Meski ditantang naikkan harga BBM, Jokowi pilih menghindar

Merdeka.com - Salah satu persoalan di sektor ekonomi yang harus diselesaikan oleh presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo dan Jusuf Kalla adalah pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Fokusnya pada pengelolaan subsidi BBM yang selalu membengkak tiap tahun.

Pelaku ekonomi menantang Jokowi dan JK untuk berani menaikkan harga BBM untuk mengurangi beban APBN karena alokasi anggaran subsidi. Jokowi mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah membuka ruang bagi pemerintahan baru untuk membahas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dan Anggaran Pendapatan atau Belanja Negara (APBN) tahun 2015.

Namun Jokowi mengaku tidak dilibatkan langsung dalam pembahasan RAPBN/APBN. "Pak SBY sudah menyampaikan, terbuka untuk nanti kita berbicara tentang RAPBN atau APBN 2015, jadi nanti terbuka," kata Jokowi di Balaikota, Jakarta, Kamis (24/7).

Jokowi mengaku, dirinya sudah bisa memberikan masukan untuk alokasi anggaran tahun depan. Namun ketika ditanya terkait potensi mengubah komposisi anggaran subsidi BBM, Jokowi enggan berkomentar lebih jauh.

Jokowi memilih menghindar. "Tidak sampai disitu," ucapnya.

Sebelumnya, Ekonom Standard Chartered, Fauzi Ichsan mengatakan pemerintah mendatang sebaiknya menaikkan harga BBM bersubsidi pada 2016. Kurang tepat jika dilakukan tahun depan.

"Dalam 12-18 bulan ke depan atau tepatnya pada 2015 nanti merupakan tahun konsolidasi, lebih baik semester II 2016 untuk menaikkan harga BBM. Harga idealnya Rp 9.000 per liter," ujarnya dalam diskusi di Hotel JW Marriot, Jakarta, Rabu (23/7).

Angka tersebut, menurut dia, cukup ideal dan sudah diperhitungkan dari produksi minyak sebesar 800.000 barel per hari.

"Impor dilakukan harga internasional sekitar Rp 11.500, BBM dijual Rp 6.500, jadi selisih antara harga internasional dan domestik sekitar 45 persen, selisih ini yang menjadi subsidi BBM yang dibiayai pemerintah menerbitkan SBN, SUN, utang, Tentunya dgn selisih 45 persen susah bagi pemerintah untuk menutup disaat yg bersamaan. Jadi mungkin idealnya total kenaikan 35 persen - 40 persen tapi dalam dua tahap, sekitar 20:20 persen," jelas dia.

Dalam pandangannya, pemerintah mendatang perlu mengambil kebijakan menaikkan harga BBM. Jika tidak dilakukan, subsidi maka akan semakin memberatkan anggaran negara sekaligus membuat defisit APBN semakin lebar. (mdk/noe)