Menteri Yuddy: Pesangon buat pensiunan PNS baru sebatas pemikiran
Merdeka.com - Sejalan dengan diberlakukannya UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), pemerintah berencana mengubah sistem pembayaran pensiunan PNS, TNI/Polri dari sebelumnya Pay As You Go menjadi Fully Funded. Muncul juga wacana pembayaran pensiunan PNS, TNI/Polri dengan mekanisme pesangon atau seperti pegawai swasta.
Jika menggunakan sistem pesangon, maka uang pensiun bagi pegawai negara hanya diberikan sekali. Bertepatan saat memasuki usia pensiun. Tidak seperti saat ini di mana uang pensiun diterima tiap bulan.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PAN RB) Yuddy Chrisnandi tidak menampik adanya wacana pemberian pesangon untuk mekanisme pembayaran pensiunan PNS, TNI dan Polri. Namun Menteri Yuddy buru-buru lepas tangan atas munculnya wacana itu.
-
Siapa Menteri PPN saat ini? Adapun, Menteri PPN saat ini dijabat oleh Suharso Monoarfa, yang dipilih langsung oleh presiden pada tahun 2019.
-
Mengapa menteri mendapat pensiun? 'Menteri negara yang berhenti Dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun,' bunyi Pasal 10 dikutip Selasa (15/10).
-
Apa jabatan Yuliot Tanjung sekarang? Pria asal Padang Panjang ini resmi dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai Wakil Menteri Investasi mendampingi Bahlil Lahadalia.
-
Apa yang diterima menteri selain pensiun? Tidak hanya pensiun bulanan, para menteri yang telah menyelesaikan masa jabatan juga akan mendapatkan Tunjangan Hari Tua (THT).
-
Siapa yang mengisi posisi Menteri ATR/BPN? Posisi Menteri ATR/BPN yang ditinggalkan Hadi kemudian diisi oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
-
Siapa yang melantik Yuliot Tanjung? Pria asal Padang Panjang ini resmi dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai Wakil Menteri Investasi mendampingi Bahlil Lahadalia.
"Kalau pun ada pemikiran untuk memberikan pesangon itu baru sebatas pemikiran. Akan tetapi, pemikiran itu bukan datang dari kami. Saya saja sebagai menteri tidak tahu dari mana itu isunya," tegas Yuddy seperti dilansir Antara usai menggelar sidak di kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis (26/3).
Menteri Yuddy kembali menegaskan soal adanya isu tak bertanggungjawab yang menyebut penghapusan uang pensiun bagi aparatur negara. Dia mengaku tak mendapat perintah itu dari Presiden Joko Widodo.
"Pemerintah tidak pernah berpikir untuk menghapuskan uang pensiun. Itu isu tidak bertanggung jawab," ucapnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi enggan berbicara banyak mengenai sosok pengganti dua perwira tinggi TNI tersebut.
Baca SelengkapnyaMenurut Moeldoko, TNI punya tradisi tersendiri mengenai pensiun.
Baca SelengkapnyaTanpa menahan, Luhut mempersilakan menteri yang ingin mundur segera pamit dari jabatannya.
Baca SelengkapnyaApalagi Kasad Jenderal Dudung Abdurrachman juga bersamaan dengan Yudo memasuki usia pensiun.
Baca SelengkapnyaPBB sebelumnya akan mengajukan tiga sampai empat kader untuk menjadi menteri di kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Baca SelengkapnyaWalaupun begitu, dia tetap siap jika ternyata masa jabatannya diperpanjang.
Baca SelengkapnyaNetralitas TNI itu tertuang dalam undang-undang terkait larangan prajurit berpolitik praktis.
Baca SelengkapnyaYasonna mengatakan, Megawati sebagai mantan presiden paham betul pergantian reshuffle kabinet merupakan kewenangan presiden.
Baca SelengkapnyaSyahrul Yasin Limpo di depan hakim menegaskan hal tersebut berkaitan dengan program kerja.
Baca SelengkapnyaAmin Said mengamini, sebelum resmi dinonaktifkan, mayoritas nama sudah mengajukan izin cuti sejak ada penetapan dari KPU.
Baca SelengkapnyaMuzani menilai di usia tersebut seorang prajurit TNI dan Polri masih cukup baik kesehatan fisik dan gaya pikirnya.
Baca SelengkapnyaYudo menyerahkan kepada Presiden Joko Widodo apakah akan memperpanjang masa jabatannya atau mengganti dengan yang lain.
Baca Selengkapnya