Follow
Menteri Susi: Reklamasi pantai boleh asal taat aturan
Merdeka.com - Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti mengaku Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum berkoordinasi terkait proyek reklamasi Teluk Jakarta. Proyek ini pun menjadi tanggung jawab Pemprov DKI Jakarta.
"Belum ada," ujar Susi di kantornya, Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat, Kamis (17/3).
Susi mengaku tak anti reklamasi pantai. Namun, ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan sebelum reklamasi pantai dilakukan.
-
Siapa yang mengapresiasi DKI Jakarta? Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly mengapresiasi pemerintah DKI Jakarta yang berhasil mewujudkan pencapaian 100 persen Kelurahan Sadar Hukum.
-
Siapa yang bertanggung jawab? Faktor kelalaian petugas menjadi penyebab utama terjadinya tragedi ini. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya komunikasi antara petugas stasiun dan masinis, yang menyebabkan ketidakpahaman mengenai posisi kereta.
-
Apa yang akan dilakukan Dishub Jakarta? Dishub DKI Jakarta bakal melakukan rekayasa lalu lintas (lalin) saat penyelenggaraan LPS Monas Half Marathon yang digelar Minggu besok, 30 Juni 2024.
-
Apa yang dicapai oleh DKI Jakarta? Sebanyak 267 kelurahan yang berada di wilayah administratif DKI Jakarta kini telah sepenuhnya berpredikat sadar hukum.
-
Bagaimana DKI Jakarta mengendalikan polusi udara? Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menerbitkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 593 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Pengendalian Pencemaran Udara sebagai kebijakan untuk mempercepat penanganan polusi udara.
-
Mengapa Pemprov DKI melakukan revitalisasi taman? Heru menyampaikan, revitalisasi justru dilakukan guna memperindah taman dan gedung TK Gudang Peluru. Warga, kata Heru hanya dipindahkan sementara karena revitalisasi sedang berlangsung. 'Kita memperbaiki taman dan gedung itu supaya lebih bagus. Mereka boleh di situ setelah dirapikan, silakan menjalankan kegiatan belajar mengajar di TK,' ucap Heru.
"Reklamasi boleh kalau aturan sudah dipenuhi. Yang kedua, dampak lingkungannya sudah ada antisipasi, jadi daerah genangan sudah disiapkan, daerah air sudah dibetulkan, kalau tidak pasti akan ada persoalan, itu saja," ujar Susi.
Reklamasi Teluk Jakarta, kata dia, membuat para nelayan harus menempuh rute yang lebih jauh untuk melaut. Dengan demikian konsumsi bahan bakar yang dibutuhkan nelayan untuk mencari ikan menjadi membengkak.
"Pasti, pasti berubah (penggunaan BBM meningkat)," pungkas Susi.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Susi terlihat bersemangat mengikuti Pawai Bebas Plastik. Ia juga membentangkan poster-poster menggegerkan.
Baca Selengkapnya
Izin yang diajukan itu perlu diperhatikan agar ke depannya tidak menjadi masalah
Baca Selengkapnya
Kegiatan ekspor pasir laut harus melalui proses ketat.
Baca Selengkapnya
Perbaikan tanggul tersebut bakal dilakukan Pemprov DKI bersama sejumlah pemangku kepentingan.
Baca Selengkapnya
Tanggul pantai setinggi 4,8 meter tersebut mampu melindungi pesisir utara Jakarta dari banjir rob.
Baca Selengkapnya
Di dalam negeri sendiri proyek reklamasi cukup banyak seperti di Surabaya, Jakarta, Batam, hingga Kalimantan.
Baca Selengkapnya
Reklamasi pulau sampah di pesisir Jakarta Utara saat ini belum menjadi hal keharusan
Baca Selengkapnya
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan akan mengkaji usulan pulau reklamasi PIK 2 masuk wilayah Kepulauan Seribu.
Baca Selengkapnya
Askolani bilang pemerintah tidak akan asal melakukan ekspor pasir laut.
Baca Selengkapnya
Galian tersebut tidak ditutup dan diperbaiki seperti semula. Sehingga kerap kali bekas galian itu cepat rusak dan kondisi itu sangat meresakan warga.
Baca Selengkapnya
"epanjang itu diperbolehkan atau diizinkan oleh Pemda, maka boleh dipasang di sana," kata Hasyim
Baca Selengkapnya
Rieke Diah Pitaloka ikut kritik kebijakan pemerintah soal ekspor pasir laut melalui Instagram.
Baca Selengkapnya