Meski Jakarta PPKM Level 3, Komunitas Warteg Catat Pelanggan Tak Lantas Meningkat
Merdeka.com - Ketua Koordinator Komunitas Warung Tegal Nusantara (Korwantara), Mukroni menyatakan, bahwa penurunan level PPKM DKI Jakarta ke tingkat 3 tidak serta merta meningkatkan jumlah pelanggan usaha warteg dalam waktu cepat.
Mukroni menyebut, hingga memasuki akhir September ini, pergerakan jumlah pelanggan justru masih lambat meskipun ada pelonggaran kebijakan pembatasan sosial tersebut di wilayah ibu kota.
"Ya pelanggan masih belum bergerak cepat, masih lambat mas," keluhnya saat dihubungi Merdeka.com, Jumat (24/9).
-
Apa itu keringanan PBB di Jakarta? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan kemudahan dan keringanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melalui Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2024.
-
Mengapa kemacetan di Jakarta berkurang? Karena, fenomena kemacetan saat jam pulang kerja terjadi karena aktivitas kegiatan menjelang buka puasa.
-
Apa itu PKWT? PKWT, yang merupakan singkatan dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, adalah jenis kontrak kerja yang dilakukan antara buruh atau pekerja dengan pengusaha untuk menjalani hubungan kerja dalam jangka waktu tertentu atau untuk jenis pekerjaan tertentu.
-
Kenapa PKL direlokasi? Inisiatif ini merupakan bagian dari komitmennya dalam mendukung misi Pemerintah Kota Bandung untuk dapat memberdayakan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dengan menghadirkan lokasi berjualan yang layak dan aman bagi para PKL sekaligus tempat makan yang lebih bersih dan sehat bagi masyarakat sekitar.
-
Dimana PKL itu direlokasi? PKL itu sebelumnya berdagang di trotoar rumah sakit.
-
Gimana KKP bantu Rumah Puspita? Selain itu, melalui dukungan dan fasilitasi penguatan legalitas, mutu produk, pemberdayaan usaha, promosi dan pemasaran, Rumah Puspita diharapkan dapat berperan untuk meningkatkan produksi dan kapasitas usahanya secara berkelanjutan.
Mukroni menduga, lambatnya kenaikan jumlah pelanggan sendiri disebabkan oleh faktor daya beli masyarakat yang belum pulih. Alhasil, membuat kemampuan konsumsi masyarakat masih terbatas.
"Sepertinya, masih pada daya beli masyarakat belum pulih mas," tekannya.
Harap Bantuan dari Pemerintah
Oleh karenanya, Mukroni berharap adanya sejumlah bantuan dari pemerintah untuk membantu kelangsungan usaha warteg ibu kota di tengah situasi ekonomi sulit akibat pandemi Covid-19. Di antaranya dengan mempermudah akses pembiayaan bagi pelaku UMKM.
"Jadi, diharapkan pemerintah bisa mempermudah dan memperluas akses permodalan bagi para pelaku usaha rakyat kecil, UMKM dan informal diseluruh Indonesia dengan memperlonggar persyaratan, baik dari Kredit Usaha Rakyat (KUR), LPDB KUMKM RI, Program Kemitraan BUMN/BUMD, Lembaga Pembiayaan Kementerian, serta Lembaga Keuangan Pemerintah lainnya," bebernya.
Selain akses pembiayaan, Mukroni berharap adanya stimulus pemerintah untuk mengurangi beban operasional pelaku usaha warteg di masa pandemi Covid-19. "Seperti listrik, air, sembako dan yang menyangkut hajat hidup rakyat kecil karena mereka yang kena imbas pandemi adalah rakyat bawah alias rakyat kecil," tandasnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Penilaian terhadap kesan warteg kotor dan kumuh sudah dianggap ketinggalan zaman.
Baca SelengkapnyaWarteg menjadi pilihan banyak orang lantaran harganya ramah kantung para pekerja di kota-kota besar.
Baca SelengkapnyaPengaturan jam operasional diberlakukan pada minimarket, supermarket, dan sejenisnya.
Baca SelengkapnyaKemenKopUKM berkewajiban mengembangkan UMKM dan berada pada gelanggang persaingan yang sehat.
Baca SelengkapnyaKemenkop UKM juga akan meminta penjelasan lebih lanjut kepada pemerintah daerah terkait mengenai aturan pembatasan jam operasional warung Madura.
Baca SelengkapnyaMenteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki angkat suara terkait aturan jam operasional warung Madura di Klungkung, Bali yang tidak boleh buka 24 jam
Baca SelengkapnyaBank Dunia yang menyebut Indonesia harus bisa menyediakan lapangan kerja berkualitas agar bisa menjadi negara berpendapatan tinggi.
Baca SelengkapnyaKemenkop mengaku tidak pernah melarang warung madura untuk beroperasi 24 jam
Baca SelengkapnyaMenteri Teten Masduki beberkan isi Peraturan Daerah yang melarang warung madura beroperasi 24 jam.
Baca SelengkapnyaDPR RI Tanya Pembatasan Operasional Warung Madura, Ini Penjelasan Pemprov Bali
Baca SelengkapnyaPengguna jasa permak pakaian meningkat 2-3 kali lipat dibanding hari biasa.
Baca SelengkapnyaJika ada masalah dengan sistem atau aplikasi, warteg mungkin kesulitan untuk melakukan pembelian atau mendapatkan dukungan.
Baca Selengkapnya