Menteri Susi minta masuk jam 07.00, PNS masih banyak terlambat

Merdeka.com - Sejak awal memimpin Kementerian Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti membuat aturan baru soal jam kerja bagi PNS kementerian yang dipimpinnya. PNS di Kementerian Kelautan dan Perikanan diwajibkan masuk satu jam lebih awal, pukul 07.00 WIB. Aturan ini mulai berlaku 1 November 2014 kemarin.

Namun, diakui Susi, masih ada PNS datang terlambat. Susi sendiri yang datang sekitar pukul 06.00 WIB mengaku terlambat untuk memulai pekerjaannya. "Masih ada yang terlambat," ucap Susi di Kantornya, Jakarta, Senin (3/11).

Namun Susi menuturkan, saat ini belum ada sanksi bagi anak buahnya yang datang terlambat. Meski banyak yang terlambat, aturan ini akan tetap diberlakukan. "Sanksi belum ada, tapi tetap begini," katanya singkat.

Salah satu staf Pusat Data, Statistik dan Informasi (Pusdatin) KKP, Triasmoro mengakui hingga saat ini belum ada sanksi yang jelas bagi pegawai yang datang terlambat. Namun menurutnya, peraturan yang masih dijadikan acuan untuk sanksi ini yaitu PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau sama seperti sebelumnya.

"Kalau sanksinya belum ada. Tetapi kita berpatokan dengan PP 53 itu. Itu detailnya dari KemenPAN-RB," katanya.

Dalam aturan dari KemenPAN-RB ini, setiap instansi pemerintah diwajibkan memenuhi syarat jam kerja 37,5 jam per minggu. PP Nomor 53 Tahun 2010, mengatur beberapa sanksi bagi PNS dan datang terlambat ke kantor. Sanksi tersebut seperti teguran lisan, teguran tertulis, mendapat penyataan tidak puas, penundaan kenaikan pangkat dan penurunan pangkat.

Selain itu, ada juga sanksi berupa pemotongan tunjangan kinerja hingga pemberhentian sebagai pegawai. Namun tentunya setelah pegawai tersebut melalui proses evaluasi secara menyeluruh.

"Kalau pengenaan sanksi ya harus ada evaluasinya dulu. Misalnya ada pemotongan tunjangan kinerja kalau datang terlambat," tutupnya. (mdk/noe)