Menteri Sri Mulyani sebut reformasi birokrasi adalah kunci RI terbebas jerat utang
Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengatakan pemerintah tidak mau terus-menerus bergantung pada utang asing dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu, peran swasta dalam pembangunan akan terus didorong.
"Pemerintah akan mendorong lebih banyak PPP (Public Private Partnership). Tidak hanya andalkan utang, tapi juga equity dan partisipasi swasta," ungkapnya di Fairmont Hotel, Jakarta, Selasa (27/2).
Meskipun demikian, dia mengakui bahwa masih perlu banyak hal yang dibenahi, salah satunya di sektor birokrasi. "Untuk memahami PPP, kita harus mengakui banyak pejabat pemerintah belum paham betul apa yang terjadi. Belum mengerti bagaimana menciptakan kebijakan," kata dia.
-
Mengapa Menko Perekonomian mendorong pengembangan infrastruktur? Pengembangan infrastruktur yang signifikan akan terus dilanjutkan sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mewujudkan visi strategis 100 tahun Indonesia.
-
Kenapa Puan Maharani ingin negara berkembang bersatu? 'Kita harus berdiri bersama melawan kebijakan berbagai negara yang menghambat kemajuan negara berkembang, seperti kebijakan diskriminatif dan proteksionisme,' ucapnya.
-
Kenapa Indonesia menuntut pendanaan negara maju? Oleh karena itu, Legislator asal Bali ini mengatakan Sidang Umum ke-44 AIPA di Jakarta ini menjadi momentum bagi Indonesia sebagai paru-paru dunia dan ASEAN untuk menagih komitmen negara maju terhadap pendanaan atasi perubahan iklim.
-
Kenapa BRI mendukung rencana pemerintah? Terkait dengan kebijakan tersebut, BRI menyambut baik dan mendukung kebijakan pemerintah tersebut. Bahkan sejak 2021, Perseroan telah mengusulkan kepada regulator untuk me-review soal ketentuan terkait hapus buku kredit dan tagih piutang (write-off) bagi UMKM.
-
Kenapa negara berkembang masih bergantung pada pihak asing? Angka ketergantungan pada pihak asing dan pengangguran tinggi.
-
Apa itu Obligasi Pemerintah? Adapun obligasi pemerintah adalah surat utang yang diterbitkan pemerintah untuk mendapatkan pendanaan.
"Birokrasinya belum tentu bekerja sama cepatnya. Harus ada reformasi birokrasi," tegas dia.
Reformasi birokrasi inilah yang menurut mantan direktur Bank dunia ini dapat menjadi salah satu penarik minat swasta untuk terlibat dalam pembangunan. "Formulasi kebijakan pastikan institusi dan birokrasi merespon cepat. menciptakan keyakinan dan kepercayaan swasta," tandasnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
"Utang itu tidak berarti kita kemudian ugal-ugalan, oleh karena itu kita harus hati-hati sekali," kata Sri Mulyani.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani mengakui, saat ini, masih terdapat kesenjangan infrastruktur di antara wilayah Indonesia.
Baca SelengkapnyaRestrukturisasi anggaran itu menjadi pekerjaan rumah besar bagi K/L saat ini yang perlu diselesaikan dalam waktu singkat.
Baca SelengkapnyaSri selalu menjadi pendengar yang baik jika kementerian dan lembaga (K/L) meminta anggaran.
Baca SelengkapnyaKementerian Keuangan tengah mengoptimalkan penerimaan melalui aset negara.
Baca SelengkapnyaKepercayaan diri dalam mengelola pasar, tergantung dengan kepercayaan pasar.
Baca SelengkapnyaMenteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur sangat dibutuhkan oleh suatu negara.
Baca SelengkapnyaRealisasi tersebut setara dengan 33,1 persen dari target APBN 2024 sebesar Rp648,1 triliun.
Baca SelengkapnyaPidato penutup Menkeu disambut dengan standing applause para anggota Banggar DPR RI yang hadir.
Baca SelengkapnyaIa tak ingin program yang terganjal kasus korupsi di era Johny G Plate tersebut kembali tersendat.
Baca SelengkapnyaBerdasarkan dinamika politik dunia, saat ini terdapat sejumlah persoalan yang bisa menyebabkan Indonesia mengalami disrupsi suplai.
Baca Selengkapnya