Menteri Sri Mulyani Tak Tahu Permintaan Prabowo Hapus Bea Masuk Impor Alutsista

Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani, membantah telah mengabulkan permintaan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk membebaskan bea impor alutsista. Dia mengaku belum mengetahui permintaan Menteri Prabowo tersebut.

"Saya belum tahu mengenai itu. Nanti lihat ya," kata Sri Mulyani di Hotel Aryaduta, Jakarta, Kamis (19/12/2019).

Saat ditegaskan lagi, apakah memang tak mengeluarkan aturan tersebut? Lagi-lagi Menteri Sri Mulyani membantahnya. "Aku belum dengar," ungkap Menteri Sri Mulyani.

Sebagai informasi, Kementerian Keuangan disebutkan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.04/2019.

Peraturan itu mengatur tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK04/2016 tentang pembebasan bea masuk atas impor persenjataan, amunisi, perlengkapan militer dan kepolisian.

Adapun, itu juga berlaku untuk suku cadang, serta barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang yang dipergunakan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara.

Sebelumnya, Selasa 17 Desember 2019, Wakil Menteri Pertahanan Sakti Wahyu Trenggono tak secara gamblang soal permintaan kementeriannya. Dia hanya mengatakan, impor akan dilakukan hanya untuk yang ada pemindahan teknologinya.

"Itu untuk yang kira-kira bisa melakukan transfer of technology," pungkasnya.

Presiden Jokowi Ingin Pengadaan Alutsista Berdikari

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengingatkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto agar pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) tak hanya sekedar berorientasi terhadap proyek saja. Jokowi meminta Prabowo juga meningkatkan kemandirian industri pertahanan dalam negeri.

"Kita harus memastikan bahwa SDM industri pertahanan kita betul-betul diperkuat dan jangan lagi orientasinya adalah penyerapan anggaran, mampu membelanjakan anggaran sebanyak-banyaknya. Apalagi orientasinya sekadar proyek, sudah setop yang seperti itu," ujar Jokowi saat memimpin rapat terbatas mengenai pengadaan alutsista di Kantor Presiden Jakarta, Jumat (22/11).

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga meminta Prabowo untuk melibatkan BUMN maupun swasta dalam produksi pertahanan dalam negeri. Dengan begitu, bisa mengurangi ketergantungan terhadap impor alutsista dari luar negeri.

"Orientasinya adalah betul-betul strategic partnership untuk meningkatkan kemandirian dan daya saing bangsa sehingga kita memiliki kemampuan untuk memproduksi alutsista yang dikerjasamakan," kata Jokowi.

Presiden Jokowi Ingin Alutsista Modern

Menurut dia, Indonesia harus menjadi negara yang kuat dan disegani di kawasan Asia Timur. Untuk mencapainya, Jokowi menyebut diperlukan alat pertahanan untuk mengantisipasi perang di masa mendatang.

Jokowi ingin pengadaan alutsista dengan teknologi yang modern sehingga tidak ketinggalan zaman. Dia menilai pengadaan alutsista juga harus mempertimbangkan corak peperangan di masa depan.

"Jangan sampai pengadaan alutsista kita lakukan dengan teknologi yang sudah usang, sudah ketinggalan dan tidak sesuai dengan corak peperangan di masa yang akan datang," jelas Jokowi.

Reporter: Putu Merta Surya Putra

Sumber: Liputan6