Menteri Susi sebut impor garam tak sesuai rekomendasi, ini jawaban Darmin
Merdeka.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyebut bahwa rencana pemerintah melakukan impor garam sebanyak 3,7 juta ton tidak sesuai dengan rekomendasi. Di mana, KKP merekomendasikan kuota impor garam tahun ini hanya sekitar 2,1 juta ton.
Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan, rekomendasi garam impor sebenarnya sudah dikoordinasikan dengan berbagai pihak dalam rapat koordinasi beberapa waktu lalu. Dalam rapat yang dihadiri berbagai stakeholder terkait, disepakati kuota impor garam sebesar 3,7 juta ton.
"Waktu itu yang rapat bukan hanya KKP, tapi ada Kementerian Perindustrian, BPS, Kementerian Perdagangan dan kantor Menko Maritim. Jadi, kalau soal impor itu sudah diputuskan beberapa waktu lalu di Menko Maritim dan Wapres di sini keputusan jumlahnya," ujar Darmin di Kantornya, Jakarta, Selasa (23/1).
-
Siapa aja yang pernah Kemendag selidiki terkait impor? Sementara negara yang pernah indonesia selidiki dan kenakan BMAD maupun BMP antara lain India, Republik Korea, China, Jepang, Amerika Serikat, Uni Eropa, Rusia, Kazhakstan, Australia, Malaysia, Vietnam, Thailand, Hongkong, Turki, Pakistan, Persatuan Emirat Arab, Singapura, Taiwan, Bangladesh, dan Mesir.
-
Apa yang dibahas dalam rapat Kabinet? Seluruh menteri hadir untuk mengikuti arahan presiden terkait kerja pemerintahan.
-
Dimana pertemuan Kementan dan SKK Migas berlangsung? Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Harvick Hasnul Qolbi menghadiri pembukaan Rapat kerja Pertanahan dan Kehutanan 2023 yang diselenggarakan oleh SKK Migas di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (13/9).
-
Apa yang dibahas dalam rapat koordinasi? Selain melakukan peninjauan langsung, rangkaian kunjungan di Kalimantan Timur juga melibatkan rapat koordinasi yang membahas rencana Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BPH Migas dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam pengendalian, pembinaan, dan pengawasan penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) agar tepat sasaran.
-
Apa saja yang dibahas Kemendag dengan Singapura? Pada pertemuan bilateral tersebut, kedua Menteri membahas upaya peningkatan kerja sama ekonomi digital melalui ASEAN Digital Economy Framework Agreement dan Joint Initiative on e-Commerce di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).
-
Apa yang dibicarakan Menteri Basuki di DPR? Video tersebut saat anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Irine Yusiana Roba Putri mempertanyakan terkait Tapera, berikut transkrip pertanyaannya: 'Terus kadang kala ada beberapa dari pemerintah yang mengatakan ya untuk yang mampu itu untuk subsidi untuk yang tidak mampu. Mohon maaf pak, subsidi itu kewajibannya negara bukan sesama warga negara memberi subsidi. Kalau sesama warga negara itu namanya gotong royong dan alangkah malunya negara yang tidak mampu hadir untuk menjawab tantangan yang masyarakat hadapi,' tanya Irine.
Lebih lanjut Darmin mengatakan, kuota rekomendasi dihitung berdasarkan data yang diperoleh oleh semua peserta rapat. "Ditanya, berapa kebutuhannya, dari KKP bilang 2,2 juta ton. Tapi Kementerian Perindustrian bilang 3,7 juta ton dan itu ada rinciannya sangat rinci. Kemudian saya juga tanya 2,2 juta bagaimana hitungnya dari BPS. Kita tanya BPS, berapa angkanya sebetulnya? sebetulnya angkanya 3,7 juta ton," tandasnya.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, mengatakan bahwa rencana pemerintah mengimpor garam sebanyak 3,7 juta ton tidak sesuai dengan rekomendasinya. Hal itu dia sampaikan dalam rapat kerja KKP bersama dengan Komisi IV DPR RI, Senin (22/1).
"Untuk garam, dalam rapat koordinasi kementerian sesuai dengan amanat yang diberikan oleh undang-undang kepada kami, kami telah menghitung dan memastikan bahwa impor garam kuota yang kami rekomendasikan hanya 2,1 juta ton saja," kata Menteri Susi.
Menteri Susi menegaskan, rekomendasi KKP, kuota impor garam tahun ini hanya sekitar 2,1 juta ton. "Keputusan untuk mengimpor 3,7 juta ton adalah overated daripada kemenko dan kemendag karena pertimbangan tertentu dan tidak mengindahkan daripada rekomendasi KKP yang hanya merekomendasikan 2,1 juta ton," ujarnya.
Padahal, lanjutnya, rekomendasi impor garam 2,1 juta ton dari KKP sudah melalui pertimbangan-pertimbangan yang matang. "Pertimbangan saya memberikan rekomendasi 2,1 juta ton karena menyadari dan melihat dan telah menginvestigasi hasil garam petani juga cukup bagus dan cukup banyak.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kendala dalam persyaratan izin impor salah satunya ada persetujuan teknis dari Kementerian Perindustrian.
Baca SelengkapnyaLasarus khawatir jika irigasi dilakukan Kementerian Pertanian bakal ada hal yang tertinggal.
Baca SelengkapnyaAturan turunan ekspor pasir laut masih digodok karena melibatkan banyaknya tim kajian.
Baca SelengkapnyaPermendag 8 Tahun 2024 terbit untuk mengatasi permasalahan tertahannya 26.000 kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta dan Tanjung Perak, Surabaya.
Baca SelengkapnyaKesepahaman ini diharapkan dalam meningkatkan penyerapan garam dalam negeri.
Baca SelengkapnyaKegiatan ekspor pasir laut harus melalui proses ketat.
Baca SelengkapnyaMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencatat ada 17.304 kontainer tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok.
Baca SelengkapnyaAskolani bilang pemerintah tidak akan asal melakukan ekspor pasir laut.
Baca SelengkapnyaDaftar tersebut sekarang sedang dibahas dan akan diputuskan beberapa kementerian dan lembaga (K/L) terkait.
Baca SelengkapnyaSaat ini, Pelabuhan Tanjung Priok dan Pelabuhan Tanjung Perak sangat padat akan arus masuk barang impor.
Baca SelengkapnyaUntuk menerbitkan regulasi ini setidaknya membutuhkan waktu satu bulan.
Baca Selengkapnya