Menteri Susi haramkan harta karun bawah laut RI diambil kolektor
Merdeka.com - Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti meresmikan galeri atau museum pemajangan hasil pengangkatan barang muatan kapal tenggelam (BMKT) di Kementerian Perikanan dan Kelautan, Jakarta. Museum ini didirikan untuk menghindari adanya kolektor yang mengambil sendiri kekayaan bawah laut atau harta karun untuk kepentingan pribadi.
"Kolektor itu kan sebenarnya menghargai nilai sejarah, orang yang punya jiwa seni semestinya tidak melakukan pembelian ilegal. Kalau dia melakukan pembelian ilegal berarti dia tidak punya nilai penghargaan dari sebuah sejarah," ungkap Susi di Gedung Mina Bahari IV, Jakarta, Senin (13/3).
Menteri Susi mengatakan, pihaknya akan melakukan sosialisasi bahwa BMKT sudah resmi menjadi milik negara dan pengangkatan BMKT atau harta karun ini hanya boleh dilakukan oleh negara. Selain itu, Dia menegaskan BMKT tidak boleh diperjualbelikan.
-
Bagaimana cara Kementerian ATR/BPN menyelamatkan aset negara? Kementerian ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertifikasi tanah aset
-
Siapa pemilik harta karun? Milik keluarga konglomerat abad ke-18 Dilansir laman Greek Reporter, Selasa (10/12), para ahli telah memverifikasi keaslian koin-koin tersebut dan melacak asal-usul pemiliknya yang merujuk pada keluarga Fernley-Maisters, keluarga terpandang dan kaya dari Hull, Inggris yang tinggal di sana pada abad ke-18.
-
Siapa yang berhak atas legalisasi aset? Legalisasi aset merupakan hak bagi seluruh warga negara Indonesia.
-
Bagaimana Kemenhan RI mengelola kekayaan negara? Kemudian, fungsi pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kemenhan.
-
Bagaimana Jokowi ingin UU Perampasan Aset dikawal? 'Terakhir saya titip upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama,' ucap Jokowi.
-
Apa yang ditekankan Jokowi soal UU Perampasan Aset? 'Terakhir saya titip upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama,' ucap Jokowi.
"Kita akan sosialisasikan bahwa BMKT ini sudah moratorium. Dan kita anggap semua penjualan pengambilan ya ilegal karena semua barang bersejarah tidak boleh diperjualbelikan," ungkapnya.
Susi berharap dengan adanya museum BMKT di Kementerian Kelautan dan Perikanan akan menambah minat masyarakat untuk mencintai sejarah. Selain itu, pendirian galeri ini juga untuk mengajak para kolektor bersedia memberikan koleksinya untuk dipajang di Galeri BMKT KKP.
"Saya pikir nilainya tidak boleh dihitung dengan rupiah. Nilai sejarah nilai yang tidak ada nominalnya. Ini bagian dari bangsa kita. Saya berharap kata kata saya ini menggugah mereka. Menggugah nilai nilai yang tinggi yang dimiliki seorang kolektor," ungkapnya.
"Saya berharap nanti kolektor yang punya barang barang artefak seperti ini juga berkenan meminjamkan kepada kita. Saya ingin membuat tempat yang bukan cuma indah tapi juga aman untuk barang yang punya nilai ini," ujar Susi.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Aturan turunan ekspor pasir laut masih digodok karena melibatkan banyaknya tim kajian.
Baca SelengkapnyaKementerian Kelautan dan Perikanan membuka kemungkinan pemanfaatan hasil sedimentasi di laut untuk diekspor.
Baca SelengkapnyaKegiatan ekspor pasir laut harus melalui proses ketat.
Baca SelengkapnyaAskolani bilang pemerintah tidak akan asal melakukan ekspor pasir laut.
Baca SelengkapnyaPenenggelaman melalui teknik pengeboman ini dipopulerkan oleh mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti.
Baca SelengkapnyaMenteri KKP Sakti Wahyu Trenggono mengungkap banyak perusahaan yang berminat untuk melakukan ekspor pasir laut.
Baca SelengkapnyaKH Marsudi meminta masyarakat turut serta memantau segala pertaturan yang dibuat pemerintah dalam mengolah kekayaan, guna menjaga kemaslahatan bersama.
Baca SelengkapnyaMereka memprotes kebijakan Presiden Jokowi yang kembali membuka keran ekspor pasir laut setelah 20 tahun dilarang.
Baca SelengkapnyaDi dalam negeri sendiri proyek reklamasi cukup banyak seperti di Surabaya, Jakarta, Batam, hingga Kalimantan.
Baca SelengkapnyaUskup Agung Jakarta, Ignatius Kardinal Suharyo Hardjoatmodjo memastikan, Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) tidak akan mengajukan izin untuk usaha tambang.
Baca SelengkapnyaPemusnahan ini merupakan salah satu bentuk komitmen Bea Cukai menjaga transparansi
Baca Selengkapnya