Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Menteri Sri Mulyani Ungkap Alasan UU Cipta Kerja jadi Penggerak Pemulihan Ekonomi

Menteri Sri Mulyani Ungkap Alasan UU Cipta Kerja jadi Penggerak Pemulihan Ekonomi Menkeu Sri Mulyani. ©2020 Youtube.com/KemenkeuRI

Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani, meminta pemulihan ekonomi nasional tidak mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saja. Sektor lain juga harus bekerja keras untuk meningkatkan daya saing.

"Pemulihan perekonomian tidak hanya bergantung pada APBN makro, dan fiskal moneter harus kerjakeras agar memiliki daya saing," kata Menteri Sri Mulyani saat menyampaikan Keynote Speaker dalam Webinar CNBC TV dan OJK, Jakarta, Selasa (11/10).

Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai payung hukum untuk peningkatan produksi. Sektor UMKM, dalam UU Nomor 11 tahun 2020 ini, akan diberikan berbagai kemudahan.

Orang lain juga bertanya?

Dia menjelaskan produksi yang lebih tinggi di masa depan akan membuka banyak kesempatan kerja yang lebih banyak untuk tenaga kerja. Hanya saya ini harus diimbangi dengan kualitas SDM agar berkontribusi dalam pemulihan ekonomi nasional.

Peluang inovasi juga akan terwadahi dan dijanjikan lebih mudah dan efisien. Sebab, debirokratisasi dan regulasi dipangkas untuk membuat seluruh potensi ekonomi Indonesia di berbagai sektor bisa meningkat secara baik.

"Pelaksanaan dan dukungan semua pihak akan menciptakan lingkungan ekonomi kompetitif dan produktif, pondasi reformasi seperti di bidang SDM dan SSN luar biasa penting," kata dia.

Diharapkan regulasi ini akan jadi motor penggerak ekonomi dan yang membedakan Indonesia dengan negara lainnya.

Rekomendasi Bank Dunia untuk Pemulihan Ekonomi RI, Termasuk RUU Cipta Kerja

World Bank atau Bank Dunia mengeluarkan tiga rekomendasi untuk Indonesia dalam menjaga perekonomian di tengah pandemi covid-19. Tiga hal ini perlu menjadi fokus perhatian pemerintah.

Pertama yaitu RUU Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Ini diperlukan untuk mendukung upaya pemerintah mempercepat pemulihan ekonomi Indonesia.

"Omnibus Law diperlukan untuk mendukung upaya pemerintah mempercepat pemulihan ekonomi Indonesia. Juga penting untuk tidak menyertakan beberapa pembatasan pada investasi dan bisnis dan memperbaiki daya saing Indonesia di pasar global melalui RUU yang sedang diajukan," tulis World Bank dalam laporannya, dikutip dari akun twitter @BankDunia, Selasa (4/8).

Selain mendesaknya dukungan terhadap investasi asing dan lokal untuk mendorong pemulihan ekonomi pasca pandemi, pemerintah juga harus fokus pada pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan. Karena itu penyederhanaan peraturan yang relevan penting untuk melindungi investasi, dengan tetap memperhatikan lingkungan hidup.

(mdk/bim)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Sri Mulyani: Kementerian Lembaga Jangan Hanya Aktif Minta Anggaran, Tapi Juga Mau Rawat Aset Negara
Sri Mulyani: Kementerian Lembaga Jangan Hanya Aktif Minta Anggaran, Tapi Juga Mau Rawat Aset Negara

Kementerian Keuangan tengah mengoptimalkan penerimaan melalui aset negara.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Waspadai Dampak Perang dan Inflasi Bisa Ganggu Rantai Pasok Global
Sri Mulyani Waspadai Dampak Perang dan Inflasi Bisa Ganggu Rantai Pasok Global

Berdasarkan dinamika politik dunia, saat ini terdapat sejumlah persoalan yang bisa menyebabkan Indonesia mengalami disrupsi suplai.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani: Banyak Negara Alami Krisis karena Tak Mampu Kelola APBN dengan Baik
Sri Mulyani: Banyak Negara Alami Krisis karena Tak Mampu Kelola APBN dengan Baik

Kendati banyak negara yang kolaps, Sri Mulyani sangat bersyukur karena Indonesia masih mampu menjaga APBN dengan sehat.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Ungkap Resep Ekonomi Indonesia Melesat di Tahun 2024
Sri Mulyani Ungkap Resep Ekonomi Indonesia Melesat di Tahun 2024

Sri Mulyani mengakui, saat ini, masih terdapat kesenjangan infrastruktur di antara wilayah Indonesia.

Baca Selengkapnya
Waspada, Penurunan Daya Beli Berpotensi Tambah Jumlah Pengangguran di Indonesia
Waspada, Penurunan Daya Beli Berpotensi Tambah Jumlah Pengangguran di Indonesia

Dikhawatirkan akan menyebabkan terjadinya pengangguran karena para pengusaha mengurangi pekerjanya, karena menurunnya pendapatan perusahaan.

Baca Selengkapnya
Tak Terima Disebut Bendahara Negara yang Pelit, Sri Mulyani Beri Penjelasan Begini
Tak Terima Disebut Bendahara Negara yang Pelit, Sri Mulyani Beri Penjelasan Begini

Sri selalu menjadi pendengar yang baik jika kementerian dan lembaga (K/L) meminta anggaran.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Minta Aset Negara Tak Dibiarkan Tertidur: Harus Beri Manfaat ke Ekonomi
Sri Mulyani Minta Aset Negara Tak Dibiarkan Tertidur: Harus Beri Manfaat ke Ekonomi

Sri Mulyani meminta barang milik negara (BMN) harus menjadi sumber penerimaan negara.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Diminta Prabowo Kembali Jadi Menteri Keuangan
Sri Mulyani Diminta Prabowo Kembali Jadi Menteri Keuangan

Sri Mulyani kembali akan menjadi Menteri Keuangan di kabinet Prabowo.

Baca Selengkapnya
Sederet Pesan Sri Mulyani untuk Menteri Keuangan Kabinet Prabowo-Gibran
Sederet Pesan Sri Mulyani untuk Menteri Keuangan Kabinet Prabowo-Gibran

Sederet pesan untuk calon menteri keuangan era kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Ingatkan Perjalanan Indonesia Jadi Negara Maju Tidak Mudah, Ini Alasannya
Sri Mulyani Ingatkan Perjalanan Indonesia Jadi Negara Maju Tidak Mudah, Ini Alasannya

Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai menuju target tersebut bukan perkara gampang.

Baca Selengkapnya
Anggaran Polri Ternyata Ketiga Terbesar di Antara Kementerian dan Lembaga
Anggaran Polri Ternyata Ketiga Terbesar di Antara Kementerian dan Lembaga

Pagu indikatif Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di tahun 2024 sebesar Rp99,26 triliun.

Baca Selengkapnya