Meski Kebutuhan Dana Bengkak, Pemerintah Jamin Proyek Kereta Cepat Tak Akan Mangkrak

Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati memastikan, pemerintah akan melanjutkan pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB). Walaupun proyek tersebut mengalami pembengkakan biaya (cost over run), dia tak mau pembangunannya jadi mangkrak.

Apalagi beberapa infrastruktur sudah jadi seperti pembangunan terowongan dan jalur yang meski baru sebagian selesai. Bila tidak dilanjutkan justru tidak akan berkontribusi terhadap perekonomian.

"Sudah jadi proyeknya, sudah ada terowongannya akan jadi harus kita jadikan saja. Karena tidak mungkin jadi mangkrak tidak menghasilkan hasil positif terhadap ekonomi," ujar Menteri Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Komite VI DPD RI, di Kompleks DPD RI, Jakarta, Kamis (25/8).

Menteri Sri Mulyani mengatakan pemerintah akan bersikap transparan kepada publik terkait perkembangan proyek tersebut. Sebab, ada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mengalir.

"Kalau ada APBN masuk pasti ada alasannya dan akan dipertanggungjawabkan secara maksimal dan diaudit BPKP," kata dia.

Telah Diaudit BPKP

Terkini, Pemerintah telah mendapatkan audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait cost over run proyek kereta cepat.

"Keseluruhan proyek sudah dilakukan audit BPKP, maka pada cost over run yang kemudian berimplikasi bahwa kalau Indonesia punya porsi 60 persen. Sementara RRT 40 persen," jelasnya.

Hasilnya pembengkakan biaya tersebut dibebankan sesuai dengan porsi investasi masing-masing negara. Sehingga porsi yang ditanggung sama besarnya 60 persen untuk Indonesia dan 40 persen ditanggung China.

"Tidak semuanya tapi sebagian dalam bentuk modal baru ditambah adanya pinjaman. Nah ini yang kita sedang rundingkan," imbuhnya.

Sebelumnya, Direktur Utama PT. Kereta Api Indonesia (KAI) Didiek Hartantyo menginformasikan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) terancam diundur. Alasannya, proyek tersebut kekurangan dana yang berakhir pembangunannya terhambat.

Didiek mengatakan, permasalahan tersebut terjadi karena dana Penyertaan Modal Negara (PMN) belum kunjung cair. Sementara itu kas PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) hanya mampu bertahan hingga bulan September tahun ini.