Menteri Susi: Bawa Air Mineral ke KKP Kena Denda Rp 500.000

Merdeka.com - Limbah plastik di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan, bahkan sudah menjadi sorotan dunia. Pemerintah-pun tengah giat memerangi pencemaran sampah plastik dengan cara pengurangan penggunaan barang berbahan plastik.

Selain itu, pengenaan sanksi terhadap penggunaan plastik pun tengah digodok pemerintah.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti menyebutkan, di lingkungan kerjanya yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) hal tersebut sudah diterapkan. Sanksi dikenakan mulai dari hal sederhana yaitu penggunaan air mineral.

"Di KKP sudah ada (sanksi), bawa mineral water ke KKP kena denda Rp 500.000,” kata Menteri Susi di Kawasan GBK, Senayan, Jakarta, Minggu (25/11).

Menteri Susi mengungkapkan, pengurangan penggunaan plastik akan segera dicanangkan menjadi gerakan nasional, di mana kementerian dan lembaga terkait akan menjadikannya sebagai program kerja.

"Sudah ada rencana aksi nasional penanganan sampah plastik di laut, semua kementerian dan lembaga punya tugasnya masing-masing. Sebagai pribadi, sebagai menteri, kita semua, anda semua harus buat ini sebagai program nasional negeri kita. Karena kalau tidak, sampah akan merusak hidup. Dan kesejahteraan kita terganggu karena sampah," tutupnya.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menegaskan pemerintah sedang membahas upaya pengurangan sampah plastik di Indonesia, termasuk di antaranya rencana menerapkan sanksi dan disinsentif terhadap penggunaan plastik.

"Sudah ada rencana untuk tindakannya apa, termasuk juga disinsentif pemakaian plastik, kalau memakai plastik nanti bagaimana, itu sedang dibahas ini apa sanksinya. Sedang dibahas oleh pemerintah untuk mengurangi limbah sampah atau plastik itu," kata JK di Istana Wakil Presiden Jakarta, Jumat (23/11).

Pembahasan tersebut antara lain mengenai tahapan penggunaan sampah plastik yang harus dikurangi di Indonesia, termasuk teknologi yang dapat digunakan untuk mengurangi sampah tersebut.

Seruan untuk mengurangi sampah plastik di Indonesia kembali menyeruak setelah ditemukannya bangkai ikan paus sperma di wilayah perairan Wakatobi, Sulawesi Tenggara beberapa waktu lalu.

Dalam perut paus tersebut ditemukan banyak terdapat sampah plastik sebesar 5,9 kilogram, yang terdiri atas 115 gelas plastik (750 gram), 19 plastik keras (140 gram), empat botol plastik (150 gram), 25 kantong plastik (260 gram), dua sandal jepit (270 gram), satu karung nilon (200 gram), 1.000 lebih tali rafia (3.260 gram), dan lain-lain.

Terkait akan hal itu, Wapres mengatakan Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman telah menggalakkan upaya pembersihan pantai dari sampah plastik.

"Kan sudah sering, khususnya Pak Luhut, berbicara karena Kementerian Maritim tugasnya itu, berbicara tentang perlunya pembersihan pantai dari kotoran, khususnya plastik," ujarnya.

Pemerintah Indonesia sebelumnya telah melakukan uji coba terhadap disinsentif penggunaan kantong plastik belanja. Disinsentif tersebut berupa penerapan kantong berbayar bagi konsumen yang menghendaki kantong plastik ketika berbelanja.

Namun, kebijakan tersebut tidak efektif untuk mengurangi sampah plastik sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Perpres tersebut antara lain bertujuan untuk mengurangi sampah plastik hingga 30 persen di 2025.

Sementara itu di Eropa, sejumlah negara anggota Uni Eropa telah menerapkan kebijakan penggunaan kantong plastik berbayar di setiap toko atau pusat perbelanjaan.

Dengan kebijakan tersebut, jumlah sampah plastik di negara-negara Eropa mengalami penurunan signifikan.

Pada tahun 2019, Uni Eropa menargetkan penggunaan kantong plastik sebanyak 90 kantong per orang per tahun, dan angka tersebut akan terus ditekan hingga mencapai 40 kantong per orang per tahun.