Menteri Sri Mulyani Soal Defisit BPJS Kesehatan: Ada Indikasi Terjadi Kecurangan

Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan dalam empat tahun terakhir pemerintah memberi dana tambahan untuk menambal defisit Badan Pengelola Jaminan Sosial/BPJS Kesehatan. Adapun salah satu penyebab defisit tersebut adalah membengkaknya biaya operasional perusahaan.

"Salah satu temuan BPKP adalah mengenai operasional BPJS nya juga dan ini sudah kita mintakan kemarin overrun atau dalam hal ini lakukan klaim operasi lebih tinggi dan Kemenkeu minta mereka untuk koreksi ke bawah," ujarnya di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Selasa (30/7).

"Masih ada beberapa kemarin indikasi kemungkinan terjadi fraud, itu perlu di address kemudian peranan pemda dalam hal ini tidak hanya mendaftar peserta tapi juga diharapkan oleh Presiden dan Wapres memiliki peran lebih besar dalam lakukan screening dalam lakukan koordinasi termasuk pengendalian, terutama pengawasan faskes tingkat lanjut atau rumah sakit biasanya," lanjutnya.

Menteri Sri Mulyani mengatakan, BPJS Kesehatan perlu melakukan pembenahan agar kondisi yang sama tidak berlangsung berulang-ulang. "Sehingga efisiensi, transparansi, kredibilitas dari BPJS kesehatan juga harus meningkat karena ini menyangkut kepercayaan masyarakat semuanya," jelasnya.

Meski BPJS Kesehatan mengalami defisit, Menteri Sri Mulyani menjamin tidak berdampak besar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun berdampak pada keseimbangan keuangan BPJS Keuangan itu sendiri.

"Itu kan dalam balancingnya BPJS, jadi BPJS akan lihat, kita udah lihat estimasi dari defisit dia tahun ini. Kita lihat faktor-faktor apa yang bisa mengurangi defisit itu berdasarkan langkah-langkah yang sudah direkomendasikan BPKP dan kita akan liat estimasi untuk satu tahun," jelasnya.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut juga akan menggandeng Kementerian terkait agar penyelesaian defisit BPJS Kesehatan dapat dimitigasi lebih awal dengan langkah-langkah konkret. Terutama untuk perbaikan sistem di tubuh perusahaan itu sendiri.

"Jadi jangan sampai kemudian kalau bolong datang ke Kemenkeu minta ditambal lagi, sehingga tidak ada motivasi perbaikan sistem. Kita gunakan momentum ini untuk perbaiki secara keseluruhan dan kebetulan sudah dapat audit dari BPJS Kesehatan dan ditemukan kelemahan dari sistem jaminan kesehatan kita," tandasnya.