Follow
Menteri Yuddy ancam evaluasi tunjangan kinerja aparat negara
Merdeka.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Yuddy Chrisnanrdi mengancam bakal mengevaluasi tunjangan kinerja aparat negara. Jika, kementerian dan lembaga yang menaungi lamban dalam mendukung implementasi paket kebijakan ekonomi.
"Bagi kementerian yang lamban, nilai reformasi birokrasinya akan berkurang. Otomatis kenaikan tunjangan kinerjanya akan dievaluasi lagi," kata Yuddy dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (14/11).
Menurut Yuddy, pihaknya juga bertanggung jawab menyukseskan implementasi dari setiap paket kebijakan ekonomi dikeluarkan pemerintah.
-
Bagaimana Kementerian BUMN mengelola BUMN? Fungsi Kementerian BUMN Perumusan dan penetapan kebijakan sekaligus koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, di bidang pengembangan usaha, inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengelolaan hukum dan peraturan perundang-undangan, manajemen sumber daya manusia, teknologi dan informasi, keuangan dan manajemen risiko BUMN.
-
Bagaimana Kementan dibantu oleh Polri? Kapolri menambahkan bahwa pihaknya siap mem backup dan mendukung berbagai kegiatan Kementan melalui pengerahan para Kapolda, Kapolres hingga anggota babinkamtibmas yang tersebar di seluruh Indonesia.
-
Apa strategi Kementan untuk meningkatkan produktivitas? Mentan mengatakan penanaman 1000 hektare adalah strategi pemerintah dalam menjaga dan meningkatkan produktivitas.
-
Bagaimana cara Kementan melaksanakan arahan Presiden? Intinya kita siap melaksanakan arahan Bapak Presiden
-
Siapa yang mengawasi kinerja Kemenkumham? Pada dasarnya, lanjut Yasonna, Tuhan Yang Maha Kuasa dan juga masyarakat mengawasi kita, sekecil apapun gerak-gerik kita terus dipantau.
-
Bagaimana Kementan menangani situasi? “Saya punya konsentrasi di Timika sekarang, untuk suplai,“ jelasnya.
"Kami akan evaluasi, bagaimana kondisi aparatur, kelembagaan, business process penyelenggaraan pelayanan publik," katanya. "Contoh terkait Indonesia National Single Window (INSW), bagaimana efektivitasnya? Apakah sudah optimal?"
Dia mengungkapkan, setiap birokrasi dihadapkan pada permasalahan klasik. Yaitu, terjebak pada aturan (rule based) sehingga terkesan kaku.
Padahal, lanjut dia, untuk merespon dinamika masyarakat serta perkembangan ekonomi dan investasi, birokrasi harus berorientasi kepada kinerja (performance based). Bahkan harus mulai mengarah kepada birokrasi yang dinamis (dynamic governance). (mdk/yud)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Padahal, sebelumnya jumlah kabinet dibatasi hanya 34 menteri.
Baca Selengkapnya
Fraksi PDIP menyatakan sikap setuju dengan beberapa catatan.
Baca Selengkapnya
Prabowo juga memberikan arahan agar para menteri untuk segera menyiapkan program kerja masing-masing.
Baca Selengkapnya
Dia mengancam bakal mencopot menteri yang kinerjanya buruk.
Baca Selengkapnya
Jika kementerian kabinet Prabowo bertambah menjadi 44 maka jumlah komisi di DPR akan bertambah dari 11 menjadi 13 komisi.
Baca Selengkapnya
Bukan hanya melakukan evaluasi terhadap kinerja jajaran kabinet merah putih, Prabowo juga diminta untuk mengevaluasi program kerja mereka.
Baca Selengkapnya
Penambahan 44 kementerian ini berpotensi untuk mengancam pelaksanaan program prioritas.
Baca Selengkapnya
Hampir semua K/L mengajukan kenaikan tunjangan kinerja ternyata rata-rata kurang optimal dalam menggunakan sistem merit.
Baca Selengkapnya
Staf Khusus Menkeu Yustinus Prastowo menjelaskan, sebagian anggaran Kementerian dan Lembaga diutamakan untuk penanganan pandemi covid-19
Baca Selengkapnya
Akan adanya kenaikan tunjangan kinerja atau tukin bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Baca Selengkapnya
Ini dilakukan karena Hashim menyebut dirinya kerap dihujani komentar soal kabinet gemuk di era pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca Selengkapnya
AHY mengkritik janji-janji para Capres-Cawapres selama Pilpres 2024
Baca Selengkapnya