Menteri Susi sebut reklamasi Teluk Jakarta tidak sesuai prosedur

Merdeka.com - Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti kembali angkat bicara terkait rencana reklamasi Teluk Jakarta. Menurut Susi, reklamasi di Jakarta tak sesuai prosedur.

"Reklamasi sebetulnya bukan hanya di Bali, di Jakarta ini juga dilaksanakan tanpa prosedur yang dipenuhi," ujar Susi di kantornya, Jakarta, Senin (29/2).

‎Menurut Susi, proses reklamasi tersebut juga tidak mengacu pada aturan tata ruang. "Pemerintah setempat juga tidak diikutsertakan," jelas dia.

Informasi saja, pembangunan reklamasi 17 pulau di Jakarta Utara oleh PT Agung Podomoro Land Tbk melalui anak usahanya PT Muara Wisesa Samudera bakal menggarap proyek besar membangun pulau buatan seluas 165 hektar. Menurut Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, izin proyek reklamasi ini berdasarkan Keppres yang terbit pada 1995.

Namun, rencana pembangunan yang digalang oleh Ahok menuai kecaman dari Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Susi beranggapan reklamasi tersebut belum memiliki izin dan lebih baik para developer mengembangkan pulau-pulau di Kepulauan Seribu, ketimbang reklamasi pulau.

"Kemarin yang mengikuti pertemuan dengan HNSI (Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia) juga dengar sendiri ada perwakilan dari HNSI Jakarta yang komplain mengenai reklamasi. Mereka bilang, itu tempat mereka cari makan. Saya melihat pulau di Kepulauan Seribu itu banyak sekali yang belum dikelola. Ngapain juga bikin pulau di depan Jakarta," ujar Susi, Jakarta, Selasa (8/9/2015).

Susi mengaku belum pernah memberikan izin untuk reklamasi pulau di Utara Jakarta. Tapi ternyata pembangunan sudah dimulai. Dirinya telah melakukan pembicaraan dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Dalam pertemuan tersebut disepakati jika reklamasi dapat dilakukan bilamana ada kawasan yang menjadi tempat penampungan air.

"Iya (belum memenuhi syarat). Harusnya bendungannya belum ada, jangan dibikin (reklamasi pulau)," tegasnya di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (15/9).

Namun, dirinya mengaku tak memiliki kewenangan untuk menghentikan rencana reklamasi itu. Saat ini, dirinya hanya bisa memberikan pendapat dan masukan agar rencana reklamasi pantai bisa menjadi perhatian.

Hal yang senada dengan Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta membidangi Pembangunan dan juga politikus PKS, Rois Hadayana Syaugie. Dirinya mengatakan reklamasi tersebut tidak adanya persetujuan dari DRPD.

"Jadi ini seperti ijon kebijakan. Izin reklamasinya belum ada, tapi sudah disuruh konversi atau kompensasi," ujar Rois, Jakarta, Rabu (16/9).

Atas hal tersebut, Ahok merasa pembangunan reklamasi telah berdasarkan kajian sejak pemerintahan Presiden Soeharto. Kajian itu menyatakan, ketika terjadi pencemaran wilayah maka sebaiknya dilakukan reklamasi untuk mendapatkan laut yang lebih baik. Nantinya, pemerintah akan menanam pohon di lahan reklamasi sebagai usaha rehabilitasi lingkungan.

"Di dalam UU khusus Ibu Kota, Gubernur DKI sejajar dengan menteri. Kalau menteri keluarkan surat edaran yang bertentangan dengan peraturan daerah, siapa yang lebih kuat? Apa kami mesti ikuti surat edaran seorang menteri? Jakarta ini ibu kota, khusus lho, dan Perda RDTR (Rencana Detail Tata Ruang)-nya sudah ada," kata Basuki di Balai Kota, Jumat (18/9).

Ahok bahkan mencontohkan Rotterdam bisa memiliki sebuah pelabuhan sungai yang dalam berkat reklamasi tersebut. Selain Rotterdam, Singapura juga telah melakukan reklamasi.

"Salah enggak Rotterdam? Penurunan (muka tanah) Rotterdam dari dulu itu karena reklamasi? Enggak, justru reklamasi itu menyelamatkan mereka. Jadi kita bisa berdebat di pengadilan," pungkas Basuki.