Meski delay berkali-kali, izin maskapai penerbangan takkan dicabut

Merdeka.com - Terlambatnya 16 penerbangan Lion Air pekan lalu disebut-sebut sebagai yang terparah dalam sejarah dunia penerbangan nasional. Ribuan calon penumpang terlantar tanpa ada kejelasan dari pihak maskapai, hingga membuat mereka murka.

Kementerian Perhubungan sebagai regulator didesak memperbaiki sistem industri penerbangan. Sebagai respons, Kementerian Perhubungan akan mengenakan denda pada maskapai yang mengalami keterlambatan penerbangan.

Direktur Keamanan Penerbangan Kemenhub, Yurlis Hasibuan mengatakan pihaknya bakal mengeluarkan aturan baru terkait pengenaan sanksi administratif terhadap maskapai penerbangan yang mengalami delay parah. Ketentuan itu akan tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan.

"Akan keluar lagi, Peraturan Menteri No 30/2015 mengatur denda-denda," ujarnya di Kemenhub, Jakarta, Rabu (25/2).

Peraturan anyar tersebut khusus mengatur denda yang dibebankan pada maskapai. Tidak hanya saat mengalami delay, tapi juga denda jika tidak memberikan pelayanan terbaik untuk penumpang. Namun Yurlis belum menjelaskan lebih detail. Aturan tersebut tengah dimatangkan di Kementerian Hukum dan HAM.

"Pelanggarannya macam-macam, keselamatan, pelayanan, PM denda ini belum lahir, sudah ada nomornya tapi sementara di Kemenkumham itu akan diundangkan," jelas dia.

Di tempat sama, Kepala Bagian Transportasi Laut dan Udara Biro Hukum dan KSLN Kemenhub Kamran K. Liesen menambahkan langkah aturan itu diambil karena selama ini hanya sanksi teguran saja yang diberikan regulator pada maskapai penerbangan yang mengalami delay dan pelayanan buruk pada penumpang.

"Sanksi keterlambatan, kalau hanya teguran-teguran, tidak ada efek jeranya, makanya PM 30 itu ada namanya sanksi administratif," tambahnya.

Kamran menambahkan, Kementerian Perhubungan tidak akan mencabut izin terbang maskapai meskipun berulang kali mengalami delay.

"Tidak mungkin kita cabut izinnya, makanya dipilihlah sanksi administratif. Itu yang harus dibayar. Dalam sanksi itu pun akan diputuskan oleh tim, tidak boleh kita bebankan operator sampai bangkrut," ucapnya.