Menteri Susi perintahkan nelayan pakai gas 3 Kg buat melaut
Merdeka.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyampaikan keluhannya terkait akses perbankan untuk para nelayan ke Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman Hadad. Dua lembaga ini, sepakat memasukkan nelayan sebagai pelaku usaha mikro atau Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sehingga diperbolehkan memakai gas elpiji 3,5 kilogram (kg) untuk bahan bakar kapal.
"Selama ini nelayan itu tidak dapat konversi BBM ke elpiji yang 3,5 kg, karena mereka tidak dikategorikan ibu rumah tangga dan UMKM. Tapi ternyata di sektor keuangan sebetulnya, mereka adalah UMKM mikro jadi boleh," ujar Susi yang ditemui usai bertemu dengan Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman Hadad di Kantor OJK, Jakarta, Jumat (21/11).
Dia menegaskan, nelayan di seluruh Indonesia diperbolehkan menggunakan gas elpiji 3,5 kilogram untuk bahan bakar kapal. Namun, lanjut dia, ada revisi terhadap Peraturan Presiden Nomor 104 tahun 2007 Tentang pelaksanaan konversi minyak tanah ke elpiji 3 kilogram. "Nanti minta supaya mereka bisa lebih murah, lebih irit."
-
Kenapa BPH Migas revisi regulasi penyaluran BBM subsidi? 'Pertama, pengaturan volume Jenis BBM Tertentu (JBT) Minyak Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) untuk transportasi darat disusun berdasarkan kajian kewajaran pembelian JBT Minyak Solar dan JBKP transportasi darat, seperti data histori transaksi pembelian JBT dan JBKP, jenis kendaraan dan tempuh' jelasnya pada saat ditemui dalam Public Hearing di Bandung, Jawa Barat, Selasa (3/9/2024).
-
Kapan program konversi minyak tanah ke LPG dimulai? Program konversi minyak tanah ke tabung gas LPG 3 kg digalakan pada tahun 2007. Prosesnya berlangsung sampai bulan Juli 2010.
-
Kenapa Kemendag revisi Permendag? Terdapat beberapa evaluasi terhadap peraturan sebelumnya berdasarkan masukan dari pelaku usaha maupun kementerian dan lembaga teknis terkait. Oleh karena itu, Kemendag membuat sejumlah perubahan agar peraturan di bidang ekspor dapat lebih implementatif.
-
Siapa Menteri PPN saat ini? Adapun, Menteri PPN saat ini dijabat oleh Suharso Monoarfa, yang dipilih langsung oleh presiden pada tahun 2019.
-
Apa yang direvisi BPH Migas tentang BBM subsidi? Pertimbangkan Masukan Masyarakat Menurut Kepala BPH Migas Erika Retnowati, masukan dari masyarakat akan menjadi pertimbangan dalam penyusunan revisi regulasi tersebut.
-
Bagaimana proses revisi UU Kementerian Negara dilakukan? Ada sembilan fraksi partai politik DPR yang menyetujui Revisi UU Kementerian Negara diproses ke tahan selanjutnya.
Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Kusumaningtuti Sandriharmy Soetiono mengatakan saat ini data-data nelayan masih sangat minim. Untuk itu, OJK dan Menteri KKP Susi Pudjiastuti sepakat untuk meningkatkan data-data para nelayan yang masuk ke dalam pelaku usaha UMKM.
"Ini supaya lebih ditingkatkan lagi. Tentunya kia dapat informasi yang cukup, kita bisa mempertemukan lembaga keuangan dan nelayan tentang apa yang menjadi kendala," kata Kusumaningtuti. (mdk/arr)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
ASN dan warga mampu di Banyuwangi dilarang menggunakan elpiji 3 kilogram bersubsidi untuk memasak di rumah maupun untuk usaha
Baca SelengkapnyaBersaksi di Sidang Eks Dirut Pertamina, JK Jelaskan Kebijakan Pemerintah Atasi Krisis Energi
Baca SelengkapnyaTujuan utama konversi kompor minyak tanah menjadi kompor gas LPG untuk mengurangi subsidi. Sebab, biaya produksi minyak tanah setara dengan Avtur.
Baca SelengkapnyaPemerintah semakin berat dalam menyalurkan bantuan dana untuk LPG 3 Kg bersubsidi.
Baca SelengkapnyaGas elpiji 3kg merupakan produk subsidi dari pemerintah untuk masyarakat prasejahtera dan tidak diperuntukkan warga yang mampu.
Baca SelengkapnyaBobby juga tampak mencecar pertanyaan kepada pihak Pertamina yang ikut pada sidak tersebut.
Baca SelengkapnyaModus yang digunakan pelaku yakni dengan memindahkan isi tabung gas 3 kilogram ke tabung gas 12
Baca SelengkapnyaGas Elpiji 3kg yang tidak sesuai sudah dilakukan pengamanan berupa penyegelan untuk sementara tidak diedarkan kepada masyarakat.
Baca SelengkapnyaKhofifah mengatakanm asih banyak kalangan mampu namun masih menggunakan elpiji 3 kilogram ini..
Baca SelengkapnyaJumlah pengguna LPG 3 kg sebagai barang public service obligation (PSO) naik hingga 5 persen.
Baca SelengkapnyaTabung gas bersubsidi tersebut disebar ke Balikpapan sebanyak 32.000 tabung dan 11.000 tabung ke Samarinda.
Baca Selengkapnya"Saya sih enggak apa-apa kalau memang pada akhirnya dibatasi untuk mereka yang terdaftar (masyarakat miskin), asal penyeluhannya ke masyarakat jelas," kata Reza
Baca Selengkapnya