Menteri Sri Mulyani Siapkan Amunisi ini Perangi Kejahatan Kerah Putih
Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, membentuk dua direktorat baru di bawah Direktorat Jenderal Pajak. Dua direktorat tersebut adalah Direktorat Data dan Informasi Perpajakan dan Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi.
Pada kesempatan tersebut, Menteri Sri Mulyani juga melantik 8 pejabat eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Ditjen Perbendaharaan dan Badan Kebijakan Fiskal, serta 18 (delapan belas) pejabat eselon III di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Direktorat Jenderal Pajak.
Menteri Sri Mulyani mengatakan, pembentukan direktorat baru ini ditujukan agar profesi yang berada di lembaga keuangan seperti pengawas keuangan semisal Kantor Akuntan Publik, Akuntansi, Aktuaris, Valuer atau Appraisal semakin kompeten dalam menjaga kreadibilitasnya.
-
Apa profesi Sri Mulyani saat ini? Hingga saat ini, Ia mesih menjabat sebagai menkeu selama dua periode kepemimpinan Jokowi di Kabinet Kerja dan Kabinet Indonesia Maju.
-
Bagaimana singkatan nama baru Kementerian Komunikasi dan Digital? 'Komdigi,' jelasnya.
-
Kapan Menteri Komunikasi dan Informatika berubah menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital? Dengan demikian, posisi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) akan diubah menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital.
-
Apa yang diungkapkan Sri Mulyani tentang bukber Kabinet Jokowi? Sangat terbatas, tidak semua menteri hadir termasuk dari PDIP, PKB dan NasDem.
-
Siapa yang ditunjuk sebagai Menteri Komunikasi dan Digital? 'Meutya Hafid sebagai Menteri Komunikasi dan Digital,' kata Prabowo, Minggu (20/10).
-
Apa yang disampaikan Sri Mulyani tentang anggaran perlinsos Kemensos? 'Apabila dilihat pada chart tersebut, realisasi anggaran perlinsos dan bansos dari Kemensos 6 tahun terakhir, 2019—2024 periode yang sama Januari—Februari, tidak terdapat perbedaan pola realisasi belanja perlinsos kecuali pada tahun 2023,' ucap Sri Mulyani di Mahkamah Konstitusi RI, Jumat (5/4).
"Ini profesi-profesi yang akan jadi simbol apakah Republik Indonesia memiliki sekelompok manusia yang profesional dan punya kredibilitas sesuai teknisnya. Supaya institusi-institusi ini menjalankan amanah sesuai tugas mereka," ujar Menteri Sri Mulyani di Kantor DJP, Jakarta, Senin (8/7).
Direktorat tersebut nantinya, kata Menteri Sri Mulyani, akan menjalin hubungan yang intens dengan berbagai asosiasi yang bergerak disektor industri jasa tersebut. Tujuannya, supaya lembaga-lembaga itu tidak lagi melakukan manipulasi data, khususnya terhadap laporan keuangan.
"Saya ingin ada kerjasama dengan asosiasi-asosiasi tersebut untuk meningkatkan reputasi, martabat, kewibawaan mereka, seperti KAP, Valuer, Apprisal yang tidak boleh profesinya jadi sumber manipulasi data. Karena itulah yang disebut kejahatan kerah putih," jelasnya.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut menambahkan, kredibilitas suatu laporan keuangan perusahaan publik menjadi salah satu indikator utama yang menjadi landasan masyarakat untuk berinvestasi.
"Selama reputasi kita tidak tinggi, masyarakat tidak akan percaya dan akan menghindar. Artinya ketika middle class kita naik, mereka punya tabungan, mereka tidak akan menabung atau investasi di instrumen-instrumen keuangan itu karena dia tidak percaya laporan keuangannya. Maka dia lebih pilih beli emas, beli tanah, ini akan menghalangi kita menciptakan pendalaman pasar keuangan," tandas Menteri Sri Mulyani.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Aturan ini untuk memberikan kewenangan Ditjen Pajak memantau keuangan masyarakat yang menghindari pajak.
Baca SelengkapnyaMenteri Keuangan Sri Mulyani membagi underground economy kepada dua karakteristik.
Baca SelengkapnyaTugas Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan yang baru dibentuk oleh Prabowo mencakup pengelolaan data, teknologi informasi, dan intelijen keuangan
Baca SelengkapnyaMenurut Sri Mulyani, hal ini perlu diberitahukan agar masyarakat mengetahuinya.
Baca SelengkapnyaPagu indikatif Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di tahun 2024 sebesar Rp99,26 triliun.
Baca SelengkapnyaKementerian Keuangan tengah mengoptimalkan penerimaan melalui aset negara.
Baca SelengkapnyaPada tahun ketiga pemerintahan Jokowi, Sri Mulyani ditarik kembali ke Indonesia untuk menduduki lagi posisi Menteri Keuangan.
Baca SelengkapnyaRestrukturisasi anggaran itu menjadi pekerjaan rumah besar bagi K/L saat ini yang perlu diselesaikan dalam waktu singkat.
Baca SelengkapnyaPajak merupakan suatu kewajiban sebagai bagian dari bangsa dan negara. Pembayaran pajak seharusnya tidak membutuhkan upaya dan kesulitan.
Baca SelengkapnyaUntuk memitigasi tantangan tersebut, Kementerian Keuangan berencana untuk melakukan reformasi pada sejumlah aspek.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani menekankan pajak merupakan kewajiban seluruh warga negara.
Baca Selengkapnya