Meski Rupiah melemah, ekonomi Indonesia masih jauh dari krisis

Merdeka.com - Melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS hingga mendekati Rp 15.000 per USD menimbulkan anggapan kondisi ekonomi Indonesia saat ini lebih buruk dari saat krisis 1998. Lalu apakah benar Indonesia berada di ambang krisis moneter?

Ekonom dari Komite Ekonomi Industri Nasional (KEIN), Faishal Rahman, mengatakan kondisi sekarang dinilai jauh berbeda dengan krisis 1998. "Sebenarnya jika masalah krisis atau tidak kita sebenarnya melihat dari historis sebelumnya dibandingkan kondisi sekarang," kata Faishal dalam sebuah acara diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (12/9).

Dia menjelaskan, kondisi ekonomi sekarang, Indonesia banyak dipengaruhi faktor internal dan eksternal. Faktor eksternal diantaranya datang dari kenaikan suku bunga bank sentral AS atau The Fed hingga investor sangat agresif menarik Dolar. Kebijakan ini diperkuat oleh pemotongan pajak, serta Presiden Donald Trump iuga memangkas kebijakan-kebijakan lainnya.

Selain itu, trade war atau perang dagang yang pecah antar AS dan China juga telah menimbulkan kebimbangan bagi para investor untuk memikirkan di mana dia harus menaruh dana.

Namun, dia menilai kondisi internal membuat Indonesia masih jauh dari kata krisis. "Di internal kita, pertumbuhan ekonomi cukup tinggi dibandingkan negara-negara lain, inflasi terjaga inflasi pangan dan umum. Cadangan devisa cukup tinggi jika dibandingkan dengan tahun 1998," ujarnya.

Kemudian dia mengungkapkan pelemahan kurs per September 2018 jika dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu (year on year) hanya 11 persen. "Cukup jauh jika dibandingkan 1997 dan 1998. NPL (kredit bermasalah) kecil 2,67 persen di bulan Juni. Mungkin dari situ baru kita bisa melihat apakah ini fenomenal ini akan sama di 97 dan 98. Tapi KEIN melihat bahwa Indonesia masih dalam posisi aman."

Dia menegaskan ekonomi Indonesia masih aman meski tengah mengalami defisit transaksi berjalan atau Current Account Deficit (CAD) serta defisit neraca perdagangan. "Jadi kestabilan ini tengah dijaga pemerintah agar tidak ada spekulasi, dan tidak ada kepanikan yang muncul."

Dia menegaskan, saat ini yang perlu dilakukan adalah pengendalian impor. Di mana pemerintah sudah melakukan beberapa inisiasi untuk mengurangi atau menahan impor. Salah satunya dengan cara menunda Proyek Strategis Nasional (PSN).

"Kalau sudah tepat mungkin ini yang diharapkan pemerintah mencoba. Ini tidak ada yang menginginkan, dari pemerintah coba stabilkan Rupiah dan bisa pengaruhi proyeksi APBN kita. Kita butuh uang berapa, utang jatuh tempo dan bunga. Jadi ini upaya pemerintah jaga fluktuasi."

Dalam kesempatan serupa, Fitzgerald Stevan Purba selaku Chief Investment Officer IndoSterling Capital mengatakan kondisi yang terjadi di Indonesia saat ini memang dipengaruhi oleh faktor global dan penyematan kata krisis bagi Indonesia tidaklah tepat.

"Kalau pandangan kita, memang benar penyebab semua gejala dan penggunaan krisis saat ini belum bisa benar. Kalau krisis ada di negara Argentina dan Venezuela. Kita jauh dari negara itu. Tapi karena kita tergolong dari negara -negara tersebut jadi kita ikut kebawa," ujarnya.

Menurutnya, sejak Turki mengalami krisis ekonomi pada Agustus 2018, nilai mata uang negara-negara berkembang di seluruh dunia juga mengalami penurunan disertai hengkangnya investor asing. Tren melemahnya mata uang ini terjadi dari Afrika Selatan hingga Indonesia.

Bahkan Argentina, yang mulai stabil setelah krisis pada awal tahun, perekonomiannya kini berada pada kondisi darurat serta harus meningkatkan suku bunganya menjadi 60 persen, lantaran Mata uang peso juga anjlok.

"Banyak PR yang belum diselesaikan sehingga menyebabkan CAD masih saja defisit dan neraca perdagangan juga masih defisit. Jika dibandingkan sebelumnya, 2008 dan 1998 itu yang belum terselesaikan. Jika fundamental sudah jauh lebih baik, ke depan masih optimis dan berhati-hati."