Menteri Susi sebut memburu kapal ilegal tak terbatas anggaran
Merdeka.com - Pemerintah memiliki anggaran tak terbatas untuk memusnahkan kapal asing berlayar di perairan Indonesia. Di sisi lain, anggaran yang dikeluarkan pun tak sebanding dengan kedaulatan laut Indonesia terselamatkan dari praktik pencurian ikan atau illegal fishing.
Hal tersebut diungkapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti di kantornya, Jakarta, Senin (5/1).
"Saya sudah bicarakan dengan presiden, prioritas kita setop ilegal fishing, budget berapa pun negara harus mengeluarkan. Kedaulatan negara itu tidak ada harganya."
-
Apa kerugian negara akibat korupsi Bansos Jokowi? 'Kerugian sementara Rp125 milyar,' pungkasnya.
-
Bagaimana Kejagung menentukan kerugian negara? Kejagung akan membebankan kerugian negara senilai Rp300 triliun kepada para tersangka korupsi timah. Keputusan ini adalah hasil ekspos penyidik terhadap kasus ini.
-
Bagaimana Kejagung hitung kerugian negara? 'Hari ini temen-temen penyidik sedang berkomunikasi dengan BPKP dan ahli yang lain hari ini. Lagi dilakukan perhitungan, konfrontasi dan diskusi formulasinya seperti apa,' kata Kapuspenkum Kejagung, Ketut Sumedana kepada wartawan, Rabu (3/4).
-
Apa yang diungkapkan Sri Mulyani tentang bukber Kabinet Jokowi? Sangat terbatas, tidak semua menteri hadir termasuk dari PDIP, PKB dan NasDem.
-
Bagaimana Jokowi atasi krisis air? Jokowi menyampaikannya, beberapa negara saat ini dilanda krisis Air. Untuk itu, Ia mengimbau agar potensi air di dalam negeri bisa dimanfaatkan melalui beragam infrastruktur, dengan begitu air tidak langsung mengalir ke laut.
-
Siapa yang diingatkan Jokowi soal pengelolaan anggaran? Jokowi mengingatkan Pemda agar program-program harus berorientasi kepada hasil, sehingga ada return ekonomi.
Atas dasar itu, Susi bakal tetap fokus memburu kapal asing berlayar ilegal di Indonesia, tahun ini. Penenggelaman tetap dilakukan sebagai efek jera kapal ilegal lainnya.
"Buktinya sekarang kelihatannya kosong dan saya mau efek jeranya."
Susi menegaskan, penenggalaman kapal asing ilegal bukan pelanggaran hukum. Itu merupakan kewenangan penuh suatu negara.
"Kebijakan penenggelaman kapal asing itu merupakan hak dan kewajiban negara hukum di wilayahnya. Tidak ada bilateral connectivity," katanya.
Menurutnya, kapal asing ilegal tak hanya mencuri kekayaan laut Indonesia. Selain itu, kapal asing ilegal bisa menjadi perantara masuknya barang "haram" ke Indonesia.
"Ada minuman keras masuk lewat kapal ini, kemungkinan besar juga narkoba. Jadi mereka bukan pencuri ikan saja. Lebih dari itu, human trafficking bisa juga seperti Middle East masuk Australia," katanya.
(mdk/yud)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pung menyebut kerugian akibat pencurian ikan atau illegal fishing mencapai Rp3,2 triliun.
Baca SelengkapnyaGanjar Pranowo mengancam bakal menenggelamkan kapal ikan asing yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal
Baca SelengkapnyaPelaku ilegal fishing itu bahkan mengakali perizinan dengan mengajukan izin ke pemerintah daerah.
Baca SelengkapnyaGanjar menilai, langkah tegas dalam menjaga sumber daya kelautan mesti
Baca SelengkapnyaPenenggelaman melalui teknik pengeboman ini dipopulerkan oleh mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti.
Baca Selengkapnyarabowo bicara keinginannya sebelum berpulang agar kekayaan alam Indonesia dinikmati seluruh rakyat.
Baca SelengkapnyaTotal pasir yang sudah dikeruk mencapai 24.000 meter kubik pasir laut.
Baca SelengkapnyaKesenjangan pendanaan menjadi salah satu persoalan mencapai pembangunan berkelanjutan di sektor kelautan (SDGs 14).
Baca SelengkapnyaDalam arahannya, anggota Polri diminta untuk menyusun progam terkait dengan Instruksi Prabowo.
Baca SelengkapnyaBambang mengaku anggaran Badan Otorita Ibu Kota Nusantara tahun 2024 diblokir Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Baca SelengkapnyaMenko Polhukam Budi Gunadi didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani menggelar konferensi pers terkait hasil penindakan desk dan pemberantasan penyelundupan
Baca SelengkapnyaPagu anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2025 turun.
Baca Selengkapnya