Meski PP belum terbit, pemerintah tetap tindak pebisnis online nakal

Merdeka.com - Pemerintah memastikan penindakan terhadap pebisnis online yang merugikan konsumen tetap berjalan. Itu didasarkan pada undang-undang perlindungan konsumen.

Direktur Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan Widodo mengatakan pihaknya masih menggodok rancangan peraturan pemerintah terkait perdagangan elektronik (e-commerce). Itu bakal menjadi pegangan pebisnis online dalam menjalankan usahanya.

"Nantinya pelaku usaha e-Commerce di Indonesia harus terdaftar. Lagi-lagi ini digunakan untuk ketertelusuran. Karena sering kita melihat barang itu menarik tapi setelah diterima ternyata tidak sesuai dengan yang diinginkan," katanya, Jakarta, Rabu (4/11).

Terkait penindakan, menurut Widodo, pihaknya masih berpegangan pada Pasal 16 UU Perlindungan Konsumen. Dimana konsumen merasa dirugikan bisa menyampaikan keluhan pada Kementerian Perdagangan.

"E-Commerce itu kan termasuk pembelian melalui pemesanan. Nah dengan pasal itu, jika barang yang diterima tidak sesuai dengan yang diinginkan, maka konsumen bisa mengadukan hal itu ke Kementerian Perdagangan," jelasnya.

Beleid itu juga mewajibkan pebisnis online menerapkan Standar Nasional Indonesia dan label bahasa Indonesia pada setiap produk dijual. Dengan demikian, Widodo memastikan tak ada perlakuan diskriminatif antara pebisnis tradisional dan online. (mdk/yud)