkapnyaGaji karyawan cenderung naik terlihat dari sumbangan pajak yang terus meningkat.
Baca SelengkapnyaManfaat Pajak tak hanya berbentuk infrastruktur. Subsidi yang diberikan pemerintah hingga bantuan sosial, merupakan manfaat dari pajak.
Baca SelengkapnyaKementerian Keuangan tengah mengoptimalkan penerimaan melalui aset negara.
Baca SelengkapnyaPajak merupakan suatu kewajiban sebagai bagian dari bangsa dan negara. Pembayaran pajak seharusnya tidak membutuhkan upaya dan kesulitan.
Baca SelengkapnyaBasis proyeksi pertumbuhan ekonomi itu ditopang oleh terkendalinya inflasi.
Baca SelengkapnyaMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati optimis outlook penerimaan pajak tahun ini bisa melebihi target yang sudah ditentukan sebesar Rp1.818,2 triliun.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani khawatir jika target rasio pajak 23 persen itu justru menimbulkan kesalahpahaman.
Baca Selengkapnya