Menteri Yuddy terbentur aturan untuk angkat honorer K2 jadi ASN

Merdeka.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Yuddy Chrisnandi mengaku bakal tetap mengakomodir aspirasi eks tenaga honorer kategori 2 menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun, tidak mudah bagi pemerintah untuk mengakomodasi tuntutan itu karena berbenturan dengan undang-undang yang berlaku.

Yuddy mengaku pemerintah terus membuka komunikasi dengan para eks tenaga honorer kategori 2 (K2) yang meminta diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS).

“Kalau saya terabas undang-undang, saya dipenjara. Saya tidak bisa mengorbankan jajaran Kementerian PAN RB, sementara oknum-oknum yang selama ini mengutip keuntungan dari percalonan PNS ini melenggang dan tertawa," ujar Yuddy di Jakarta, Jumat (5/2).

Yuddy menegaskan tuntutan tenaga honorer K2 ini sebenarnya bisa dipenuhi asalkan ada ketersediaan anggaran dan ada payung hukum yang jelas. Tapi, hingga saat ini tidak ada alokasi anggaran dan payung hukum untuk bisa mengakomodasi tuntutan tersebut.

"Di APBN tidak ada anggarannya dan payung hukumnya pun tidak ada," kata dia.

Menurut Yuddy, pemerintah sudah berusaha mencari celah kewenangan atau diskresi yang bisa digunakan untuk dijadikam payung hukum menyelesaikan persoalan ini. Tetapi tidak ada jalan yang bisa ditemukan.

Seperti diketahui dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, jelas mencantumkan bahwa pengangkatan CPNS tidak mungkin dilakukan secara langsung. Keputusan Menteri tidak bisa melebihi peraturan pemerintah atau undang-undang.

"Saya sudah menggunakan kewenangan maksimal. Tapi tidak mungkin kalau tidak ada payung hukum dan tidak ada anggaran," ujar Guru Besar Ilmu FISIP Universitas Nasional ini.

Sementara itu, Ketua Forum Honorer Kategori 2 Titi Purwaningsih memaklumi keputusan pemerintah yang harus taat pada undang-undang.

Namun, dia berharap pemerintah tetap mengangkat honorer K2 untuk menjadi ASN.

"Kami minta pengabdian kami dihargai. Kami tidak mau tau, walaupun anggaran tidak tersedia serta payung hukum tidak ada, kami minta untuk diangkat menjadi PNS," kata Titi. (mdk/sau)