Menteri Yuddy contohkan kinerja Susi dalam penilaian akuntabilitas

Merdeka.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Yuddy Chirsnandi mengatakan, terdapat lima indikator dalam penilaian akuntabilitas terhadap 77 Kementerian dan lembaga negara.

Penilaian ini telah dilakukan oleh lima lembaga yakni MenPAN-RB, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik (BPS).

"Indikator pertama dia punya perencanaan program kerja atau tidak di dokumennya, yang kedua dia memiliki ukuran kinerja atau tidak terhadap pegawainya," ujar dia dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (4/1).

Selanjutnya atau yang ketiga, kementerian atau lembaga harus memiliki laporan yang terdokumentasi terhadap apa yang dilakukan. Keempat, penilaian terhadap evaluasi dan pengawasan internal.

"Apakah capaian sudah terukur bagi kepuasan publik. Jadi itu harus ada dokumen, hasilnya ada tim yang menilai ada Menpan, BPKP, ada KPK, ada Kemendagri, BPS, dari situ akan menunjukkan berapa nilai yang menunjukkan akuntabilitasnya baik atau tidak. Sedangkan indikator kelima terhadap capaian kinerja. Bagi mereka yang baik pasti setiap perencanaan anggaran dikaitkan dengan hasilnya manfaatnya kelihatan," jelasnya.

Dia memberi contoh Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) yang memenuhi 5 indikator tersebut. Sehingga, membuat penilaian akuntabilitas mereka tinggi.

"Contoh KKP, Ibu Susi menyiapkan anggaran sekian, mana hasilnya? Jadi kapal-kapal nelayan. Yang illegal fishing berhenti. Lalu kemudian BPK mana hasilnya? Kualitas pemeriksaan semakin baik, kemudian pembinaan pelaporan keuangan," pungkasnya.

Berikut daftar penilaian akuntabilitas yang mendapat nilai terendah atau CC :

1. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat 58,95

2. Badan Kepegawaian Negara 58,54

3. Mabes TNI 58,24

4. Sekjen Dewan Perwakilan Daerah 58,07

5. Kementerian Tenaga Kerja 57,79

6. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 57,61

7. Dewan Ketahanan Nasional 56,97

8. Komisi Pemilihan Umum 56,17

9. Lembaga Ketahanan Nasional 55,04

10. Ombudsman Republik Indonesia 54,51

11. Lembaga Sandi Negara 54,24

12. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 53,97

13. Kementerian Pemuda dan Olahraga 53,54

14. Komisi Nasional dan Hak Asasi Manusia 51,60

15. Perpustakaan Nasional 50,38

16. Kejaksaan Agung 50,02.