Meski sudah sepakat, nyatanya pemerintah dan Freeport tak sejalan soal divestasi

Merdeka.com - Pemerintah bersama Presiden dan CEO Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc Richard C. Adkerson telah sepakat divestasi saham PT Freeport Indonesia (PT FI) sebesar 51 persen, sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo.

Hal ini dikatakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan bersama dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada Selasa (29/8) lalu. Selain mengenai divestasi saham, terdapat berbagai kesepakatan lain antara pemerintah dan Freeport.

Dalam kesepakatan tersebut, landasan hukum yang mengatur hubungan antara Pemerintah dan PT Freeport Indonesia akan berupa Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), bukan berupa Kontrak Karya.

PT Freeport Indonesia membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian atau smelter selama 5 tahun, atau selambat-lambatnya sudah harus selesai pada Oktober 2022, kecuali terdapat kondisi force majeur.

Stabilitas Penerimaan Negara. Penerimaan negara secara agregat lebih besar dibanding penerimaan melalui Kontrak Karya selama ini. Yang didukung dengan jaminan fiskal dan hukum yang terdokumentasi untuk PT FI.

Setelah PT Freeport Indonesia menyepakati 4 poin di atas, sebagaimana diatur dalam IUPK maka PT Freeport Indonesia akan mendapatkan perpanjangan masa operasi maksimal 2x10 tahun hingga 2041.

Namun sayangnya, kesepakatan ini ternyata bukan akhir dari polemik antara pemerintah dan Freeport. Klik selanjutnya.