Menteri Susi: Impor garam saat panen adalah persoalan klasik
Merdeka.com - Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti menyebut, permasalahan garam impor yang terjadi saat masa panen dan berimbas kepada garam konsumsi merupakan persoalan klasik yang kerap ditemui setiap tahunnya.
"Untuk impor garam, itu adalah persoalan klasik. Kami inginkan Komisi IV dan VI DPR RI mendorong agar tak ada lagi impor saat panen," kata Susi seperti ditulis Antara, Rabu (7/9).
Menurut Susi, adanya impor garam saat panen sama saja dengan membuat upaya Kementerian Kelautan dan Perikanan yang membantu produksi garam selama ini menjadi seperti sia-sia. Susi memaparkan, hal yang bisa dilakukan antara lain adalah meminta PT Garam untuk menyerap sebanyak-banyaknya hasil produksi garam rakyat.
-
Gimana cara Mentan mengurangi impor? 'Apresiasi juga kepada Pak Amran yang dengan semangat untuk mengurangi impor hasil-hasil pertanian seperti beras, gula, jagung, dan seterusnya. Saya percaya kalau seluruh potensi bangsa ini didorong untuk memenuhi kebutuhan itu, pasti impor kita dapat dikurangi dan kita kembali bergantung pada hasil dalam negeri,' katanya.
-
Bagaimana DPR ingin membantu mengatasi mahalnya beras? 'Untuk itu, kami ingin mendorong pemerintah supaya terus melakukan upaya-upaya untuk menjaga stabilitas harga beras,' ungkap Puteri.
-
Kenapa Komisi XI DPR minta masyarakat hindari pinjol ilegal? Melihat besarnya pengeluaran masyarakat saat Ramadan hingga Lebaran, Anggota Komisi XI, Puteri Anetta Komarudin mengingatkan agar masyarakat menghindari pinjaman online (pinjol) yang bersifat konsumtif. Tujuannya, menghindari maraknya pinjol ilegal jelang hari raya.
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Kenapa swasembada pangan penting bagi Indonesia? 'Kita harus jamin kemampuan kita memberi makan rakyat kita sendiri,' ucap Prabowo kepada para pembantunya itu.
-
Bagaimana Komisi XI DPR mendorong industri pinjol? 'Karenanya, kami terus mendorong upaya penindakan ini untuk menciptakan industri pinjol yang aman dan produktif. Hal ini karena penyaluran pembiayaan pinjol legal terus tumbuh sebesar 21,98 persen menjadi Rp61,10 triliun pada Februari 2024.'
Selain itu, perlu pula ada kebersamaan dengan Kementerian Perdagangan karena persoalan impor garam yang klasik ini, di antaranya karena kepentingan segelintir importir yang ingin meraih keuntungan yang sangat besar.
Sebelumnya, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) menginginkan Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita dapat mengaudit pengelolaan garam di kementeriannya, mengingat saat ini pemberdayaan komoditas tersebut dinilai belum optimal.
"Menteri Perdagangan mesti melakukan audit internal di kementeriannya. Karena karut marut pengelolaan garam nasional disebabkan oleh ketidakberpihakan Kementerian Perdagangan kepada petambak garam nasional," kata Deputi Pengelolaan Program dan Evaluasi Kiara, Susan Herawati.
Pusat Data dan Informasi Kiara per Agustus 2016 mencatat, permasalahan yang dihadapi oleh petambak garam antara lain adalah terkait minimnya sarana dan prasarana, buruknya akses air bersih dan sanitasi di tambak garam, minimnya intervensi teknologi berbiaya murah untuk produksi dan pengolahan.
Selain itu, persoalan lainnya adalah besarnya peran tengkulak di dalam rantai distribusi dan pemasaran garam, serta harga garam yang rendah.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sudaryono menekankan pentingnya mempertimbangkan aspek gizi dan ekonomi dalam negeri.
Baca SelengkapnyaSebagian dari kebutuhan ini diharapkan dapat dipenuhi oleh PT Garam, yang memiliki stok sebanyak 300.000 ton.
Baca SelengkapnyaMegawati ingin para petani menikmati hasil kerjanya, sehingga pemerintah tidak perlu melakukan impor beras
Baca SelengkapnyaHal itu untuk memastikan pengelolaan pangan berpihak kepada rakyat
Baca SelengkapnyaHenry menilai, prosedur impor beras saat ini masih memerlukan rantai administrasi yang panjang.
Baca SelengkapnyaPuan juga meminta Pemerintah mengoptimalkan operasi pasar.
Baca SelengkapnyaDalam tugasnya Kemendag akan mengeluarkan persetujuan impor. Kemudian, Bapanas bertugas untuk memberikan penugasan impor tersebut.
Baca SelengkapnyaMenurutnya banyak barang impor masuk ke Indonesia dengan kualitas buruk
Baca SelengkapnyaKe depannya, tanggung jawab produksi garam industri akan dialihkan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan.
Baca SelengkapnyaGibran menduga Mahfud agak ngambek atau kesal dengan pertanyaan Gibran sebelumnya yang Mahfud tidak bisa jawab.
Baca SelengkapnyaKementerian Perindustrian (Kemenperin) mengingatkan dampak melambungnya impor barang jadi ke Indonesia.
Baca SelengkapnyaSekjen Gerindra sekaligus Ketua MPR Ahmad Muzani menjelaskan terkait impor beras yang rencananya akan dihentikan mulai tahun 2025.
Baca Selengkapnya