Menteri Susi diminta tak komersialisasi pulau terluar Indonesia

Merdeka.com - Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) meminta pemerintah untuk tidak menjadikan pulau-pulau terluar Indonesia sebagai lahan mengeruk keuntungan.

Itu diungkapkan Abdul Halim, Sekretaris Jenderal Kiara, menanggai rencana Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) ingin menawarkan 31 pulau terluar di Tanah Air pada investor dalam dan luar negeri.

"Investasi yang seharusnya didorong adalah gotong royong antarmasyarakat dengan pemda setempat, bukan menyerahkan kepada investor asing atau domestik dengan skema privatisasi dan komersialisasi seperti yang dilakukan KKP," kata Abdul Halim seperti dikutip Antara, Jakarta, Minggu (6/9).

Abdul juga mengaku heran lantaran terjadi peningkatan jumlah pulau yang akan ditawarkan. Sebab, dalam APBN Perubahan 2015, pemerintah hanya menargetkan 15 pulau.

Lalu, dalam Rancangan APBN 2016, sebanyak 25 pulau.

Dia tak menerima ketidakcukupan dana menjadi alasan pemerintah tak sanggup mengelola pulau-pulau terluar Indonesia. Menurutnya, anggaran pemerintah pusat (APBN) dan daerah (APBD) yang besar sudah seharusnya menjadi alat untuk menyejahterakan rakyat dan jumlahnya cukup besar.

"Dikarenakan tidak kreatifnya pemerintah pusat dan pemda berakibat pada tidak terpakainya anggaran untuk kesejahteraan rakyat," katanya.