Menteri Susi: Kartel pangan di Indonesia itu luar biasa
Merdeka.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan pelaku kartel pangan di Indonesia masih banyak. Inilah yang membuat harga pangan di Indonesia masih bergejolak.
"Kartel pangan di Indonesia itu luar biasa. Kita mencoba membuat suatu perbaikan supaya tidak terlalu terkartelisasi, ada konsekuensi yang terjadi seperti ini. Ini hal yang harus kita dalami," kata Menteri Susi di Kantornya, Jakarta, Jumat (16/6).
Menurutnya, kasus penyimpangan ketentuan impor garam yang menjerat Direktur Utama PT Garam Achmad Boediono juga ada faktor permainan kartel pangan. "Jadi ini persoalan yang memang masih ada ambigu sana sini. Kita konsultasi dengan reskrim dan sebagainya. Dan kita menunggu penyelidikan lebih lanjut," imbuhnya.
-
Dimana harga bahan pangan naik? Tak hanya beras, harga sejumlah bahan pangan di Jakarta terpantau merangkak naik.
-
Harga bahan pangan apa yang naik? Situs Badan Pangan Nasional (Bapanas) per Rabu 21 Februari 2024 pukul 13.00 WIB menunjukkan kenaikan harga beberapa bahan pangan, terutama beras dan cabai rawit merah.
-
Apa yang terjadi di Indonesia? Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan dalam sepekan ke depan hampir seluruh wilayah di Indonesia akan dilanda suhu panas.
-
Siapa aja yang pernah Kemendag selidiki terkait impor? Sementara negara yang pernah indonesia selidiki dan kenakan BMAD maupun BMP antara lain India, Republik Korea, China, Jepang, Amerika Serikat, Uni Eropa, Rusia, Kazhakstan, Australia, Malaysia, Vietnam, Thailand, Hongkong, Turki, Pakistan, Persatuan Emirat Arab, Singapura, Taiwan, Bangladesh, dan Mesir.
-
Bagaimana Kemendag mengontrol harga barang kebutuhan pokok? Kementerian Perdagangan turut andil dalam penurunan laju inflasi di tahun 2023, yakni pihaknya rutin melakukan kunjungan ke pasar-pasar di tanah air untuk memantau stabilitas harga dan pasokan barang kebutuhan pokok.
-
Bagaimana Kemendag dorong pasar minyak goreng? Kementerian Perdagangan melalui Atase Perdagangan (Atdag) Kairo terus berupaya menggenjot potensi pasar pengemasan minyak goreng Indonesia di Timur Tengah dan Afrika.
Meski begitu, dia menegaskan masih banyaknya pelaku kartel pangan di Indonesia semakin membakar semangat pemerintah dalam memperbaiki tata niaga pangan. Dengan dibuatnya aturan-aturan mengenai pangan, Menteri Susi meyakini pemerintah bisa menjaga keseimbangan pangan.
"Ke depan, kita tetap akan membuat policy yang menjaga kepentingan para petani dan memastikan pemerintah hadir untuk jaga balance supplai dan demand," pungkas Menteri Susi.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Prabowo menyebut, permasalahan pangan di Indonesia dimulai ketika IMF 'melemahkan' peran Bulog.
Baca SelengkapnyaDugaan Mark Up Impor Beras, Politisi PDIP Dukung Perangi Bandit Pangan
Baca SelengkapnyaMenurut kuasa hukum, Lembong bukan satu-satunya menteri perdagangan era Presiden Jokowi yang melakukan importasi gula
Baca SelengkapnyaDengan murahnya barang impor itu, banyak pelanggan beralih. Alhasil, semakin banyak produk impor yang masuk ke Indonesia berdasarkan pada permintaan tadi.
Baca SelengkapnyaRoy menyampaikan, Aprindo tidak memiliki wewenang untuk mengatur dan mengontrol harga yang ditentukan oleh produsen bahan pokok.
Baca SelengkapnyaTeguran ini terjadi di tengah skandal demurrage atau denda impor beras sebesar Rp294,5 miliar.
Baca SelengkapnyaBanyak pedagang nakal yang menjual kembali beras milik pemerintah.
Baca SelengkapnyaKejaksaan Agung (Kejagung) buka suara perihal aktivitas impor gula di Kementerian Perdagangan.
Baca Selengkapnya"Kami selama ini getol menolak impor beras yang bisa merugikan rakyat."
Baca SelengkapnyaCapres Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo menghadiri kampanye di Tuban.
Baca SelengkapnyaAsosiasi Geber BUMN menduga ada kesalahan alur administrasi dalam proses impor beras oleh Perum Bulog.
Baca SelengkapnyaSkandal 'Mark Up' Harga Beras Impor Berpotensi Rugikan Devisa Negara hingga Rp8,5 Triliun
Baca Selengkapnya