Menteri Trenggono Targetkan KKP Kembali Raih WTP Laporan Keuangan 2020
Merdeka.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) optimistis mempertahankan kembali target opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) atas Laporan Keuangan TA 2020. Perkiraan capaian batas tertinggi nilai temuan BPK berdasarkan nilai temuan hasil pengawasan intern Itjen KKP adalah 0,04 persen, naik drastis dari tahun sebelumnya 0,18 persen.
"Ini sudah bagus, target 2020 kurang dari 1 persen lalu perkiraan realisasinya 0,04 persen. Tapi ke depan harus diupayakan bisa zero temuan," kata Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono dilansir dari laman kkp.go.id, Rabu (13/1).
Sebelumnya Menteri Trenggono menggelar rapat internal bersama Irjen KKP Muhammad Yusuf dan jajarannya. Dalam rapat tersebut Menteri KKP ingin pengawasan dilakukan maksimal sehingga program-program KKP terealisasi sesuai target dan hasilnya dirasakan oleh masyarakat.
-
Bagaimana KKP menargetkan indeks kepatuhan pelaku usaha? Menteri Kelautan dan Perikanan (KP), Sakti Wahyu Trenggono juga menargetkan indeks kepatuhan pelaku usaha pada 2025 sebesar 82 persen.
-
Apa yang dilakukan KKP untuk tahun 2024? Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyebut pencanangan Tahun Tuna 2024 merupakan wujud komitmen KKP memperkuat daya saing komoditas tuna di pasar global dan domestik.
-
Apa target nilai transaksi LKPP di tahun 2024? 'Nilai transaksi di tahun 2023 mencapai Rp196,7 triliun, target tahun ini angkanya mencapai Rp500 triliun,' ujar Hendrar dalam acara sosialiasi Rancangan Undang-Undang Pengadaan Barang dan Jasa Publik yang digelar di kendal, Jawa Tengah, Rabu (3/4/2024).
-
Bagaimana cara KKP mendorong usaha pemindangan? Tugas pemerintah bagaimana mendorong usaha ini bisa jalan dan berkembang,“ tuturnya.
-
Apa yang diusulkan KKP untuk anggaran 2024? Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengusulkan tambahan anggaran pagu indikatif TA 2024 senilai Rp 714,44 miliar atau tepatnya Rp714.440.000.000.
-
Mengapa KKP mengajukan anggaran tambahan? Jika disetujui, anggaran KKP pada tahun depan mencapai Rp 7,62 triliun, meningkat dari anggaran sebelumnya sebesar Rp 6,9 triliun.
"Kalau benar-benar zero, berartikan target dalam seluruh kegiatan maupun program KKP tercapai," ujarnya.
Untuk mencapai zero temuan itu, Menteri Trenggono meminta jajarannya mengedepankan profesionalisme dan kualifikasi yang tepat bila ingin melibatkan pihak ketiga dalam menjalankan program-program KKP.
Prosesnya juga harus sesuai aturan agar tidak menjadi masalah hukum di kemudian hari yang akhirnya dapat menghambat jalannya program yang sudah disusun dengan matang. "Selama kita mengikuti permainan yang benar, aturan yang benar, kualifikasi yang sesuai, harusnya bisa (zero temuan)," tegasnya.
KKP Pastikan Perketat Pengawasan
Sejalan dengan instruksi tersebut, Irjen KKP Muhammad Yusuf mengaku siap untuk lebih lebih memperketat pengawasan di setiap kegiatan KKP. Di samping itu, upaya penguatan tata kelola dan payung hukum serta pemahaman aturan terhadap para pengelola anggaran juga akan digencarkan guna meminimalisir penyimpangan.
Irjen Yusuf menambahkan, dalam tiga tahun terakhir KKP berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Capaian ini, akunya, menjadi target yang harus dipertahankan setiap tahun.
Sebagai informasi, anggaran KKP pada 2020 sebesar Rp4,6 triliun dari yang sebelumnya Rp6,4 triliun. Pengurangan anggaran dilakukan pemerintah pusat imbas dari pandemi covid-19 yang menyebabkan terganggunya perekonomian Indonesia.
"Kami akan terus komit mengawal pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional serta program dan kegiatan strategis KKP untuk mengurangi dampak pandemi," pungkas Irjen Yusuf.
Reporter: Tira Santia
Sumber: Liputan6
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Opini WTP tersebut diberikan langsung oleh Pimpinan I BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana
Baca SelengkapnyaYasonna tidak ingin ada temuan berulang pada pemeriksaan laporan keuangan tahun-tahun berikutnya.
Baca SelengkapnyaKemendag berhasil mendapatkan penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.
Baca SelengkapnyaBPK mengapresiasi upaya LKPP untuk senantiasa menjaga kualitas pelaporan keuangan LKPP.
Baca SelengkapnyaKemenhub menerima predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI
Baca SelengkapnyaOpini WTP ini untuk kelima kalinya secara berturut-turut diraih Kemenhan dan TNI sejak Tahun 2018.
Baca SelengkapnyaWTP ini kelima kalinya diterima KPK. BPK tak menemukan permasalahan signifikan yang berdampak kepada kewajaran penyajian LK KPK.
Baca SelengkapnyaDalam catatan BPK Pemprov DKI Jakarta juga belum menerima pendapatan dari sewa lahan oleh sejumlah BUMD.
Baca SelengkapnyaKetua KPU, Hasyim Asy’ari pengguna anggaran tidak hanya dilakukan KPU Pusat, melainkan Provinsi sampai Daerah/Kabupaten.
Baca SelengkapnyaHasil dari pemeriksaan BPK, laporan keuangan KPU dinyatakan wajar tanpa pengecualian.
Baca SelengkapnyaDi bawah kepemimpinan Yaqut Cholil Qoumas, laporan keuangan Kementerian Agama mendapatkan opini WTP dari BPK 3 tahun berturut-turut.
Baca SelengkapnyaBPK temukan permasalahan Laporan Keuangan tahun 2023 dalam realisasi belanja barang dan belanja modal belum sepenuhnya efektif, efisien, dan taat azas.
Baca Selengkapnya