Follow
Menteri Suharso: Biaya Pembangunan Ibu Kota Nusantara Tak Akan Rugikan Anak Cucu Kita
Merdeka.com - Pemerintah mengklaim, biaya pembangunan ibu kota Nusantara telah dihitung matang. Sehingga proyek pembangunan itu tidak akan merugikan negara hingga generasi selanjutnya.
"Kita tidak serta merta kemudian akan merugikan anak cucu kita ke depan, sama sekali tidak. Jadi isu itu sama sekali saya berani untuk menolaknya," tegas Menteri PPN Suharso Monoarfa di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (18/1).
Pemerintah disebutnya telah memperhitungkan rencana bisnis pembangunan ibu kota Nusantara dengan telaten dan teliti. Proses itu kemudian dibantu oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
-
Bagaimana Palangka Raya dipersiapkan jadi ibu kota? Pemerintahan Soekarno pun jor-joran membangun sejumlah fasilitas di tengah kondisi negara yang baru saja merdeka. Beberapa bangunan yang didirikan di antaranya pusat kota seluas 10 x 10 kilometer persegi, gedung perkantoran, perumahan pegawai, sekolah, poliklinik, rumah sakit, pasar, hotel, dan pembangkit listrik.
-
Apa visi Nusantara sebagai kota modern? 'Kami berterima kasih kepada para mitra kami, seperti ADB atas dukungannya. Hal ini membawa kita lebih dekat untuk mewujudkan visi Nusantara sebagai ibu kota modern yang bertujuan untuk menyeimbangkan pengurangan emisi, pertumbuhan ekonomi hijau, keadilan iklim, ketahanan iklim, dan pembangunan yang inklusif secara sosial,' ungkap Bambang.
-
Bagaimana cara membuat IKN jadi kota yang layak huni? 'Hanya memindahkan kantor, maka tidak ada namanya kota formal-informal, kaya-miskin bercampur. Kota itu semua golongan harus hadir,' jelas Emil seperti dilansir dari Antara, Jumat (15/3).
-
Siapa yang memimpin pembangunan kota? Tim arkeolog mengumumkan mereka menemukan kota yang tersembunyi di bawah pasir dengan usia sekitar 3.000 tahun yang berasal dari masa pemerintahan firaun Amenhotep III, dan digunakan oleh Tutankhamun juga Ay.
-
Kenapa Banten Girang diduga sebagai ibu kota? Dilansir dari Indonesia.go.id, dari temuan sumber-sumber Portugis, Banten Girang sebenarnya merupakan ibu kota kerajaan tua.
-
Bagaimana Pemprov DKI menutup kerugian MRT? 'Akhirnya ketemu ditutup dari ERP atau electronic road pricing. Ketemu, ya sudah, diputuskan dan saya putuskan. Dan itu keputusan politik, bahwa APBN atau APBD sekarang masih suntik Rp800 miliar itu adalah memang adalah kewajiban. Karena itu pelayanan, bukan perusahaan untung dan rugi,' kata Jokowi.
"Kita akan mengadaptasi bisnis model dan financial model sedemikian rupa yang tidak memberatkan APBN, yang justru akan menambah aset-aset kita sedemikian rupa. Jurus-jurusnya tentu akan berbeda, dan visi bisnis pemerintah juga tajam untuk ini," terangnya.
5 Tahapan Pembangunan Ibu Kota Nusantara
Sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pemerintah akan langsung bergerak untuk menyiapkan rencana pembangunan ibu kota Nusantara pasca Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN) disahkan DPR RI.
Pembangunan dan pemindahan ibu kota baru ini terdiri dari lima tahapan. Menteri Sri Mulyani menuturkan, tahap selanjutnya adalah bagaimana dari landasan undang-undang itu akan menjadi sebuah tahapan untuk proses pembangunan dan pemindahannya.
"Mungkin tahapan paling kritis sesudah undang-undang dibuat adalah tahap pertama, yaitu tahun 2022 ini hingga 2024. Kemudian akan diikuti oleh tahap kedua, tiga, empat, lima yaitu dari tahun 2025-2045," urainya.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu KencanaSumber: Liputan6.com
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Menteri ATR juga tidak menampik bahwa masih ada sejumlah permasalahan soal lahan yang ada di IKN.
Baca Selengkapnya
ambang Brodjonegoro menjelaskan, rencana pembangunan IKN sebenarnya ditargetkan berjalan sejak 2020 dan diharapkan selesai pada 2045.
Baca Selengkapnya
Dalam pembangunan IKN, Basuki menerapkan prinsip-prinsip ketat terkait kualitas, estetika, dan keberlanjutan.
Baca Selengkapnya
Hal itu disampaikan Prabowo di hadapan investor, pakar ekonomi, dan perwakilan negara asing yang menghadiri Qatar Economic Forum
Baca Selengkapnya
Realisasi klaster infrastruktur per 29 Februari telah menghabiskan Rp0,4 triliun. Hal ini untuk pembangunan gedung di Kawasan Istana Negara dan lainnya.
Baca Selengkapnya
Di depan investor asing, Prabowo juga menegaskan IKN proyek politis.
Baca Selengkapnya
Pemilu 2024 diyakini tidak akan mengganggu investor yang masuk ke Indonesia.
Baca Selengkapnya
Rasio utang pada Agustus sendiri ini di bawah batas aman 60 persen PDB sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara.
Baca Selengkapnya
Pemerintah Siapkan Ganti Rugi Plus untuk 2.068 Hektare Lahan Warga Terdampak di Ibu Kota Nusantara, Skema Ditawarkan Seperit Ini
Baca Selengkapnya
Anggaran untuk pembangunan IKN tahun 2025 juga disisipkan di sejumlah kementerian.
Baca Selengkapnya
Menurut Luhut, pemerintah juga menargetkan pertumbuhan ekonomi bisa dicapai tanpa perlu mengorbankan keberlanjutan fiskal.
Baca Selengkapnya
Bambang menyebut Kementerian PUPR mencatat infrastruktur dan fasilitas yang dibangun menggunakan dana APBN mencapai sekitar 38 persen.
Baca Selengkapnya