Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Menteri Sudirman sindir SBY memble pada pengusaha migas nakal

Menteri Sudirman sindir SBY memble pada pengusaha migas nakal Jokowi bertemu SBY. ©2014 merdeka.com/arie basuki

Merdeka.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said kembali menyinggung kebijakan sektor minyak dan gas (migas) pada era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhyono (SBY). Menurutnya, pemerintahan masa lalu tidak berani mengambil tindakan tegas terhadap Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang tidak patuh.

"Manggil KKKS yang tidak pernah lapor di mass media. Ini tidak pernah kita lakukan di masa lalu. Jangan marah ya," ujarnya saat acara 'Pembukaan The 39 Th IPA Convention & Exebition, di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Rabu (20/5).

Menteri Sudirman mengklaim, saat ini pemerintah melalui Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kerja Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) telah memanggil 15 KKKS yang tidak patuh. "SKK Migas memanggil 15 KKKS karena dicari tak lapor, dipanggil tak datang akhirnya diiklankan di media massa," jelas dia.

Orang lain juga bertanya?

Dia menegaskan ketegasan regulator dalam menindak KKKS nakal, mendapat dukungan dari kontraktor yang bekerja dengan baik, sesuai aturan yang berlaku. "Ini merupakan angin segar, yang perform menyambut baik, keputusan ke depan harus diwarnai pertimbangan nasional," ungkapnya.

Sebelumnya, Pemerintahan Jokowi - JK secara resmi telah membubarkan salah satu anak PT Pertamina, PT Pertamina Energy Trading Limited (Petral). Alasannya, keberadaan Petral selama ini dianggap hanya menggerogoti induknya. Bahkan Staf Khusus menteri ESDM, Said Didu menyebut Petral ibaratnya seperti kolam oli yang berisi belut berbisa.

Cerita pembubaran Petral tidak berhenti sampai di situ. Masalah justru muncul saat Sudirman Said menghadiri acara diskusi Energi Kita yang digagas merdeka.com, RRI, IJTI, dan Sewatama. Sudirman menyebut usulan pembubaran Petral sudah dari dulu diembuskan, namun selalu batal di meja presiden.

"Sebelum ditunjuk sebagai menteri, Pak Presiden dulu banyak bertanya soal ini, termasuk Petral. Saya menjelaskan, Pertamina banyak sebenarnya banyak usulan yang mati di Kantor Presiden," ucap Sudirman Said.

Komentar Sudirman Said ini mengundang kemarahan Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. SBY sapaan akrabnya menulis bantahan dan kemarahannya lewat akun twitter miliknya.

"Saya amat terkejut dengan pernyataan Menteri ESDM Sudirman Said yang menyerang dan mendiskreditkan saya, ketika menjadi Presiden dulu. *SBY," demikian kicau SBY dalam akun Twitter @SBYudhoyono, Senin (18/5) malam. (mdk/bim)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Kejagung Bidik Kementerian ESDM dan KLHK di Kasus Korupsi Komoditas Timah
Kejagung Bidik Kementerian ESDM dan KLHK di Kasus Korupsi Komoditas Timah

Adapun pemeriksaan terhadap saksi telah dilakukan terhadap 130 orang untuk proses penyidikan yang telah berjalan sejak Oktober 2023 lalu.

Baca Selengkapnya
Kejagung Didukung Usut Dugaan Keterlibatan Pihak Lakukan Pembiaran Tambang Ilegal di Babel
Kejagung Didukung Usut Dugaan Keterlibatan Pihak Lakukan Pembiaran Tambang Ilegal di Babel

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Kuntadi menyampaikan, penyidik mendapati adanya dugaan pembiaran tambang ilegal

Baca Selengkapnya
Kejagung Tambah 5 Tersangka Kasus Korupsi Timah, 3 Merupakan Pejabat ESDM
Kejagung Tambah 5 Tersangka Kasus Korupsi Timah, 3 Merupakan Pejabat ESDM

Tiga orang di antaranya untuk kepentingan penyidikan langsung dilakukan penahanan.

Baca Selengkapnya
Lima Smelter Disita Kejagung Terkait Kasus Korupsi Tata Niaga Timah Tetap Beroperasi, Salah Satunya Milik Harvey Moeis
Lima Smelter Disita Kejagung Terkait Kasus Korupsi Tata Niaga Timah Tetap Beroperasi, Salah Satunya Milik Harvey Moeis

Lima smelter ini akan tetap dikelola sehingga tidak rusak.

Baca Selengkapnya
Kasus Korupsi PT Timah, Kejagung Dinilai Langgar UU Apabila Aktifkan Smelter Sitaan
Kasus Korupsi PT Timah, Kejagung Dinilai Langgar UU Apabila Aktifkan Smelter Sitaan

Saat ini Indonesia belum memiliki UU tentang pengelolaan aset barang sitaan agar produktif.

Baca Selengkapnya
3 Eks Kadis Babel Didakwa Rugikan Negara Rp300 Triliun
3 Eks Kadis Babel Didakwa Rugikan Negara Rp300 Triliun

Terdakwa tidak melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan pemegang Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP).

Baca Selengkapnya
KLHK Sanksi 11 Perusahaan Biang Kerok Polusi Udara di Jabodetabek
KLHK Sanksi 11 Perusahaan Biang Kerok Polusi Udara di Jabodetabek

11 Perusahaan ini disanksi setelah KLHK menggelar operasi.

Baca Selengkapnya
Tangis Eks Plt Kadis ESDM Babel Usai Jadi Tersangka Baru Korupsi Timah
Tangis Eks Plt Kadis ESDM Babel Usai Jadi Tersangka Baru Korupsi Timah

SPT terlihat menutup wajahnya saat keluar gedung pemeriksaan.

Baca Selengkapnya