Menteri Yuddy: Penilaian akuntabilitas tak terkait reshuffle

Merdeka.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Yuddy Chrisnandi, menegaskan bahwa penilaian akuntabilitas kementerian yang dilakukan pihaknya bukan terkait rencana reshuffle. Menurutnya, penilaian ini adalah tugas yang diamanatkan dalam UU dan instruksi presiden.

"KemenPAN sama sekali tidak punya pretensi apapun dengan tugas yang kami lakukan terhadap isu resuhfle," ujar dia dalam konferensi pers di Kementerian PAN-RB, Jakarta, Senin (4/1).

Menteri Yuddy menegaskan pengumuman hasil akuntabilitas memang jatuh pada akhir tahun. Jika bertepatan dengan adanya isu perombakan kabinet maka hal itu hanya kebetulan biasa.

"Kalau ada nilai yang buruk kemudian dikait-kaitkan menteri yang akan diganti, itu sama sekali tidak, kita profesional saja," jelasnya.

"Penilaian laporan akuntabilitas instansi pemerintah ini sangart akademis, komprehensif dan bisa dipertanggungjawabkan," pungkasnya.

KemenPAN-RB melakukan penilaian akuntabilitas terhadap instansi dan lembaga pemerintah dalam 1 tahun. Penilaian ini dilakukan oleh 5 lembaga yakni MenPAN-RB, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik (BPS).

Menteri Yuddy Chrisnandi mengatakan jika tujuan penilaian ini adalah untuk menilai kinerja pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government).

"Kita juga memberikan saran perbaikan untuk meningkatkan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah," ujarnya.

Dalam penilaian akuntabilitas tersebut dibagi kedalam 4 kategori yakni AA dengan nilai 90 - 100, BB dengan nilai 70-80, CC dengan nilai CC dengan nilai 50-60, D dengan nilai 0-30. Dari 77 kementerian dan lembaga yang dinilai, Kementerian Keuangan, KPK, Kementerian Kelautan Perikanan, dan Badan Pemeriksa Keuangan mendapat penilaian tertinggi, sementara Komisi Pemilihan Umum (KPU) mendapat penilaian CC.

Kementerian PAN-RB sendiri hanya mendapat penilaian BB. Berikut Daftar penilaian akuntabilitas yang mendapat nilai terendah atau CC :

1. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat 58,95

2. Badan Kepagawaian Negara 58,54

3. Mabes TNI 58,24

4. Sekjen Dewan Perwakilam Daerah 58,07

5. Kementerian Tenaga Kerja 57,79

6. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 57,61

7. Dewan Ketahanan Nasional 56,97

8. Komisi Pemilihan Umum 56,17

9. Lembaga Ketahanan Nasional 55,04

10. Ombudsman Republik Indonesia 54,51

11. Lembaga Sandi Negara 54,24

12. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 53,97

13. Kementerian Pemuda dan Olahraga 53,54

14. Komisi Nasional dan Hak Asasi Manusi 51,60

15. Perpustakaan Nasional 50,38

16. Kejaksaan Agung 50,02