Menteri Yuddy minta pemda ikut pangkas izin usaha di daerah

Merdeka.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi meminta jajaran pemerintah daerah memangkas proses-proses perizinan yang menyulitkan dunia usaha. Perizinan seharusnya lebih mudah, agar dunia usaha di Indonesia berkembang dan membawa dampak pada kesejahteraan masyarakat.

"Orang berusaha itu bawa duit untuk negara jadi untuk apa dipersulit. Izin-izin yang bisa memakan waktu berbulan, persingkat jadi beberapa hari atau jam saja," ujar Yuddy dalam keterangan tertulis, Minggu (28/2).

Dia meminta pemerintah daerah melakukan inovasi dalam hal perizinan usaha. Semua peraturan daerah yang tidak sejalan dengan semangat birokrasi efisien, harus dikaji.

Dia mencontohkan, ada pengusaha Indonesia yang mengeluh karena untuk mengurus izin usaha harus memakan waktu hingga enam bulan. Padahal, saat pengusaha yang sama berinvestasi di Dubai, Qatar, segala perizinan hanya membutuhkan waktu tiga hari.

Yuddy menjelaskan sesuai dengan program nawa cita Pemerintahan Joko Widodo, jajaran birokrasi harus sejalan dengan semangat revolusi mental. Saat ini, kata dia, indeks kemudahan berusaha di Indonesia (ease of doing bussines) masih di peringkat 109 dari 189 negara. Peringkat Indonesia dalam indeks jni memang membaik, tapi masih kalah dengan beberapa negara lain di kawasan ASEAN.

"Presiden mau, kita ada di peringkat 40-an dunia. Itulah hasil revolusi mental yang diharapkan," jelas dia.

Yuddy menegaskan sebagian parameter dari Ease Of Doing Bussines adalah tanggung jawab birokrasi. Karena itu birokrasi harus terus berinovasi agar dapat memberikan pelayanan yang lebih prima. Selain itu, Yuddy mengatakan pelayanan prima juga harus diterapkan di pintu masuk Indonesia seperti Bandara dan pelabuhan.

Yuddy mencatat ada tiga pintu masuk Indonesia yang paling banyak dilalui turis dan pengunjung dari mancanegara. Tiga tempat itu ialah Bandara Udara Soekarno-Hatta, Jakarta, Bandara Udara I Gusti Ngurah Rai, Bali dan Hang Nadim Batam. Dia menambahkan pelayanan publik yang prima akan menimbulkan kepercayaan masyarakat. Jika dipercaya masyarakat pemerintah pasti didukung sehingga ada stabilitas politik.

"Stabilitas adalah modal sosial bagi pembangunan," pungkas Yuddy. (mdk/sau)