Follow
Menteri Susi: Sudah lebih dari 15 tahun kita impor garam
Merdeka.com - Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, menegaskan kebijakan impor garam sudah dilakukan sebelum era Presiden Joko Widodo. Maka dari itu, dia meminta agar kebijakan pemerintah untuk impor garam tidak dipolitisasi.
"Dari sudah lebih dari 15 tahun kita impor garam," ujarnya, di ruang rapat Komisi IV DPR RI, Jakarta, Senin (22/1).
Menteri Susi mengungkapkan saat ini pemerintah telah memutuskan mengimpor 3,7 juta ton garam untuk industri. "Jadi saya mohon ini juga tidak dipolitisir karena impor garam itu sudah jauh sebelum menteri KKP saya," kata Menteri Susi.
-
Siapa Menteri Kelautan dan Perikanan di kabinet Prabowo - Gibran? Presiden Prabowo Subianto menunjuk kembali Sakti Wahyu Trenggono sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan (KP).
-
Bagaimana cara Gubernur Sumatra mengatasi inflasi? Gubernur Sumatra saat itu, Mr. Teuku Muhammad Hasan telah memberlakukan ORI sebagai alat tukar dengan kurs satu rupiah dengan seratus rupiah uang Jepang.
-
Apa yang diminta oleh Gubernur Sumbar? 'Kami telah menyampaikan dampak-dampak kerusakan dan kemudian juga beberapa dukungan dari Komisi V di antaranya adalah dukungan peralatan untuk BNPB dan peralatan untuk PUPR dalam rangka untuk darurat,' kata Mahyeldi di Komisi V DPR RI, Kamis (16/5) malam. 'Secara total tadi ada lebih kurang Rp1,5 triliun,' lanjut dia.
-
Kenapa KKP menargetkan produksi garam 2,25 juta ton? Begitu juga dengan produksi garam mencapai nilai sebesar 2,25 juta ton.
-
Gimana cara Mentan mengurangi impor? 'Apresiasi juga kepada Pak Amran yang dengan semangat untuk mengurangi impor hasil-hasil pertanian seperti beras, gula, jagung, dan seterusnya. Saya percaya kalau seluruh potensi bangsa ini didorong untuk memenuhi kebutuhan itu, pasti impor kita dapat dikurangi dan kita kembali bergantung pada hasil dalam negeri,' katanya.
-
Siapa aja yang pernah Kemendag selidiki terkait impor? Sementara negara yang pernah indonesia selidiki dan kenakan BMAD maupun BMP antara lain India, Republik Korea, China, Jepang, Amerika Serikat, Uni Eropa, Rusia, Kazhakstan, Australia, Malaysia, Vietnam, Thailand, Hongkong, Turki, Pakistan, Persatuan Emirat Arab, Singapura, Taiwan, Bangladesh, dan Mesir.
Sebagai informasi, pemerintah berencana mengimpor garam industri sebanyak 3,7 juta ton pada 2018. Impor tersebut dibutuhkan sebab Indonesia belum mampu memproduksi garam industri. Sementara kebutuhan garam industri terus meningkat setiap tahun.
Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, mengatakan garam industri tersebut akan dialokasikan untuk perusahaan di bidang petrokimia. Sisanya untuk industri makanan dan minuman namun dalam jumlah kecil.
"Ada macam-macam, ada petrokimia, ada urusan lensa, ada kaca, urusan lensa mata macam-macam. (Untuk industri makanan dan minuman) Ada tapi bukan itu yang terbesar," ujar Darmin saat ditemui di Kantornya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Menurut kuasa hukum, Lembong bukan satu-satunya menteri perdagangan era Presiden Jokowi yang melakukan importasi gula
Baca Selengkapnya
Said mencatat selama periode 2014-2023 defisit perdagangan internasional pada sektor pertanian sangat besar.
Baca Selengkapnya
Kejaksaan Agung (Kejagung) buka suara perihal aktivitas impor gula di Kementerian Perdagangan.
Baca Selengkapnya
Mahfud mempertanyakan komitmen pemerintah saat ini yang terus menerus impor pangan.
Baca Selengkapnya
Megawati ingin para petani menikmati hasil kerjanya, sehingga pemerintah tidak perlu melakukan impor beras
Baca Selengkapnya
Peningkatan target tersebut sejalan dengan banyaknya industri dalam negeri yang bisa menghasilkan garam sesuai dengan spesifikasi.
Baca Selengkapnya
Harli mengatakan bahwa saat ini penyidik masih fokus pada penyidikan impor gula pada 2015–2016.
Baca Selengkapnya
Indonesia per tahunnya butuh sekitar 4,5-4,7 juta ton garam farmasi.
Baca Selengkapnya
Misalnya, pada 2018 atau satu tahun menjelang Pemilu 2019, impor beras melonjak jadi 2,25 juta ton, dari tahun 2017 yang terdata sekitar 305 ribu ton.
Baca Selengkapnya
Dalam tugasnya Kemendag akan mengeluarkan persetujuan impor. Kemudian, Bapanas bertugas untuk memberikan penugasan impor tersebut.
Baca Selengkapnya
Presiden Prabowo Subianto secara konsisten menyuarakan agar Indonesia bisa swasembada pangan, meski dalam realisasinya hal itu sulit.
Baca Selengkapnya
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pihaknya turut mengawasi proses hukum yang tengah menjerat Tom Lembong.
Baca Selengkapnya