Menteri Susi: Tanah masih banyak, buat apa reklamasi
Merdeka.com - Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti mengatakan Indonesia tidak perlu melakukan reklamasi karena tanah atau daratan masih luas.
"Belakangan ini di Jakarta sangat ramai dengan isu reklamasi. Pemerintah harus lebih mengetatkan izin-izinnya. Mestinya reklamasi baru dianggap penting bila daerah sudah tidak punya lagi wilayah untuk PLN dan pelabuhan misalnya," ucap Susi seperti ditulis Antara Gorontalo, Minggu (15/5).
Tak hanya mengganggu kehidupan biota laut, Susi menilai reklamasi akan menyulitkan nelayan mencari ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
-
Mengapa PLN revitalisasi kelistrikan Istana Kepresidenan Jakarta? “Padahal Istana Kepresidenan Jakarta ini menjadi lokasi sangat vital bagi bangsa Indonesia. Istana ini menjadi pusat kegiatan pemerintahan dan menjadi wajah Indonesia di mata dunia, untuk itu kami revitalisasi sistem kelistrikannya agar semakin andal,“ ujar Darmawan.
-
Mengapa pajak penting untuk infrastruktur di Sumut? Pajak juga dapat digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, bandara, dan lain sebagainya. Hal ini sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan mobilitas masyarakat.
-
Apa yang dilakukan Jakarta Electric PLN? Jakarta Electric PLN berhasil menang dengan skor 3-2.
-
Kenapa Pelabuhan Tanjung Emas perlu dikembangkan? Tujuannya adalah untuk mendukung aktivitas impor dan ekspor dari Jawa Tengah serta penunjang bagi kawasan industri yang ada. Ada rencana ke depan untuk memberikan bantuan dan investasi terkait pelabuhan,' kata Nana dikutip dari ANTARA.
-
Mengapa Pertamina menganggap panas bumi penting? Ini dikarenakan panas bumi memiliki ketersediaan terbaik di antara energi terbarukan lainnya serta dapat dikontrol, selain itu dengan potensinya yang sangat besar di Indonesia, panas bumi mampu menjadi baseload hijau untuk sektor industri, sebagai sumber energi terbarukan strategis yang utama,' ujar Julfi.
-
Mengapa pengelolaan sumber daya air di pulau-pulau terluar sangat diperlukan? Menteri Basuki mengatakan bahwa pengelolaan sumber daya air terintegrasi di pulau-pulau terkecil dan terluar sangat diperlukan untuk menghadapi perubahan iklim dan kenaikan muka air laut.
Menurut dia, misi Kementerian Kelautan dan Perikanan bukan hanya soal kedaulatan perairan, tapi juga keberlanjutan potensi perikanan dalam negeri.
Selain menolak reklamasi, Susi ini juga melarang penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan seperti bom dan pukat harimau.
"Kalau pemerintah ingin menjadikan laut sebagai masa depan bangsa, masa depan kita, maka harus dipastikan bahwa ikan tetap ada dan banyak untuk ditangkap," ujarnya.
Ke depan, lanjutnya, Kementerian yang dipimpinnya akan memberi syarat kepada pemerintah daerah yang ingin mendapatkan bantuan yakni komitmen melakukan keberlanjutan penangkapan ikan secara lestari, serta menjaga pantai dan bakau dari reklamasi.
Sebelumnya, kunjungan Susi ke Gorontalo untuk memberikan bantuan kepada kelompok nelayan binaan, dalam Program Coastal Community Development Project di daerah tersebut.
Dia juga menyerahkan bantuan mesin pakan lengkap dan bahan baku pakan senilai Rp 100 juta, serta dana untuk pelatihan pemeliharaan alat tangkap ikan jaring (gillnet) sebanyak 30 orang senilai Rp 91 juta.
Bantuan lainnya adalah dana kegiatan penyuluh perikanan untuk 55 orang sebesar Rp376 juta, dan 50 paket masker dan snorkel kepada Komunitas Sadar Wisata Hiu Paus di Desa Botubarani, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
RK percaya, selama reklamai tidak merusak lingkungan, maka hal itu menjadi sesuatu yang baik seperti dicontohkan negara maju lainnya.
Baca SelengkapnyaReklamasi pulau sampah di pesisir Jakarta Utara saat ini belum menjadi hal keharusan
Baca SelengkapnyaDi dalam negeri sendiri proyek reklamasi cukup banyak seperti di Surabaya, Jakarta, Batam, hingga Kalimantan.
Baca SelengkapnyaHoras menambahkan aturan tersebut dibuat dalam bentuk peraturan pemerintah atau PP.
Baca SelengkapnyaRaja Juli Antoni menilai Pulau Mendol, Pelalawan, Riau bisa segera dijadikan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)
Baca SelengkapnyaProyek reklamasi di teluk Jakarta berdampak pada banyak hal, salah satunya membuat hidup nelayan Muara Angke semakin susah. Berikut potretnya:
Baca SelengkapnyaAngka ini muncul dengan asumsi satu rumah membutuhkan luas tanah 60 meter persegi.
Baca SelengkapnyaPemerintah masih bersengketa dengan warga yang ingin menetap dan enggan meninggalkan wilayah IKN.
Baca SelengkapnyaKementerian Kelautan dan Perikanan membuka kemungkinan pemanfaatan hasil sedimentasi di laut untuk diekspor.
Baca SelengkapnyaPerumnas siap menjalankan perannya sebagai pengembang milik pemerintah dalam proyek ini.
Baca SelengkapnyaMenurut Jokowi, percuma memasarkan sesuatu kepada investor tetapi penyelesaian masalah dalam negeri belum selesai.
Baca Selengkapnya