Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Menteri Teten Sebut Pemohon Program Banpres Melonjak Hingga 28 Juta, ini Alasannya

Menteri Teten Sebut Pemohon Program Banpres Melonjak Hingga 28 Juta, ini Alasannya Menkop UKM Teten Masduki. ©2020 Merdeka.com

Merdeka.com - Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, mengatakan ada 28 juta berkas pemohon Bantuan Presiden Produktif yang masuk ke Kementerian Koperasi dan UKM. Padahal, target program ini hanya menyasar 12 juta pelaku usaha mikro yang terdampak secara ekonomi oleh pandemi Covid-19.

"Kami saja terima 28 juta, padahal kalkulasi penerima bantuan hanya 12 juta penerima," kata Menteri Teten dalam Dialog Covid-19 bertajuk Protokol Kesehatan di UMKM di Graha BNPB, Jakarta Timur, Senin (26/10).

Menteri Teten mengaku, membludaknya pemohon program ini terjadi setelah diumumkannya program ini oleh pemerintah. Lalu banyak masyarakat yang datang berduyun-duyun ke kantor desa untuk mendaftarkan diri sebagai pelaku usaha mikro.

Bahkan, kata Menteri Teten, mereka yang tidak memiliki usaha mikro pun ikut mendaftarkan diri demi mendapatkan dana hibah permodalan usaha sebesar Rp2,4 juta. "Bahkan ada yang tidak punya usaha tapi punya izin usaha," ungkap Menteri Teten.

Sebagai informasi, pengajuan program Banpres Produktif ini bisa diajukan lewat lima pintu seperti Pemerintah Daerah, Dinas Koperasi dan UKM di masing-masing wilayah, Bank Himbara, beberapa kementerian dan lembaga pemerintah. Untuk itu, saat ini pihaknya tengah melakukan penyisiran data dengan berbagai tahapan.

Mulai dari Kementerian Koperasi dan UKM yang bekerja sama dengan BPKP dan BPK, Kementerian Keuangan, Bank Himbara sebagai penyalur dana dan dinas terkait. Selain menyulitkan proses seleksi dan verifikasi, Menteri Teten mengaku kondisi ini mempersulit pihaknya dalam mendata jumlah pelaku usaha mikro yang akurat dan pasti.

Dari target 12 juta penerima bantuan, Menteri Teten mengatakan saat ini sudah ada 9,1 juta yang tersalurkan. Sehingga dari data 28 juta yang masuk akan diseleksi hingga kuota terpenuhi.

Minta Tambahan 3 Juta Penerima Tahun ini

Di sisi lain, saat ini dia juga tengah mengajukan penerima bantuan tambahan kepada Presiden Joko Widodo. Bila ada anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang tidak terpakai dia meminta diserap untuk program Banpres Produktif.

Bila ini disetujui, dia berharap akan ada tambahan 3 juta penerima bantuan. Sehingga tahun ini akan ada 15 juta penerima Banpres Produktif.

"Saya mengajukan ke Presiden dan ke Kementerian Keuangan kalau ada sisa anggaran kementerian mohon dialokasikan ke UMKM sehingga bisa menambah dari 12 juta menjadi 15 juta penerima bantuan," kata Menteri Teten.

Menteri Teten menambahkan, program yang sama juga akan berlanjut di tahun 2021. Pihaknya telah mengajukan 20 juta penerima Banpres Produktif. Alasannya, sampai tahun depan bantuan ini masih diperlukan masyarakat khususnya pelaku usaha mikro.

"Kami ajukan tahun depan 20 juta penerima karena banyak pelaku usaha yang belum bankable sehingga tidak bisa mendapatkan pembiayaan sebagai modal dari perbankan," kata Menteri Teten mengakhiri.

(mdk/bim)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Menkop Teten Bongkar Penyebab Pelaku Usaha Mikro di RI Sulit Berkembang
Menkop Teten Bongkar Penyebab Pelaku Usaha Mikro di RI Sulit Berkembang

Teten mengakui masih ada kendala yang dihadapi para pelaku usaha mikro untuk tumbuh.

