Meski Ekonomi Tak Meroket, Presiden Jokowi Cetak Prestasi ini di 5 Tahun Pertama

Merdeka.com - Pemerintah Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla akan berakhir dalam hitungan hari. Pada Minggu (20/10) nanti, Jokowi dan Ma'ruf Amin akan dilantik untuk memimpin Indonesia dalam 5 tahun ke depan.

Jalan Jokowi di lima tahun pertama memimpin tak selalu mulus. Banyak tantangan dan rintangan yang dilalui seperti melambatnya perekonomian dunia yang berdampak pada penurunan ekspor, perang dagang antara AS dan China serta ancaman krisis dunia.

Kondisi ini berdampak langsung pada Indonesia. Pertumbuhan ekonomi yang dijanjikan Jokowi meroket hingga 7 persen tak tercapai. Ekonomi hanya tumbuh stagnan di kisaran 5 persen saja.

Bahkan kuartal III-2018 lalu, ekonomi hanya tumbuh sebesar 5,17 persen dan dianggap masih positif. Padahal, pertumbuhan ini melambat jika dibandingkan kuartal II yang saat itu 5,27 persen.

Menurut Jokowi, saat ini tengah terjadi berbagai sentimen global seperti perang dagang dan kenaikan suku bunga oleh bank sentral Amerika Serikat. Tidak banyak negara yang tetap menjaga momentum positif di tengah berbagai gejolak tersebut.

"Ya pertumbuhan ekonomi di kuartal sebelumnya kita 5,27 persen kemudian kuartal ini 5,17 persen, alhamdulilah. Menurut saya masih sangat baik dibandingkan negara lain," kata Jokowi di Depo MRT Lebak Bulus, Jakarta, Selasa (6/11).

Meski ekonomi tak meroket seperti yang dijanjikan, namun masih ada beberapa prestasi Presiden Jokowi di periode pertama yang patut diapresiasi. Berikut rangkuman merdeka.com.

Infrastruktur

Di periode pertama, Presiden Joko Widodo memang gencar membangun infrastruktur. Bahkan dari porsi APBN 2020 masih terlihat bahwa dana pembangunan infrastruktur menjadi salah satu yang terbesar dibanding pos anggaran lain.

Dalam APBN 2020, pagu anggaran lembaga sektor infrastruktur seperti Kementerian PUPR tercatat cukup besar karena pemerintah menaikkan anggaran infrastruktur sebesar 4,9 persen dari Rp399,7 triliun pada 2019 menjadi Rp419,2 triliun pada 2020.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan besarnya anggaran infrastruktur sebagian besar akan digunakan untuk pembangunan 837 kilometer (km) jalan baru, 238 kilometer jalur kereta api, 6,9 km jembatan baru, dan 49 bendungan baru.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution menjelaskan bahwa infrastruktur yang dibangun selama pemerintahan Jokowi-JK lebih banyak dibanding 20 tahun sebelumnya. Terutama infrastruktur di sektor transportasi.

"Kita sudah bangun infrastruktur secara besar-besaran secara cepat sehingga apa yang kita bangun 4 - 5 tahun terakhir ini hampir sama bahkan lebih besar dari transportasi yang dibangun 20 tahun sebelumnya," kata dia dalam acara Hari Perhubungan Nasional yang digelar Kemenhub, di JCC Senayan, Jakarta, Sabtu (14/9).

Kemiskinan

Selain gencar membangun infrastruktur, pemerintah Jokowi juga fokus menjaga daya beli masyarakat guna menekan angka kemiskinan. Tak sedikit dana yang dikeluarkan negara dalam bentuk bantuan sosial (bansos) agar masyarakat miskin bisa terus berkurang.Realisasi anggaran bansos pada tahun 2018 tercatat mencapai Rp84,31 triliun atau 103,76 persen dari total pagu anggaran tahun 2018.Berlanjut ke tahun 2019, realisasi anggaran bansos hingga Maret 2019 (kuartal I-2019) telah mencapai Rp37 triliun atau 36, persen terhadap pagu anggaran. Jumlah tersebut naik lebih dari dua kali lipat dibanding realisasi bansos kuartal I-2018 yang hanya Rp17,9 triliun.Besarnya anggaran pengentasan kemiskinan tersebut berdampak langsung pada tingkat kemiskinan RI, di mana per akhir bulan Maret 2019 tercatat sebesar 9,41 persen atau turun 0,41 persen terhadap Maret 2018. Sementara jumlah penduduk miskin pada Maret 2019 sebesar 25,14 juta jiwa yang mana berkurang 810 ribu jiwa dibanding Maret 2018.Angka kemiskinan ini juga merupakan yang paling rendah di masa kepemimpinan Presiden Jokowi periode 2014-2019.Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Suhariyanto mengatakan bahwa penurunan angka kemiskinan di Indonesia erak kaitannya dengan berbagai insentif yang diberikan oleh pemerintah.Suhariyanto merincikan, pada Maret 2019 garis kemiskinan Indonesia menjadi sebesar Rp425.250 per kapita per bulan. Posisi itu mengalami peningkatan 3,55 persen dari garis kemiskinan September 2018 yang sebesar Rp410.670, juga naik sebesar 5,99 persen dibanding Maret 2018 yang sebesar Rp401.220.Dia mengatakan, jika rata-rata satu rumah tangga di Indonesia memiliki 4 hingga 5 anggota keluarga, maka garis kemiskinan rata-rata secara nasional menjadi sebesar Rp1.990.170 per rumah tangga. Artinya, apabila ada satu rumah tangga yang memiliki pendapatan di bawah itu masuk ke dalam kategori miskin."Jadi orang akan dikategorikan miskin kalau pendapatannya di bawah Rp1,99 juta. Untuk mencari uang sebesar hampir Rp2 juta bukanlah sesuatu yang mudah, apalagi garis kemiskinan di tiap daerah berbeda," ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Pusat BPS, Jakarta, Senin (15/7).

