Menteri Susi lantik pejabat Eselon 1 KKP berlatar belakang non PNS

Merdeka.com - Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti melantik empat pejabat Eselon 1 berlatar belakang non Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor KKP, Medan Merdeka Timur, Jakarta.

Keempat pejabat Eselon 1 tersebut adalah Brahmantya Satyamurti Poerwardi sebagai Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Zulficar Mochtar sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan, Rifky Effendi Hardijanto sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan, dan kemudian Rina sebagai Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Susi memaparkan, alasan pengangkatan pejabat Eselon 1 berlatar belakang non PNS, adalah untuk memberikan penyegaran dan membawa kultur kinerja korporasi ke dalam organisasi KKP.

"Supaya kita kan dalam program pemerintah bukan cuma membangun tapi salah satu sisi pembangunan adalah membuat anggaran belanja negara itu menjadi lebih efisien dan lebih efektivitasnya tinggi. Kalau orang di korporasi itu udah biasa hitung spend segini outcome-nya apa, jadinya apa, bukan tidak berarti selama ini APBN itu tidak efisien, tapi efisien dalam bentuk yang berbeda," papar Susi, Kamis (17/3).

Susi mengatakan, KKP ingin semakin produktif dan efisien dengan memperhitungkan setiap hasil dari dana yang dikeluarkan oleh pemerintah. Selain itu, penunjukan pejabat Eselon 1 dari non PNS juga diharapkan bisa membawa jajaran KKP bekerja lebih cepat, sesuai tuntutan zaman.

"Suasana juga, supaya saya mendapatkan warna baru dan pendamping yang sedikit mengerti, kalau ada yang kurang mengerti, di bawah Eselon 1 bisa saling komunikasi. Kadang bahasa saya tidak semua orang mengerti, memang tidak semua orang korporasi mengerti bahasa saya tapi at least mereka tahu supaya sinerginya lebih cepat dan mempersiapkan KKP menjadi leading sektor," papar Susi.

Susi menegaskan, beban KKP sebagai ujung tombak target pemerintah menjadikan Indonesia sebagai poros maritim, tidak mudah. Untuk itu diperlukan sosok yang dinilai bisa membawa Indonesia ke jalur yang tepat dalam upaya mencapai target tersebut.