Menteri Yuddy: Larangan rapat di hotel 99 persen berhasil
Merdeka.com - Di awal masa pemerintahan Jokowi-JK, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) sudah mengeluarkan larangan bagi kementerian maupun lembaga menggelar acara di hotel-hotel mewah.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Yuddy Chrisnandi mengklaim sejak aturan tersebut dikeluarkan, sudah tidak ada lagi instansi pemerintah yang menggelar acara di hotel. Dalam persentasenya, aturan ini sudah 99,9 persen diterapkan dan berhasil.
"Larangan rapat di luar fasilitas pemerintah kurang dari 2 bulan mendekati 99,9 persen tidak ada lagi yang rapat di hotel, salah satu bukti revolusi metal," ujarnya saat acara 'Laporan Pelaksanaan Tugas 100 Hari Pertama' di Kementerian Pan-Rb, Jakarta, Selasa (27/1).
-
Di mana para Menteri menginap? Selama pembekalan itu, para Menteri akan menginap di Borobudur International Golf & Country Club Magelang.
-
Kenapa hotel Tommy Soeharto tidak pernah digunakan? Namun, sampai sekarang belum pernah digunakan sama sekali.
-
Siapa yang meminta izin tidak hadir? Dengan ini saya selaku orang tua/wali murid dari : Nama : Kelas : Alamat :NISN : Memberitahukan bahwa anak saya tersebut diatas tidak dapat mengikuti pelajaran seperti biasa pada hari ini, Senin, 09 Januari 2023 dikarenakan sakit. Oleh karena itu, kami memohon pada Bapak/Ibu Guru Wali Kelas XI-B agar memberikan izin.
-
Ditempat mana hotel itu digunakan untuk perundingan? Hotel itu sempat digunakan sebagai salah satu tempat perundingan Komisi Tiga Negara (KTN).
-
Siapa yang mengatakan tidak ada refleksi khusus karena Jokowi tidak diundang? 'Tidak ada refleksi khusus atas tidak adanya Pak Jokowi,' kata Hasto di DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (22/5).
-
Apa yang diklaim dihapus? Beredar unggahan di media sosial yang mengeklaim bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dihapus pada Hari Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus.
Yuddy menuturkan, aturan itu bukti pemerintah mengubah cara pandang selama ini. Dengan aturan ini, pemerintah juga ingin mengubah cara pandangan masyarakat terhadap aparatur negara yang selama ini dinilai selalu berfoya-foya.
"Sekarang kinerja dilihat seberapa besar melakukan efisiensi," jelas dia.
Bukti keberhasilan larangan rapat di hotel, kata Yuddy, negara bisa berhemat Rp 1,3 triliun. Pelarangan aparatur sipil negara ini merupakan salah satu pengiritan yang besar.
"Kementerian, lembaga, daerah akumulatif 2 bulan Rp 1,3 triliun," ungkapnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
AHY menegaskan pemerintah juga punya tujuan besar pembangunan yang juga harus dikawal dan dijaga bersama-sama.
Baca SelengkapnyaApa yang diinginkan Ketua Umum Partai Demokrat ini karena ingin menertibkan aset-aset negara.
Baca SelengkapnyaKetua Umum Partai Demokrat ini berharap, target tersebut bukan sekadar capaian program Kementerian ATR/BPN saja.
Baca SelengkapnyaMahfud menjelaskan konflik di Desa Wadas sudah diselesaikan oleh Komnas HAM.
Baca SelengkapnyaJalan masuk ke Hotel Sultan dari arah Gatot Subroto kini telah ditutup
Baca SelengkapnyaSatpol PP juga mengamankan minuman keras atau beralkohol di salah satu tempat hiburan malam (THM).
Baca SelengkapnyaSengketa lahan Hotel Sultan antara pemerintah dengan Pontjo Sutowo belum menemukan titik terang.
Baca Selengkapnya