Menteri Susi yakin PNBP sektor kelautan melonjak di atas Rp 300 M
Merdeka.com - Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti meyakini Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor kelautan dan perikanan tidak stagnan dan jumlahnya bakal melebihi dari penerimaan tahun-tahun sebelumnya.
"Tahun ini kenaikan PNBP-nya luar biasa dan diharapkan bisa melonjak di atas Rp 300 miliar," kata Susi dalam konferensi pers di Kantornya, Jakarta, Selasa (23/8).
Berdasarkan data kementerian, realisasi PNBP dari SDA maupun non SDA kelautan hingga 23 Agustus sudah mencapai Rp 279,7 miliar dari target sebesar Rp 740 miliar.
-
Kapan angka stunting di Kutai Timur turun? Tercatat, data angka stunting di Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2023 turun menjadi 17 persen. Padahal sebelumnya angka stunting di Kutai Timur pada tahun 2021 sebesar 27,5 persen dan di tahun 2022 sebesar 24,7 persen.
-
Apa yang naik di bulan Oktober 2023? 'Jika dibandingkan September 2023, NTP naik karena Bulan September 2023 yang masih bernilai 111,25,' kata Asim, Jumat (03/11/2023).
-
Dimana angka stunting di Klungkung turun? “Ini merupakan tanda penghormatan yang ke 6 yang berhasil saya dapatkan. Penghargaan tahun ini diraih berkat berbagai gebrakan yang telah dilakukan dan kerjasama dalam memerangi dan menurunkan angka stunting. Bersama Tim Penggerak PKK dan sejumlah OPD, termasuk juga pembentukan tim percepatan penanganan stunting sehingga angka stunting bisa turun dari 19 persen menjadi 7 persen,“
-
Kapan stunting di Bandung turun? Melalui berbagai program stunting berhasil ditekan dari sebelumnya berada di angka 26,4 persen turun sampai 7 persen menjadi 19,4 persen pada tahun 2022.
-
Kapan APBD Kaltim naik? Tahun ke tahun, sejak 2019 APBD Kaltim terus meningkat signifikan. Mulai di angka Rp 13 triliun pada 2019, kini APBD Kaltim menyentuh angka Rp 25,3 triliun pada tahun anggaran 2023.
-
Di mana Sulawesi Utara berada di peringkat pertumbuhan ekonomi nasional? Berdasarkan data yang mereka miliki, Sulut menjadi salah satu provinsi yang memiliki pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional.
"Dari 2015 yang turun, sekarang sudah naik padahal baru bulan Agustus. Dan ini mutlak PNBP dari kapal-kapal domestik. Tidak ada lagi kapal-kapal illegal fishing. Jadi tidak benar kalau KKP tidak menyumbangkan pendapatan negara yang mumpuni," pungkasnya.
Susi juga mengingatkan bahwa pungutan hasil perikanan bagi kapal ikan di bawah 30 GT adalah diserahkan kepada provinsi jadi yang menerima bukanlah pemerintah pusat.
"Kemudian PNBP yang katanya tidak ada peningkatan adalah tidak benar. Memang 2015 turun drastis karena kita tidak pungut untuk tahun 2015," katanya.
Hal tersebut, lanjutnya, karena pihak KKP baru melepaskan subsidi di mana selama berpuluh tahun sebelumnya kapal di atas 30 GT mendapat subsidi BBM sebanyak 1,2 juta kiloliter.
Sebelumnya, sejumlah fraksi dalam rapat Badan Anggaran DPR RI pada 14 Juli 2016 mempertanyakan realisasi PNBP KKP pada paruh pertama pada tahun 2016 yang ternyata jauh dari target.
Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mendesak KKP dapat mengeluarkan kebijakan yang benar-benar membangun iklim usaha sektor perikanan di Tanah Air.
"Kiara mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk membangun iklim usaha perikanan nasional dengan jalan memperbaiki kinerja regulasi perikanan," kata Sekretaris Jenderal Kiara Abdul Halim di Jakarta, Selasa (16/8).
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Nilai tukar nelayan tak mencapai target pemerintah karena harga ikan sempat anjlok.
Baca SelengkapnyaProduksi perikanan nasional telah mencapai Rp18,26 juta ton.
Baca SelengkapnyaPeningkatan PNBP perikanan tangkap dikarenakan standar operasional prosedur (SOP) yang dijalankan sangat efektif, untuk memberi layanan terbaik.
Baca SelengkapnyaMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati optimis outlook penerimaan pajak tahun ini bisa melebihi target yang sudah ditentukan sebesar Rp1.818,2 triliun.
Baca SelengkapnyaAngka ini sudah 88,69 persen dari target Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Baca SelengkapnyaHal ini disampaikan oleh Kepala BPS Sumsel Moh Wahyu Yulianto, Kamis (2/5/2024).
Baca SelengkapnyaHingga September 2023, penerimaan pajak capai Rp1.387,78 Triliun.
Baca SelengkapnyaKementerian Kelautan dan Perikanan mendapatkan pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp6,22 triliun.
Baca SelengkapnyaAngka tersebut sudah melebihi target Undang Undang (UU) APBN untuk tahun 2023 yang hanya Rp2.463,2 triliun.
Baca SelengkapnyaPagu anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2025 turun.
Baca SelengkapnyaHingga akhir April 2024, pemerintah telah mengumpulkan penerimaan pajak sebesar Rp624,19 triliun.
Baca SelengkapnyaPenerimaan pajak sejak Januari-Agustus 2024 telah mencapai Rp1.196,54 triliun atau 60,16 persen dari target APBN.
Baca Selengkapnya