Menteri Yuddy harap masalah 20.000 PNS fiktif beres sebelum Lebaran
Merdeka.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Yuddy Chrisnandi, meminta Badan Kepegawaian Nasional (BKN) untuk segera menyelesaikan masalah pegawai negeri sipil (PNS) fiktif. Bahkan, dia berharap sebelum Lebaran, BKN bisa mengetahui jumlah pasti PNS di Indonesia.
Pengecekan tersebut dilakukan pengelola kepegawaian daerah yang bertanggungjawab untuk mengirim gaji ke instansi. Sehingga akan terlihat apakah pegawai fiktif tersebut sudah berstatus pensiun, berhenti, atau meninggal.
"Ini sudah diselesaikan oleh BKN. PNS fiktif jumlahnya mengecil terus. Terakhir itu laporan yang masih ditelusuri jumlahnya tinggal belasan ribu di bawah 20 ribu," kata Menteri Yuddy di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (26/5).
-
Apa sanksi untuk pegawai KPK yang terlibat pungli? Untuk 78 pegawai Komisi Antirasuah disanksi berat berupa pernyataan permintaan maaf secara terbuka. Lalu direkomendasikan untuk dikenakan sanksi disiplin ASN.
-
Siapa yang dituduh melakukan korupsi? 'Permintaan kebutuhan operasional Syahrul Yasin Limpo dan keluarganya yang juga didukung dengan petunjuk berupa barang bukti elektronik, chat WA antara terdakwa Syahrul Yasin Limpo dan Imam Mujahidin Fahmid, serta adanya barang bukti antara lain dokumen catatan staf Kementan RI dan bukti kwitansi serta transfer uang pembayaran kebutuhan menteri dan keluarganya.
-
Siapa yang diduga melakukan korupsi? KPK telah mendapatkan bukti permulaan dari kasus itu. Bahkan sudah ada tersangkanya.
-
Siapa Menteri PPN saat ini? Adapun, Menteri PPN saat ini dijabat oleh Suharso Monoarfa, yang dipilih langsung oleh presiden pada tahun 2019.
-
Siapa yang menjadi tersangka kasus korupsi? Harvey Moeis menjadi tersangka dalam kasus korupsi Tata Niaga Komoditas Timah Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk periode 2015-2022.
-
Kenapa SYL dituduh korupsi? Pernyataan yang dimaksud SYL yakni rumahnya yang berada di Makassar, Sulawesi Selatan merupakan rumah murah dari program Bank Tabungan Negara (BTN) dan terkadang masih mengalami kebanjiran. Dengan demikian, dia merasa tidak masuk akal apabila dirinya didakwakan melakukan korupsi.
Dia menambahkan, jika dana yang dikirimkan nyata namun pegawainya tidak ada, maka ini termasuk masalah administratif yang uangnya bisa dikembalikan ke kas negara. Namun, jika uang tersebut sudah tidak ada dan pegawainya juga tidak ada, maka ini merupakan unsur penyalahgunaan wewenang dan korupsi sehingga pelakunya harus dkenakan sanksi yang berat.
"Itu yang sedang dicek terus. Mudah-mudahan saya minta ke BKN, Lebaran (kasus ini) sudah selesai. Berapa fiksnya pegawai fiktif itu berapa jumlahnya. Di Jawa Barat itu sudah ketemu semua dari sekian ratus hanya 10 orang karena masalah pencatatan," imbuhnya.
Selain itu, Menteri Yuddy juga mengimbau agar BKN bisa membuat data elektronik kepegawaian. Sehingga masyarakat bisa tahu jumlah pasti dari PNS, atau masyarakat bisa mencari data PNS lewat elektronik government untuk pelayanan publik.
"Jadi tidak ada PNS yang tidak terdeteksi. Semoga beberapa bulan ke depan sudah bisa terintegrasi dengan e-goverment yang sudah ada di MenpanRB sebagai role model," jelasnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sebelumnya, dalam pemaparannya AHY secara tegas mengungkap bakal menggebuk habis mafia tanah.
Baca SelengkapnyaSeharusnya para pegawai KPK ini penjaga moral dan integritas antikorupsi bukan malah jadi pelaku korupsi
Baca SelengkapnyaUntuk menghemat anggaran, pemerintah bisa saja menempuh cara yang keras dengan tidak menganggap keberadaan tenaga honorer bagi yang diangkat kepala daerah.
Baca SelengkapnyaMantan ketua Wadah Pegawai KPK, Yudi Purnomo Harahap mendesak KPK untuk segera menuntaskan kasus tersebut.
Baca SelengkapnyaAHY juga menegaskan siap pasang badan membela anak buah
Baca SelengkapnyaAlasannya, dalam kop surat tersebut Yandri mengatasnamakan kementeriannya dan atribusinya sebagai menteri.
Baca SelengkapnyaAHY menjelaskan, dalam menangkap mafia tanah perlu langkah mendadak atau surprise. AHY juga menegaskan upaya tersebut semata untuk melindungi masyarakat.
Baca SelengkapnyaNovel menyebut, Polri telah menyelamatkan KPK dari tangan Firli Bahuri.
Baca SelengkapnyaHal itu sudah disepakati di awal pembahasan dan masuk dalam daftar inventarisasi masalah (DIM) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023.
Baca SelengkapnyaNovel Baswedan meminta Polda Metro Jaya mengusut tuntas kasus dugaan korupsi Ketua KPK Firli Bahuri.
Baca SelengkapnyaKPK independen demi mengatasi korupsi di Indonesia apabila memenangi Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaAnsar sudah diperiksa oleh penyidik terkait kasus tersebut di Mapolda Kepri, Sabtu (16/12/2023).
Baca Selengkapnya