Baca Selengkapnya
Potensi Belanja Produk UMKM Diprediksi Capai Rp2.000 Triliun
Potensi Belanja Produk UMKM Diprediksi Capai Rp2.000 Triliun

Potensi ini mengacu pada potensi dari masing-masing sektor, mulai dari belanja pemerintahan hingga BUMN.

Baca Selengkapnya
Bukti Tak Ada Lapangan Kerja di Indonesia: Pengusaha Kecil-kecilan Menjamur, dari 100 Rumah Saja Ada 25 Warung
Bukti Tak Ada Lapangan Kerja di Indonesia: Pengusaha Kecil-kecilan Menjamur, dari 100 Rumah Saja Ada 25 Warung

Bank Dunia yang menyebut Indonesia harus bisa menyediakan lapangan kerja berkualitas agar bisa menjadi negara berpendapatan tinggi.

Baca Selengkapnya
UMKM Kesulitan Biaya, Pemerintah Kasih Solusi Begini
UMKM Kesulitan Biaya, Pemerintah Kasih Solusi Begini

Sekitar 30 juta UMKM belum mengakses pembiayaan perbankan.

Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi Minta Sri Mulyani Segera Tambah Anggaran Pupuk Subsidi Rp14 Triliun
Presiden Jokowi Minta Sri Mulyani Segera Tambah Anggaran Pupuk Subsidi Rp14 Triliun

Penambahan anggaran ini diperlukan seiring meningkatnya jumlah petani calon penerima pupuk subsidi.

Baca Selengkapnya
Penyalur Dana KUR Masih Ada yang Minta Agunan, Siap-Siap Kena Sanksi
Penyalur Dana KUR Masih Ada yang Minta Agunan, Siap-Siap Kena Sanksi

Kemenkop UKM juga menemukan ada dana KUR yang diterima tidak sepenuhnya dipakai untuk modal usaha.

Baca Selengkapnya
Gibran Sebut Ada 64 Juta Pelaku UMKM, Cek Faktanya
Gibran Sebut Ada 64 Juta Pelaku UMKM, Cek Faktanya

Di tahun 2021, jumlah pelaku UMKM mengalami penurunan menjadi 64,2 juta.

Baca Selengkapnya
Menkop Teten Prediksi Jumlah UMKM Capai 83,3 Juta di 2034
Menkop Teten Prediksi Jumlah UMKM Capai 83,3 Juta di 2034

UMKM masih menjadi salah satu penggerak ekonomi Indonesia.

Baca Selengkapnya
Skema Pembiayaan Ini Bisa Dilakukan Agar Produksi UMKM Meningkat
Skema Pembiayaan Ini Bisa Dilakukan Agar Produksi UMKM Meningkat

Skema Pembiayaan Ini Bisa Dilakukan Agar Produksi UMKM Meningkat

Baca Selengkapnya
Jadi Tonggak Ekonomi, UMKM Dikembangkan Jadi Lapangan Kerja Baru
Jadi Tonggak Ekonomi, UMKM Dikembangkan Jadi Lapangan Kerja Baru

TASPEN turut berkontribusi untuk meningkatkan daya saing UMKM agar dapat bersaing di pasar nasional dan internasional.

Baca Selengkapnya
Buka Peluang Pembiayaan, Menkop Teten Minta UMKM Masuk Rantai Pasok Industri
Buka Peluang Pembiayaan, Menkop Teten Minta UMKM Masuk Rantai Pasok Industri

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki meminta lebih banyak UMKM yang terlibat dalam rantai pasok industri.

Baca Selengkapnya
Barang Jadi Impor Ilegal Banyak Beredar di Indonesia, Menkop Sudah Peringatkan Hal Ini
Barang Jadi Impor Ilegal Banyak Beredar di Indonesia, Menkop Sudah Peringatkan Hal Ini

Pengendalian barang impor perlu ada kerja sama antar kementerian.

Baca Selengkapnya