Menteri Susi bangga bisa efisiensi anggaran Rp 8,4 T selama tiga tahun
Merdeka.com - Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti mengaku telah mengefisiensi anggaran kementerian sebesar Rp 8,4 triliun. Efisiensi sebanyak itu dilakukan dalam tiga tahun terakhir.
"Kita bicara tentang anggaran kita. Saya sampaikan, kita telah mengembalikan uang ke negara dengan cari side blocking, merevisi ,mereview, memantau anggaran kita satu persatu. Kembali lah ke negara Rp 8,4 triliun dalam waktu tiga tahun ini," kata Menteri Susi dalam acara Hari Anti Korupsi Internasional (HAKI) dengan tema 'Ayo Kita Berantas Korupsi untuk Mewujudkan Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera', di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Kamis (7/12).
Menurutnya, dari pengurangan anggaran tersebut saja, banyak hal yang bisa diperbaiki. Meski begitu, Menteri Susi mengaku belum gembira karena stigma selama ini anggaran harus habis dalam proses penyerapan anggaran.
-
Siapa yang minta tambah anggaran? Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim meminta tambahan anggaran sebesar Rp25,01 triliun dalam APBN 2025.
-
Mengapa KKP mengajukan anggaran tambahan? Jika disetujui, anggaran KKP pada tahun depan mencapai Rp 7,62 triliun, meningkat dari anggaran sebelumnya sebesar Rp 6,9 triliun.
-
Apa yang disampaikan Sri Mulyani tentang anggaran perlinsos Kemensos? 'Apabila dilihat pada chart tersebut, realisasi anggaran perlinsos dan bansos dari Kemensos 6 tahun terakhir, 2019—2024 periode yang sama Januari—Februari, tidak terdapat perbedaan pola realisasi belanja perlinsos kecuali pada tahun 2023,' ucap Sri Mulyani di Mahkamah Konstitusi RI, Jumat (5/4).
-
Bagaimana anggaran tambahan KKP akan digunakan? Rinciannya, Rp200 miliar untuk penambahan biaya operasional kapal pengawas selama 60 hari sehingga total hari layar menjadi 100 hari yang dikelola Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan (DJPSDKP).
-
Apa yang dikritik Komisi XI terkait anggaran BPS? 'Pada dasarnya, kami memahami betul usulan tambahan pagu BPS, khususnya untuk perbaikan gedung kantor yang tidak layak.''Karena hal ini merupakan kebutuhan yang mendukung kinerja BPS untuk menjalankan tugas dalam menyediakan basis data kependudukan, hingga menjalankan program-program strategis, seperti Registrasi Sosial Ekonomi, hingga Sensus pertanian,' urai Puteri dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XI bersama BPS pada Selasa (5/9).
-
Siapa yang ajukan tambahan anggaran Kemensos? Komisi VIII DPR menyetujui usulan tambahan anggaran tahun 2024 yang diajukan Kementerian Sosial.
"Dan sebetulnya kalau kita lihat lagi, dari pengurangan anggaran yang seperti ini, kita juga liat banyak hal bisa kita perbaiki. Saya tidak gembira harus mengefesien segitu banyak, tetapi kita selama ini berpikir ya anggaran itu harus habis ini persoalan kita," ujarnya.
Menteri Susi menegaskan, jika negara ingin maju, maka perubahan paradigma dalam hal penggunaan anggaran harus dilakukan. Sebab bila tidak, anggaran akan terus defisit, utang makin banyak sehingga kewajiban membayar bunga atau membayar pokok semakin tinggi.
"Saya tahu saya mengubah comfort zone dan the way a easy on spending money, tapi saya juga tidak bisa untuk berbuat lain, karena saya tahu gitu. Saya belajar mempunyai usaha sendiri yang harus taking care dan attantive terhadap every many years cashless," katanya.
Susi mengakui, di tahun pertama menjabat, dia sudah mendeteksi dana yang bisa dikurangi. Sebenarnya, ini bisa dilakukan lebih baik lagi dengan cara membentuk bekerja sama di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
"Saya bangga, baru setengah. Karena cara saya dengan mengefesiennya dengan paksa. Saya ingin eselon dua eselon tiga bekerja sama dengan eselon satu. Ini cara lama ini paradigma lama go," ungkapnya.
Dia menambahkan, apabila kerja sama itu baik maka dirinya akan menunjukkan bagaimana bagusnya KKP dalam mereview mengakselerasi, mengimplementasikan efesien anggaran yang bebas dari korupsi.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sri Mulyani mencatat, realisasi pembiayaan SBN mencapai Rp141,6 triliun atau turun 2 persen secara yoy dibandingkan Mei 2023 sebesar Rp144,5 triliun.
Baca SelengkapnyaSurplus APBN ditopang oleh penerimaan negara yang masih lebih tinggi dibandingkan belanja negara.
Baca SelengkapnyaAnggaran Provinsi Sulawesi Selatan mengalami defisit hingga Rp1,5 triliun.
Baca SelengkapnyaAngka tersebut sudah melebihi target Undang Undang (UU) APBN untuk tahun 2023 yang hanya Rp2.463,2 triliun.
Baca SelengkapnyaRestrukturisasi anggaran itu menjadi pekerjaan rumah besar bagi K/L saat ini yang perlu diselesaikan dalam waktu singkat.
Baca SelengkapnyaDefisit tersebut disebabkan total pengeluaran yang lebih besar dibandingkan dengan total penerimaan.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo (Jokowi) pada tahun lalu juga menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2023 untuk penanganan jalan-jalan rusak di daerah.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani mencatat APBN Surplus Rp67,7 Triliun per Kuartal II-2023
Baca SelengkapnyaAnggaran Kementan untuk tahun 2025 mengalami pengurangan dibandingkan tahun 2024, meskipun peran Kementan sangat vital.
Baca SelengkapnyaTerdapat tujuh poin yang disampaikan dalam surat edaran efisiensi anggaran dinas tersebut.
Baca Selengkapnya