Menteri Sri Mulyani Tindaklanjuti Temuan Pelanggaran Dana Perjalanan Dinas Rp25 M
Merdeka.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan kementerian dan lembaga (K/L) yang melakukan penggelembungan kebutuhan dana untuk perjalanan dinas. Temuan ini terungkap dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I (IHPS I) Tahun 2019.
Berdasarkan IHPS I/2019, BPK menemukan biaya perjalanan dinas ganda atau tidak sesuai ketentuan di 41 K/L mencapai Rp25,43 miliar.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menanggapi positif hasil temuan BPK tersebut. Sebab, menjadi informasi yang berharga perbaikan tata kelola keuangan negara.
-
Mengapa KKP mengajukan anggaran tambahan? Jika disetujui, anggaran KKP pada tahun depan mencapai Rp 7,62 triliun, meningkat dari anggaran sebelumnya sebesar Rp 6,9 triliun.
-
Bagaimana anggaran tambahan KKP akan digunakan? Rinciannya, Rp200 miliar untuk penambahan biaya operasional kapal pengawas selama 60 hari sehingga total hari layar menjadi 100 hari yang dikelola Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan (DJPSDKP).
-
Dimana program KKP dengan anggaran tambahan akan dijalankan? Anggaran ini digunakan untuk operasionalisasi PIT dan PNBP pasca produksi di 100 lokasi, pengembangan Kalaju di 65 lokasi, serta bakti nelayan di 30 lokasi.
-
Apa yang ditemukan Kapolri saat evaluasi mudik 2024? 'Baru saja kita mendengarkan presentasi terkait dengan evaluasi sementara berkenaan arus mudik di tahun 2024,' kata Sigit kepada awak media, Selasa (9/4). Semisal untuk pelaksanaan arus mudik di jalur tol mulai dari empat gerbang tol utama di KM50 sampai dengan KM Kalikangkung. Ditemukan peningkatan arus kendaraan dan bergesernya waktu puncak arus mudik satu hari lebih cepat dari tahun 2023.'
-
Apa yang diselidiki KPK? Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyelidiki dugaan kasus korupsi pengadaan lahan proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
-
Apa sanksi untuk pegawai KPK yang terlibat pungli? Untuk 78 pegawai Komisi Antirasuah disanksi berat berupa pernyataan permintaan maaf secara terbuka. Lalu direkomendasikan untuk dikenakan sanksi disiplin ASN.
"Kita selalu menghargai apa yang dilakukan BPK dalam melakukan audit karena itu bagian dari akuntabilitas," kata dia, di ICE BSD, Tangerang Selatan, Banten, Kamis (19/9).
Menurut dia, hasil temuan BPK dapat memberikan masukan bagi Kementerian/Lembaga. Dengan begitu, pengelolaan keuangan negara ke depan bisa diperbaiki. Termasuk untuk mendorong efisiensi penggunaan anggaran.
"Seluruh temuan BPK sampai semester I tentu akan memberikan informasi yang sangat berharga baik di lingkungan kementerian keuangan maupun di seluruh Kementerian Lembaga," imbuhnya.
"Karena kita punya kepentingan yang sama, yaitu mengelola keuangan negara sebaik-baiknya dari sisi efisiensi, ketepatan penggunaan, dari sisi pertanggungjawabannya sendiri," tandasnya.
Sebelumnya, Kementerian Keuangan mencatat belanja barang pemerintah mencapai Rp99,3 triliun hingga Mei 2019. Angka tersebut naik sekitar 16,9 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp84,9 triliun.
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan, belanja barang salah satunya diperuntukkan bagi belanja perjalanan dinas. Di mana pada Mei, perjalanan dinas mengalami peningkatan sebesar 22 persen.
"Yang agak sedikit mengalami peningkatan adalah belanja perjalanan dinas mencapai Rp15,1 triliun dibandingkan tahun lalu Rp12,4 triliun," ujar Askolani.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Terdapat tujuh poin yang disampaikan dalam surat edaran efisiensi anggaran dinas tersebut.
Baca SelengkapnyaKasus itu sempat dilaporkan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Baca SelengkapnyaKetua KPU, Hasyim Asy’ari pengguna anggaran tidak hanya dilakukan KPU Pusat, melainkan Provinsi sampai Daerah/Kabupaten.
Baca SelengkapnyaTransaksi Kartu Kredit Pemerintah di 2022 mencapai Rp753 miliar, meningkat dibanding tahun 2019 sebesar Rp243 miliar.
Baca SelengkapnyaKetua KPU Hasyim Asy'ari KPU memastikan sudah melaporkan dan mengembalikan sisa anggaran tersebut ke kas negara.
Baca SelengkapnyaLaporan kedua terkait PKN atas bantuan dana pemerintah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat pada Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).
Baca SelengkapnyaBarang-barang selundupan hasil penindakan tim yang diketuai Menko Polkam Budi Gunawan pada periode 4-11 November 2024 ini nilainya mencapai Rp49 miliar.
Baca SelengkapnyaKPK heran mengapa Pemkab mementingkan perjalanan dinas yang tidak bisa mengentaskan kemiskinan.
Baca SelengkapnyaKetiga orang tersebut kemudian ditindak lanjuti oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
Baca SelengkapnyaPelesiran SYL ke eropa itu diungkapkan salah satu saksi dalam sidang lanjutan perkara gratifikasi dan pemerasan SYL di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor.
Baca SelengkapnyaAda 4 perusahaan yang diduga melakukan fraud berpotensi merugikan negara hingga Rp2,5 triliun.
Baca SelengkapnyaDedi menyebut hasil pemotongan dana perjalan dinas di SDM Kementan, diserahkan kepada bagian Biro Umum Kementan.
Baca Selengkapnya