Mereka buktikan Jokowi tak paham utang IMF

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo dan Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tengah bersitegang. Penyebabnya ialah pernyataan Presiden Jokowi menyebut Indonesia masih berutang pada lembaga keuangan internasional, seperti Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Dunia, dan Asian Development Bank (ADB) mengusik ketenangan pendahulunya.

"Siapa bilang kita anti, kan kita masih pinjam ke sana," katanya di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Mendengar pernyataan Jokowi ini, Susilo Bambang Yudhoyono melalui akun facebooknya, mengoreksi pernyataan Jokowi menyangkut utang Indonesia ke IMF. Menurutnya, Indonesia sudah melunasi seluruh utangnya sebesar USD 9,1 miliar atau setara Rp 117 triliun sejak sembilan tahun silam.

"Maaf, demi tegaknya kebenaran, saya harus mengatakan bahwa seluruh utang Indonesia kepada IMF sudah kita lunasi pada tahun 2006 lalu atau 4 tahun lebih cepat dari jadwal yang ada," tulisnya. "Sejak itu kita tidak lagi jadi pasien IMF."

Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) M Misbakhun menyatakan polemik ini hanya sekedar kekurangpahaman dalam membaca data Special Drawing Right (SDR). Menurutnya, data ini memang sulit dimengerti oleh setiap orang.

"Kalau menurut saya ini hanya masalah kekurangpahaman dalam membaca data soal SDR (special drawing right) yang menjadi standar acuan oleh IMF. Di mana tidak semua orang mengerti dan paham soal hal tersebut sehingga ketika ada komitmen soal tersebut dianggap sebagai utang," jelas Misbakhun.

Benarkah demikian? Berikut merdeka.com akan merangkum sejumlah pernyataan penyanggah ucapan Jokowi.

IMF tegaskan Indonesia tidak lagi berutang padanya

Polemik terkait utang Indonesia pada International Monetary Fund (IMF), berawal dari pernyataan Presiden Joko Widodo, terus bergulir. Kali ini, giliran IMF terdorong memberikan penjelasan.

"Sudah ada sejumlah pernyataan terkait kewajiban Indonesia pada IMF," kata Adviser IMF Benedict Bingham dalam keterangan pers.

Dia melanjutkan, Indonesia saat ini tidak memiliki utang dengan IMF. Adapun utang tercantum dalam data statistik utang luar negeri Bank Indonesia itu merupakan kuota penyertaan modal Indonesia dalam bentuk mata uang khusus IMF, biasa disebut special drawing rights (SDR).

"Berdasarkan dokumen perjanjian, alokasi SDR kepada seluruh negara anggota disesuaikan dengan proporsi kuota mereka di IMF. Ini dalam rangka menyediakan likuiditas tambahan buat negara anggota."

Saat ini, lanjut Benedict, kuota Indonesia sebesar SDR 1,98 juta atau setara USD 2,8 juta. Berdasarkan standar akuntansi, penyertaan modal ini diperlakukan sebagai utang atau kewajiban luar negeri harus ditanggung Bank Indonesia.

"Sementara, kepemilikan SDR diperlakukan sebagai aset Bank Indonesia," katanya. "Jadi, ketika SDR dialokasikan, itu tidak mengubah posisi utang negara anggota pada IMF."

Menkeu akui pengetahuan tentang utang pada umumnya kurang

Atas ucapan presiden mengenai Indonesia masih berutang pada IMF, Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mendukungnya. Menyitir data statistik utang luar negeri Indonesia dirilis bank sentral, Andi menyebut utang Indonesia pada IMF sebesar USD 2,9 miliar per November 2014.

Namun, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menegaskan bahwa itu bukan utang. Melainkan iuran Indonesia sebagai anggota IMF. Dan itu menjadi tanggungan Bank Indonesia.

"Itu utangnya BI, sekali lagi bukan utang pemerintah. Jadi kita juga nggak punya pengetahuan yang cukup. Tapi yang kita tahu itu adalah standby loan."

Mensesneg tegaskan Presiden Jokowi tak menyampaikan konsep utang secara detail

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno menanggapi soal pernyataan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mengkritisi Presiden Jokowi soal utang dari Dana Moneter Internasional (IMF). Pratikno mengaku, pihaknya saat ini sedang mengecek data ada tidaknya soal utang IMF tersebut.

"Kita sedang cek detail datanya," kata Pratikno di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Apa yang disampaikan Jokowi soal Indonesia masih memiliki utang ke IMF, kata Pratikno, adalah hal yang makro sifatnya. Intinya, kata dia, Jokowi menginginkan Indonesia dapat berdikari secara ekonomi.

"Tetapi presiden selama ini kan statemennya makro, bahwa intinya kita harus ke depan mampu meningkatkan kemandirian ekonomi kita, poinnya intinya kan ke sana," jelas Pratikno.

"Dan presiden mengatakan kita harus belajar memperbaiki diri. Data detailnya sedang kita cek," imbuhnya.

Ibas minta Presiden Jokowi tak memberikan pernyataan tanpa didukung data kuat

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak mengeluarkan pendapat terkait utang Indonesia kepada IMF jika tidak memiliki data yang akurat. Pinjaman tersebut telah dilunasi ketika era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono.

"Apakah Pak Jokowi keliru mendapatkan informasi? Polemik mengenai utang IMF sudah sangat jelas diselesaikan di era Presiden SBY, Indonesia sudah melunasi semua utang kepada IMF pada tahun 2006 lalu, lebih cepat empat tahun dari jadwal pelunasan yang ditetapkan," kata Ibas dikutip lewat situs resminya edhiebaskoro.com.

Menurut Ibas, pernyataan Jokowi bisa mencoreng citra SBY, presiden dua periode yang juga ayahnya. Sebab, masyarakat bisa berpikir utang IMF era SBY membebani pemerintah saat ini.

"Saya berharap tidak ada kesan seolah-olah pemerintahan Jokowi terbebani utang IMF pemerintahan sebelumnya. Justru seharusnya Pemerintahan Jokowi berterima kasih karena utang IMF telah dilunasi, bahkan ekonomi Indonesia tumbuh pesat dan menjadi bagian ekonomi dunia," terang dia.