BBM Satu Harga

Presiden Joko Widodo juga mencanangkan program BBM Satu Harga di pemerintahannya periode pertama. Melalui program ini, Jokowi ingin harga BBM sama atau merata di seluruh Indonesia. Jokowi tak mau lagi harga BBM di daerah Papua atau daerah terluar Indonesia yang mencapai Rp100.000 per liter.Target program ini juga tercatat akan tercapai pada Oktober ini.Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar mengatakan, target pengoperasian lembaga penyalur BBM satu harga tahun ini sebanyak 39 unit. Jika seluruhnya beroperasi, maka total lembaga penyalur BBM satu harga mencapai 170 unit pada tahun ini."Pemerintah melalui Program BBM Satu Harga telah membangun sebanyak 170 titik penyalur di wilayah 3T," kata Arcandra, dikutip dari situs resmi Kementerian ESDM di Jakarta, Sabtu (28/9).Menurut Arcandra, 39 lembaga penyalur BBM Satu Harga yang ditargetkan tahun ini, akan selesai pada Oktober 2019.Selanjutnya, program ini akan dilanjutkan hingga mencapai 500 titik lembaga penyalur sampai 2024. Program ini merupakan program prioritas Nasional untuk menyediakan BBM bagi seluruh masyarakat Indonesia dengan harga yang sama."Sebanyak 170 titik di seluruh wilayah Indonesia. Meskipun memiliki banyak tantangan, namun inshaa Allah bulan Oktober tahun ini akan selesai semua," tuturnya.Arcandra memastikan, pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk penyalur Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Program BBM Satu Harga juga tersedia dengan baik. Sehingga dipastikan tidak akan ada kekosongan pasokan BBM.

Kunjungan Turis Asing Tembus Satu Juta Sebulan

Era kepemimpinan Jokowi juga menarik kunjungan wisatawan asing. Tak hanya karena kondisi negara yang, wisatawan asing menyerbu Indonesia berkat program kampanye yang masif dilakukan pemerintah.Bahkan, di awal pemerintah Jokowi saja, jumlah wisatawan asing ke Indonesia langsung meroket. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia mencapai 1,03 juta kunjungan atau naik 17,68 persen di Juli 2016. Secara kumulatif (Januari-Juli) 2016, jumlah turis menembus 6,32 juta kunjungan atau naik 7,64 persen dibandingkan periode sama tahun lalu 5,88 juta kunjungan.Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Sasmito Hadi Wibowo mengklaim, pencapaian tersebut merupakan sejarah baru bagi Indonesia dapat mencetak 1 juta kunjungan turis selama sebulan."Ini merupakan sejarah baru buat Indonesia karena pertama kalinya melewati barrier 1 juta kunjungan wisman. Jadi kita bisa mencetak 1 juta kunjungan turis dalam sebulan, tertinggi dibanding bulan lainnya," ujar Sasmito di kantornya, Jakarta.Sasmito memperkirakan, kenaikan tersebut sebagai dampak upaya pemerintah dalam mempromosikan tujuan-tujuan wisata di Indonesia ke negara lain."Berkat kampanye yang intensif di berbagai negara, atraksi di destinasi wisata. Australia kan lagi musim dingin, warganya pada ke Indonesia cari yang panas. Sedangkan turis dari Arab Saudi memilih berlibur di Indonesia karena cuaca di sana terlalu panas sekali, selain karena warga Arab lari ke Indonesia lantaran ada fobia Islam di Arab dan Eropa," terangnya.

Pengangguran Terendah Dalam 20 Tahun

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans), Hanif Dhakiri menyebut bahwa angka pengangguran di Indonesia turun drastis di era pimpinan Joko Widodo atau Jokowi dibandingkan periode sebelumnya."Pemerintahan di bawah Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla, pengangguran menjadi salah satu prioritas utama. Sehingga dalam empat tahun kepemimpinan beliau angka pengangguran turun dari 6,1 persen menjadi 5,3 persen," katanya.Menurut Menteri Hanif, penciptaan lapangan kerja di era Presiden Joko Widodo saat ini justru telah melampaui target yang ditetapkan mencapai 10 juta lapangan kerja selama lima tahun pemerintahan.Menteri Hanif menjelaskan saat ini jumlah angkatan kerja di Indonesia mencapai 131 juta orang, di mana 58 persen di antaranya adalah lulusan SD dan SMP. Selain dominasi lulusan SD dan SMP, problem miss match atau lapangan kerja yang tak sesuai dengan latar belakang pendidikan mencapai 50 persen."Kalau ada 10 orang (angkatan kerja), 6 orang merupakan lulusan SD-SMP dan 2 orang yang 'miss match'. Artinya hanya 2 orang yang memang punya pendidikan baik dan skill yang baik sesuai kebutuhan pasar kerja."Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Agustus 2018, tercatat jumlah pengangguran penduduk usia 15 tahun ke atas mencapai 70 juta lebih. Di mana tingkat pengangguran terbuka (TPT) tertinggi didominasi oleh lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK) sebesar 11,24 persen.Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, saat ini ekonomi Indonesia tumbuh cukup baik di kisaran 5 persen. Pertumbuhan ekonomi ini juga diikuti dengan penurunan pengangguran hingga mencapai 5,13 persen, terendah dalam 20 tahun terakhir."Tetap konsisten di atas 5 persen dengan inflasi terjaga di sekitar 3,5 persen, yoy baru 2,8 persen. Momentum pertumbuhan yang meningkat diharapkan terus meningkatkan kesempatan kerja, angka pengangguran menurun mencapai 5,13 persen," ujarnya.